Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf adan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 6 Tahun 2007, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 44 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014.
Dalam peraturan ini mengatur ketentuan umum, nama, objek dan subjek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam menetapkan retribusi, struktur dan besarnya tarif, masa retribusi dan saat retribusi terutang, wilayah pemungutan, pemungutan dan pembayaran retribusi, sanksi administrasi, penagihan retribusi, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, kadaluwarsa penagihan, pemanfaatan, insentif pemungutan, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2019.
53
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 2, BD Tahun 2020 No. 2
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Jaminan Persalinan
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten, serta sebagai pedoman pengelolaan dan pemanfaatan dana jaminan persalinan di kota cilegon.
UU No 15 Th 1999; UU No 39 Th 1999; UU No 23 Th 2002 yg telah diubah dg UU No 35 Th 2014; UU No 17 Th 2003; UU No 33 Th 2004; UU No 36 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; Permenkes No 40 Th 2012; Permenkes No 97 Th 2014; Permenkes No 52 th 2016; Permenkes No 4 Th 2019.
1. Ketentuan Umum; 2. Tujuan Jampersal; 3. sasaran Jampersal; 4. Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Jampersal; 5. Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 6. Persyaratan Pemanfaatan Jampersal; 7. Tarif Pelayanan Jampersal; 8. Manfaat Jampersal; 9. Mekanisme Pengajuan Dan Pembayaran Klaim; 10. Sumber Pembiayaan; 11. Pelaporan; 12. Sanksi; 13. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2020.
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PENANGANAN STUNTING DI KABUPATEN GORONTALO
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD.2019/NO.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penanganan Stunting di Kabupaten Gorontalo.
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Pearturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dan untuk mengoptimalkan peran serta stakeholder terkait maka diperlukan peraturan terkait penanganan stunting di Kabupaten Gorontalo.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo ini adalah UU no.36 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.18 Tahun 2012; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.69 Tahun 1999; PP No.28 Tahun 2004; PP No.33 Tahun 2012; PP No.18 Tahun 2016; Peraturan Presiden No.42 Tahun 2013; Instruksi Presiden No.1 Tahun 2017; Peraruran Menteri Pertanian No.4 Tahun 2010; Permendagri No.63 Tahun 2010; Permenkes No.2269/Menkes/Per/XI/2011; Permenkes No.033 Tahun 2012; Permenkes No.26 Tahun 2013; Permenkes No.75 Tahun 2013; Permenkes No.23 Tahun 2014; Permenkes No.29 Tahun 2014; Permenkes No.41 Tahun 2014; Permenkes No.21 Tahun 2015; Permenkes No.51Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penanganan Stunting termasuk didalamnya mengatur tentang Asas, Tujuan, dan Maksud, Pilar Penanganan Stunting, Ruang Lingkup, Strategi, Edukasi, Pelatihan dan Penyuluhan Gizi, Penelitian dan Pengembangan, Pelimpahan Wewenang dan Tanggungjawab, Prioritas Sasaran Wilayah Penanganan Stunting, Peran Masyarakat, Pencatatan dan Pelaporan, Penghargaan, serta Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 16 halaman tanpa lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 2 Tahun 2015
MANAJEMEN PEGAWAI PROFESIONAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BIDANG KESEHATAN-2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD.2021/NO.2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Manajemen Pegawai Profesional pada Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Manajemen Pegawai Profesional pada Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan
Undang-Undang nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Formasi Pegawai Profesional; Penetapan Kebutuhan; Pengadaan; Penilaian Kinerja; Hak dan Kewajiban; Pemberhentian; Pelaporan; Penganggaran; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2021.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 33 Tahun 2011; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 19 Tahun 2018
20
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Penggunaan Dana Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta meningkatkan cakupan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehingga perlu oengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Dengan berlakunya Perda No. 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, maka untuk kelancaran dan tertib administrasi pengelolaan dana retribusi pelayanan kesehatan yang transparan dan akuntabel, dipandang perlu penetapan tata kelola penggunaan dana retribusi pelayanan kesehatan oada RSUD, Puskesmas, Labkesda di Kabupaten OKUT. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2015; UU No. 36 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENKES No. 52 Tahun 2016 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENKES No. 6 Tahun 2018; PERDA No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 1 Tahun 2017; PERDA No. 3 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, tata laksana dan pengalokasian dana retribusi jasa pelayanan kesehatan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Dan Jaminan Kesehatan Daerah Di Kabupaten Sumedang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2015.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
