Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 13.987 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pengadaan Barang/Jasa Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan

Diubah dengan

PP No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

Mencabut

PP No. 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
PP No. 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
PP No. 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
PP No. 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
PP No. 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Kontruksi
PP No. 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi
PP No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
PP No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi

Download file:

PP Nomor 22 Tahun 2020.pdf

Peraturan - Pelaksanaan - Undang-Undang - Jasa - Konstruksi

2020

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 22, LN.2020/NO.107, TLN NO.6494, JDIH.SETNEG.GO.ID : 94 HLM

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10, Pasal 18, Pasal 25, Pasal 42 ayat (6), Pasal 45, Pasal 51, Pasal 65 ayat (5), Pasal 67 ayat (2), Pasal 82, Pasal 85 ayat (4), Pasal 88 ayat (7), Pasal 102 dan pengaturan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat jasa konstruksi melalui forum jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
PP ini mengatur mengenai pelaksanaan atas beberapa pasal yang telah diamanatkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2017, yaitu ketentuan antara lain mengenai: tanggung jawab dan kewenangan; jenis, sifat Klasifikasi, Layanan Usaha, perubahan atas Klasifikasi dan Layanan Usaha, dan Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi, segmentasi pasar serta kriteria risiko, teknologi, dan biaya; kondisi tertentu untuk penunjukan langsung dan nilai tertentu saat pengadaan langsung; pemilihan Penyedia Jasa dan penetapan Penyedia Jasa dalam hubungan kerja Jasa Konstruksi; Kontrak Kerja Konstruksi; kewajiban dan pertanggungjawaban Penyedia Jasa atas Kegagalan Bangunan; pemberian ganti kerugian; pembinaan dan pengawasan; pengaduan, gugatan, dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi; penyelesaian sengketa; dan tata cara pengenaan sanksi administratif. Selain itu dalam rangka memperjelas ketentuan mengenai forum Jasa Konstruksi yang belum diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah ini juga memuat pengaturan mengenai mekanisme partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh Masyarakat Jasa Konstruksi melalui forum Jasa Konstruksi.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2020.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2019

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Abstrak

Hak Asasi Manusia Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Kebijakan Pemerintah

Download file:

PP Nomor 70 Tahun 2019.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Rencana Tata Ruang Laut

Abstrak

Perikanan dan Kelautan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PP Nomor 32 Tahun 2019.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Mencabut

PP No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Mencabut sebagian

PP No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga
Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 2l ayat(2l,pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 peraturan Pemerintah Nomor 4O Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O06 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664
PP No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (4), pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 2l peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178),

Download file:

PP 17 Tahun 2017.pdf

Sinkronisasi - Perencanaan - Penganggaran - Pembangunan NASIONAL

2017

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 17, LN. 2017/No.105, TLN No.6056, LL SETNEG : 24 HLM

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional

ABSTRAK:

Untuk optimalisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dan sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (6) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu dilakukan sinkronisasi terhadap proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional yang berkualitas, efektif, dan elisien yang diatur dalam PP.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; dan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Dalam PP ini diatur mengenai: 1) kaidah perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional; 2) evaluasi kilerja pembangunan dan kinerja anggaran serta kebijakan tahun berjalan; 3) perencanaan dan penganggaran; 4) pembahasan RUU tentang APBN serta nota keuangan; 5) penelaahan RKA-K/L dan penerbitan DIPA; 6) pemuthakiran RKP; 7) pelaksanaan anggaran; 8) pengendalian, pemantauan, dan pelaporan; dan 9) sistem informasi perencanaan dan penganggaran.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2017.
PP ini mencabut Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 2l ayat (2), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 PP Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 21 PP Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
Pada saat PP ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari PP Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana pembangunan dan PP Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PP ini.
Penjelasan : 9 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Mengubah

PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Download file:

PP 13 TAHUN 2017.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Diubah dengan

PP No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian

Download file:

PP 2 TAHUN 2017 (Batang Tubuh).pdf

PP 2 TAHUN 2017 (Penjelasan).pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 64 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PP Nomor 64 Tahun 2016.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Kawasan Ekonomi Khusus Sorong

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Perekonomian Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Download file:

PP Nomor 31 Tahun 2016.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Nias Dari Wilayah Kota Gunungsitoli Ke Wilayah Kecamatan Gido Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PP Nomor 30 Tahun 2016.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pemindahan Ibukota Kabupaten Pasuruan dari Wilayah Kota Pasuruan ke Wilayah Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PP Nomor 27 Tahun 2016.pdf

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2017.