PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 1948

Menemukan 112 peraturan dalam 0,002 detik

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 1948
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Status Peraturan
Mengubah
  1. UU No. 3 Tahun 1947 tentang Pengesyahan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1947
Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1948
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Status Peraturan
Mengubah
  1. UU No. 3 Tahun 1947 tentang Pengesyahan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1947
Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1948
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang
Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1948
Ketenagakerjaan
Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1948
Kewarganegaraan dan Imigrasi
Status Peraturan
Mengubah
  1. UU No. 8 Tahun 1947 tentang Memperpanjang Waktu untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewargaan Negara Indonesia
  2. UU No. 6 Tahun 1947 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 Tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Republik Indonesia
  3. UU No. 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara
Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1948
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara
Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1948
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. UU No. 8 Tahun 1949 tentang Perubahan Undang-Undang No. 9 Tahun 1948
Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1948
Hukum Acara dan Peradilan
Status Peraturan
Mencabut
  1. PP No. 22 Tahun 1947 tentang Peraturan Mahkamah Tentara Sementara

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan