Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 499 peraturan dalam 0,005 detik

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1999

• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu

Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara

Abstrak

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Mengubah

UU No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana

Download file:

UU Nomor 27 Tahun 1999.pdf

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 1999

• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu

Pencabutan Undang-Undang Nomor 11/PNPS/Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi

Abstrak

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download file:

UU Nomor 26 Tahun 1999.pdf

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

• Berlaku mulai 43 tahun yang lalu

Hukum Acara Pidana

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download file:

UU Nomor 8 Tahun 1981.pdf

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1974

• Berlaku mulai 50 tahun yang lalu

Penertiban Perjudian

Abstrak

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Download file:

UU Nomor 7 Tahun 1974.pdf

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1971

• Berlaku mulai 54 tahun yang lalu

Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Abstrak

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download file:

UU Nomor 4 Tahun 1971.pdf

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1960

• Berlaku mulai 65 tahun yang lalu

Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Abstrak

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Download file:

UU Nomor 1 Tahun 1960.pdf

Undang-undang (UU) No. 73 Tahun 1958

• Berlaku mulai 66 tahun yang lalu

Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Abstrak

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Diubah dengan

UU No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara
UU No. 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan

Mengubah

UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana

Download file:

UU Nomor 73 Tahun 1958.pdf

Peraturan- Hukum- Pidana- Untuk- Seluruh -Wilayah- Republik- Indonesia- Mengubah- Kitab-Undang-Undang- Hukum- Pidana

1958

Undang-undang (UU) NO. 73, LN. 1958 No. 127, TLN No. 1660, LL BPHN : 3 HLM

Undang-undang (UU) tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

ABSTRAK:

a.bahwa perlu dinyatakan berlakunya Undang-undang No.1tahun 1946 Republik Indonesia untuk seluruh wilayah Republik Indonesia; b.bahwa berhubung dengan ditetapkan Peraturan-peraturan Pemerintah tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia,tentang Penggunaan Bendera Asing di Indonesia dan tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara tahun1958 No.68,No.69 dan No.71), perlu diadakan perubahan dalam Kitab Undang-undang HukumPidana.
Pasal 89 dan pasal 102 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia
AdalahdirasakansangatganjilbahwahinggakinidiIndonesia masihberlakuduajenisKitabUndang-undangHukumPidanayakni: 1.KitabUndang-undangHukumPidanamenurutUndang-undang No.1tahun1946RepublikIndonesia;2."WetboekvanStrafrechtvoorIndonesia"(Staatsblad1915No.732) sepertibeberapakalidiubah;yangsamasekalitidakberalasan.DenganadanyaUndang-undanginimakakeganjilanitu ditiadakan.DalampasalIditentukanbahwaUndang-undangNo.1 tahun1946RepublikIndonesiadinyatakanberlakuuntukseluruh wilayahRepublikIndonesia.Kesempataninidipergunakanpulauntukmengadakan perubahan/penambahandalamKitabUndang-undangHukumPidana tersebutberhubungdenganditetapkanPeraturan-peraturanPemerintah tentangBenderaKebangsaanRepublikIndonesia,tentangPenggunaan BenderaAsingdiIndonesiadantentangPenggunaanLambang-Negara RepublikIndonesia(Lembaran-Negaratahun1958No.68,No.69dan No.71).

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 1958.
1. Pasal XVI Undang-undang No.I tahun1946 Republik Indonesia tentang peraturan hukum pidana dicabut. 2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Staatsblad 1915 No.732) seperti beberapa kali diubah, dan terakhir oleh Undang-undang No.1 tahun1946 Republik Indonesia.
-
6

Undang-undang (UU) No. 75 Tahun 1954

• Berlaku mulai 70 tahun yang lalu

Acara Pidana Khusus untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 13 Tahun 1970 tentang Tata Cara Tindakan Kepolisian Terhadap Anggota-anggota/Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong

Download file:

UU Nomor 75 Tahun 1954.pdf

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1951

• Berlaku mulai 73 tahun yang lalu

Menetapkan "Undang-Undang Darurat Tentang Penetapan Kejahatan-Kejahatan dan Pelanggaran-Pelanggaran yang Dilakukan dalam Masa Pekerjaan oleh Para Pejabat yang Menurut Pasal 148 Konstitusi Republik Indonesia Serikat dalam Tingkat Pertama dan Tertinggi Diadili oleh Mahkamah Agung" Sebagai Undang-Undang

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download file:

UU Nomor 22 Tahun 1951.pdf

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1947

Menyesuaikan Hukum Pidana Pidana Tentara (Staatsblad 1934, No.167) Dengan Keadaan Sekarang

Abstrak

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 5 Tahun 1950 tentang Menetapkan “Undang-Undang Darurat tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan” (Undang-Undang Darurat Nr 16. Tahun 1950), Sebagai Undang-Undang Federal

Download file:

UU Nomor 39 Tahun 1947.pdf

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 1999.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 1999. Mencabut Penpres No. 11 Tahun 1963

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 1981. Telah dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 3/PUU-XI/2013, Nomor 34/PUU-XI/2013, nomor 65/PUU-VIII/2010, nomor 17/PUU-IX/2011, dan nomor 65/PUU-IX/2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 1974. UU ini mencabut Ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (Staatsblad Tahun 1912 Nomor 230) sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Ordonansi tanggal 31 Oktober 1935 (Staatsblad Tahun 1935 Nomor 526).