Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 885 peraturan dalam 0,005 detik

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2004

• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu

Pembentukan Pengadilan Tinggi Banten

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download file:

UU Nomor 12 Tahun 2004.pdf

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2004

• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu

Pembentukan Pengadilan Tinggi Maluku Utara

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download file:

UU Nomor 11 Tahun 2004.pdf

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2004

• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan

Mengubah

UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Download file:

UU Nomor 9 Tahun 2004.pdf

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 1999

• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan

Download file:

UU_1999_30.pdf

Arbitrase - Alternatif - Penyelesaian Sengketa

1999

Undang-undang (UU) NO. 30, LN. 1999/ No. 138, TLN NO. 3872, LL SETNEG : 26 HLM

Undang-undang (UU) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

ABSTRAK:

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelesaian sengketa perdata disamping dapat diajukan ke peradilan umum juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Bahwa peraturan perundang-undangan yang kini berlaku untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia usaha dan hukum pada umumnya sehingga perlu ditetapkan undang-undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1) Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Hakim.
Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa. Dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang, maka arbiter berwenang menentukan dalam putusan mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini diatur dalam perjanjian mereka. Selain itu, sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 1999.
Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (Reglement of de Rechtsvodering, Staatsblad 1847:52) dan Pasal 377 Reglement Indonesia Yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941:44) dan Pasal 705 Reglement Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927:227), dinyatakan tidak berlaku.
Penjelasan : 39 hlm.

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 1997

• Berlaku mulai 27 tahun yang lalu

Peradilan Militer

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan

Mencabut

PP No. 8 Tahun 1958 tentang Penetapan Hari Mulai Berlakunya Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1958 (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 1) Tentang Pengubahan Undang-Undang No. 6 Tahun 1950 Tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Ketentaraan
UU No. 6 Tahun 1950 tentang Menetapkan "Undang-Undang Darurat Tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Tentara" (Undang-Undang Darurat Nr. 17, Tahun 1950), Sebagai Undang-Undang Federal
UU No. 5 Tahun 1950 tentang Menetapkan “Undang-Undang Darurat tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan” (Undang-Undang Darurat Nr 16. Tahun 1950), Sebagai Undang-Undang Federal

Download file:

UU Nomor 31 Tahun 1997.pdf

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1997

• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu

Pengadilan Anak

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Download file:

UU Nomor 3 Tahun 1997.pdf

Pengadilan Anak

1997

Undang-undang (UU) NO. 3, LN. 1997/ No. 3, TLN NO. 3668, LL SETNEG : 23 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pengadilan Anak

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus. Berdasarkan penjelasan Pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan penjelasan Pasal 8 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, pengkhususan pengadilan anak berada di lingkungan Peradilan Umum dan dibentuk dengan Undang-undang.
Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman; UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
Dalam UU ini diatur mengenai pengaturan pengadilan Anak sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah: a) mengembalikan kepada orang tua, wali, orangtua asuh; b) Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan,pembinaan, dan latihan kerja; atau c) menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 1998.
Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dinyatakan tidak berlaku lagi.
Telah dilakukan uji materiil oleh MK dengan putusan Nomor 1/PUU-VIII/2010.
Penjelasan : 40 hlm.

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1996

• Berlaku mulai 28 tahun yang lalu

Pembentukan Pengadilan Tinggi Dili

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan

Download file:

UU Nomor 1 tahun 1996.pdf

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1995

• Berlaku mulai 28 tahun yang lalu

Pemasyarakatan

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Download file:

UU Nomor 12 Tahun 1995.pdf

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1995

• Berlaku mulai 29 tahun yang lalu

Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di Bengkulu, di Palu, di Kendari, dan di Kupang

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan

Download file:

UU Nomor 3 Tahun 1995.pdf

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1993

• Berlaku mulai 31 tahun yang lalu

Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan

Download file:

UU Nomor 1 Tahun 1993.pdf

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2004.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2004.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2004.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 1997.