Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 22.831 peraturan dalam 0,009 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 1983
• Berlaku mulai 40 tahun yang lalu
Pajak atas Bunga Deposito Berjangka dan Tabungan-Tabungan Lainnya
Abstrak
Perbankan, Lembaga Keuangan Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 13 Tahun 1988 tentang Pajak Atas Bunga Deposito Berjangka Sertifikat Deposito Dan Tabungan
Download file:
PP NO. 37 TH 1983.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 1983
• Berlaku mulai 40 tahun yang lalu
Pendaftaran, Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Penyampaian Surat Pemberitahuan, dan Persyaratan Pengajuan Keberatan
Abstrak
Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 43 Tahun 1994 tentang Pencabutan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1983 Tentang Pendaftaran, Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Penyampaian Surat Pemberitahuan, Dan Persyaratan Pengajuan Keberatan, Dan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1986 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perpajakan
Download file:
PP NO. 35 TH 1983.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 1983
• Berlaku mulai 41 tahun yang lalu
Tarif Biaya Tera
Abstrak
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pajak dan Retribusi Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PP No. 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera
Mencabut
  1. PP No. 27 Tahun 1974 tentang Tarip Uang Tera
Download file:
PP NO. 26 TH 1983.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 1974
• Berlaku mulai 50 tahun yang lalu
Tarip Uang Tera
Abstrak
Pajak dan Retribusi Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera
Mencabut
  1. PP No. 31 Tahun 1969 tentang Tarif Uang Tera
Download file:
PP NO 27 TH 1974.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 1966
• Berlaku mulai 58 tahun yang lalu
Penetapan Retribusi Untuk Izin Ekspor Kapok Untuk Tahun Lisensi 1965/1966
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Pajak dan Retribusi Daerah
Download file:
pp no 014 tahun 1966.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 1964
• Berlaku mulai 62 tahun yang lalu
Penetapan Restribusi Untuk Izin Ekspor Kapok Untuk Tahun Lisensi 1962/1963
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Pajak dan Retribusi Daerah
Download file:
pp no 014 tahun 1964.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 1964
• Berlaku mulai 60 tahun yang lalu
Penetapan Restribusi Untuk Izin Ekspor Kapok Untuk Tahun Lisensi 1961/1962
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Pajak dan Retribusi Daerah
Download file:
pp no 013 tahun 1964.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1964
• Berlaku mulai 62 tahun yang lalu
Penetapan Persentasi Dari Beberapa Penerimanaan Negara Untuk Daerah Dalam Tahun 1962
Abstrak
Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan
Download file:
pp no 010 tahun 1964.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1962
• Berlaku mulai 62 tahun yang lalu
Tarip Uang Tera
Abstrak
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pajak dan Retribusi Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 6 Tahun 1964 tentang Tarip Uang Tera
Mencabut
  1. PP No. 36 Tahun 1958 tentang Melengkapi Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1951 Tentang Tarip Uang Tera
  2. PP No. 14 Tahun 1951 tentang Tarip Uang Tera
Download file:
pp no 005 tahun 1962.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 241 Tahun 1961
• Berlaku mulai 62 tahun yang lalu
Penetapan Persentase Dari Beberapa Penerimaan Negara Untuk Daerah Dalam Tahun 1961
Abstrak
Pajak dan Retribusi Daerah
Download file:
pp no 241 tahun 1961.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan