Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2012

Menemukan 9.105 peraturan dalam 0,008 detik

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012

Abstrak

APBN

Status Peraturan

Mengubah

UU No. 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012

Download file:

UU Nomor 4 Tahun 2012.pdf

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Administrasi Khusus Hong Kong Republik Rakyat China Tentang Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Hong Kong Special Administrative Region of The People's Republic of China Concerning Mutual Legal Mutual Legal Assistance in Criminal Matters)

Abstrak

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download file:

UU Nomor 3 Tahun 2012.pdf

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan

UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Download file:

UU Nomor 2 Tahun 2012.pdf

pengadaan-tanah-bagi-pembangunan-kepentingan-umum

2012

Undang-undang (UU) NO. 2, LN.2012/No. 22, TLN No. 5280, LL SETNEG: 28 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah perlu melaksanakan pembangunan; bahwa untuk menjamin terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan umum, diperlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis, dan adil; bahwa peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum belum dapat menjamin perolehan tanah untuk pelaksanaan pembangunan.
Pasal 5 ayat (1), Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H, Pasal 28I ayat (5), Pasal 28J ayat (2), serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034).
Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tanah untuk Kepentingan Umum dan pendanaannya. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan sesuai dengan: Rencana Tata Ruang Wilayah; Rencana Pembangunan Nasional/Daerah; Rencana Strategis; dan Rencana Kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah. Pengadaan Tanah diselenggarakan melalui perencanaan dengan melibatkan semua pemangku dan pengampu kepentingan. Penyelenggaraan Pengadaan Tanah memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan dengan pemberian Ganti Kerugian yang layak dan adil.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2012.
-
Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan pendanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diatur dengan Peraturan Presiden.
43

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Pengesahan Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty)

Abstrak

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download file:

UU Nomor 1 Tahun 2012.pdf

Lampiran I UU 1 Tahun 2012.pdf

Lampiran II UU 1 Tahun 2012.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 116 Tahun 2012

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Dirgantara Indonesia

Abstrak

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

PP Nomor 116 Tahun 2012.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 115 Tahun 2012

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum Perum Damri

Abstrak

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

PP Nomor 115 Tahun 2012.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 114 Tahun 2012

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Peusahaan Perseroan Persero PT Garuda Indonsia Tbk

Abstrak

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

PP Nomor 114 Tahun 2012.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 113 Tahun 2012

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Garam

Abstrak

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

PP Nomor 113 Tahun 2012.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 112 Tahun 2012

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Industri Kapal Indonesia

Abstrak

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

PP Nomor 112 Tahun 2012.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 111 Tahun 2012

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Pindad

Abstrak

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

PP Nomor 111 Tahun 2012.pdf

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2012

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012.