Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 5.559 peraturan dalam 0,005 detik

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1949

Perubahan Undang-Undang No. 9 Tahun 1948

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Mengubah

UU No. 9 Tahun 1948 tentang Anggauta B.P.K.N.I.P dan K.N.I.P Tidak Diperkenankan Merangkap Jabatan Negeri yang Tertentu, Sumpah Jabatan dan Kedudukan Hukumnya

Download file:

UU Nomor 8 Tahun 1949.pdf

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1948

Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemilihan Anggauta-Anggautanya

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Diubah dengan

UU No. 12 Tahun 1949 tentang Undang-undang untuk Mengubah Undang-undang No. 27 Tahun 1948 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemilihan Anggauta-anggautanya

Mencabut

UU No. 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Komite Nasional Pusat

Download file:

UU Nomor 27 Tahun 1948.pdf

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1948

Anggauta B.P.K.N.I.P dan K.N.I.P Tidak Diperkenankan Merangkap Jabatan Negeri yang Tertentu, Sumpah Jabatan dan Kedudukan Hukumnya

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Diubah dengan

UU No. 8 Tahun 1949 tentang Perubahan Undang-Undang No. 9 Tahun 1948

Download file:

UU Nomor 9 Tahun 1948.pdf

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1946

Pembaharuan Komite Nasional Pusat

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 27 Tahun 1948 tentang Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemilihan Anggauta-Anggautanya

Mencabut

PP No. 2 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Susunan dan Pemilihan Anggota Komite Nasional Pusat

Download file:

UU Nomor 12 Tahun 1946.pdf

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1945

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Kedudukan Komite Nasional Daerah

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download file:

UU Nomor 1 Tahun 1945.pdf

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Download file:

Perpu Nomor 1 Tahun 2015_.pdf

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 4 Tahun 2009

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Download file:

Perpu 4 Tahun 2009.pdf

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 12 Tahun 1960

• Berlaku mulai 64 tahun yang lalu

Pembubaran Panitya Untuk Menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Mencabut

UUDrt No. 15 Tahun 1950 tentang Penyelesaian Urusan Pemulihan Hak

Download file:

perpu 012 1960.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2024

• Berlaku mulai 5 bulan yang lalu

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Mengubah

PP No. 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik

Download file:

PP Nomor 17 Tahun 2024.pdf

Lembaga Penyiaran Publik - perubahan

2024

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 17, LN 2024 (67), TLN (6912): 7 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik

ABSTRAK:

Dalam rangka meningkatkan tata kelola penyelenggaraan penyiaran publik oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia serta menumbuhkembangkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik perlu diubah.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 32 Tahun 2002; dan PP Nomor 11 Tahun 2005.
PP ini mengubah beberapa ketentuan dalam PP Nomor 11 Tahun 2005. Pasal yang diubah yaitu Pasal 7 terkait keberadaan lembaga penyairan publik lokal, Pasal 14 terkait sumber pembiayaan, Pasal 15 terkait frekuensi lembaga penyiaran publik, dan Pasal 34 terkait laporan tahunan lembaga penyiaran publik.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2024.
PP ini mengubah PP Nomor 11 Tahun 2005.
Lampiran file: 9 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 7; penjelasan hlm 8 sd 9)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Mengubah

PP No. 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

Download file:

PP Nomor 4 Tahun 2024.pdf

Lembaga Penyiaran Publik televisi Republik Indonesia - perubahan

2024

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 4, LN 2024 (8), TLN (6909): 16 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

ABSTRAK:

Dalam rangka meningkatkan kinerja, tertib manajemen Aparatur Sipil Negara, tata kelola administrasi, dan penyelenggaraan penyiaran publik pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia perlu diubah.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 32 Tahun 2002; dan PP Nomor 13 Tahun 2005.
PP ini mengubah beberapa ketentuan dalam PP Nomor 13 Tahun 2005, yaitu Pasal 1, Pasal 7, Pasal 11, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan beberapa pasal lainnya. PP ini dilakukan beberapa penyempurnaan ketentuan yang menyangkut aspek pengelolaan anggaran, pelaporan, serta pembinaan kepegawaian.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2024.
PP ini mengubah PP Nomor 13 Tahun 2005.
Lampiran file: 22 hlm.

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal .