Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Lampung
ABSTRAK:
1. Dalam rangka mewujudkan efisien dan efektifitas penerimaan peserta didik baru, perlu standarisasi proses penerimaan peserta didik baru pada jenjang sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang sederajat, menegaskan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru disusun dalam bentuk kebijakan daerah
1. UU Nomor 14 Tahun 1964
2. UU Nomor 20 Tahun 2003
3. UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019
4. UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019
1. Bab I : Ketentuan Umum
2. Bab II : Tata Cara PPDB
3. Bab III : Pendataan Ulang
4. Bab IV : Perpindahan Peserta Didik
5. Bab IV : Pelaporan dan Pengawasan
6. Bab V : Sanksi
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2020.
26
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Medan Nomor 21 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Wali Kota Medan KEdudukan nomor 19 tahun 2020 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi, dan tata kerja perangkat daerah, perlu membentuk peraturan wali kota tentang rincian tugas dan fungsi dinas pendidikan kota medan.
UUDNRI tahun 1945; UU nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kota-kota besar dalam lingkungan daerah propinsi sumatera utara; UU nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik; UU nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara; UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah; UU nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan; PP nomor 22 tahun 1973 tentang perluasan daerah kotamadya medan; PP nomor 50 tahun 1991 tentang pembentukan kecamatan brastagi dan mardinding di wilayah kabupaten daerah tingkat II karo, kecamatan pematang bandar, huta bayu raja dan ujung padang di wilayah kabupaten daerah tingkat II simalungun, kecamatan parbuluan di wilayah kabupaten daerah tingkat II dairi dan kecamatan medan petisah, medan tembung, medan helvetia, medan polonia, medan maimun, medan selayang, medan amplas dan medan area di wilayah kotamadya daerah tingkat II medan dalam wilayah propinsi daerah tingkat I sumatera utara; PP nomor 35 tahun 1992 tentang pembentukan 18 (delan pelas) kecamatan di wilayah kabupaten-kabupaten daerah tingkat II simalungun, dairi, tapanuli selatan, karo , tapanuli utara, tapanuli tengah, nias, langkat dan wilayah kotamadya daerah tingkat II medan dalam wilayah propinsi daerah tingkat I sumatera utara; PP nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah; Permendagri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah; Permen pendidikan dan kebudayaan nomor 47 tahun 2016 tentang pedoman organisasi perangkat daerah bidang pendidikan dan kebudayaan; Perda kota Medan nomor 15 tahun 2016 tentang pembentukan perangkat daerah kota medan; Perwali Kota Medan nomor 1 Tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, dan tata kerja perangkat daerah;
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; organisasi; rincian tugas dan fungsi; tata kerja; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2020.
28
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 21 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN BENGKAYANG
ABSTRAK:
Bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dilaksanakan untuk membuka akses layanan pendidikan bagi masyarakat usia sekolah
UU No.10 Tahun 1999, UU No.20 Tahun 2003, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.19 Tahun 2005, PP No.48 Tahun 2008, PP No.74 Tahun 2008, PP No.17 Tahun 2010, PP No.61 Tahun 2010, PP No.18 Tahun 2016, PP No.12 Tahun 2017, Perpres No.87 Tahun 2017, Permendiknas No.24 Tahun 2007, Permendiknas No.50 Tahun 2007, Permendikbud No.50 Tahun 2007, Permendikbud No.64 Tahun 2014, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendikbud No.82 Tahun 2015, Permendikbud No.18 Tahun 2016, Permendikbud No.22 Tahun 2016, Permendikbud No.75 Tahun 2016, Permendikbud No.3 Tahun 2018, Permendikbud No.3 Tahun 2019, Perda No.7 Tahun 2020, Perda No.11 Tahun 2016, Perda No.11 Tahun 2020, Perbup No.1 Tahun 2021, Permendikbud No.1 Tahun 2021
Ketentuan Umum; Penyelenggara; Tata Cara PPDB; Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2021.
15 halaman dan 29 halaman lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 21 Tahun 2017
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI, DAN SEKOLAH KHUSUS NEGERI TAHUN PELAJARAN 2017/2018
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 21, BD.2017/NO.21
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI, DAN SEKOLAH KHUSUS NEGERI TAHUN PELAJARAN 2017/2018
ABSTRAK:
a. bahwa dalam upaya menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah provinsi bidang pendidikan menengah perlu dilakukan penataan penerimaan peserta didik baru pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Menengah Luar Biasa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Khusus Negeri Tahun Pelajaran 2017/2018.
1.UU No.23 Tahun 2000 ;2.UU No.20 Tahun 2003 ;3.UU No.23 Tahun 2014 ;4.PP No.19 Tahun 2005 ;5.PP No.55 Tahun 2007 ;6.PP No.48 Tahun 2008 ;7.PP No.17 Tahun 2010 ;8.PMPN No.34 Tahun 2006;9.PMPN No.70 Tahun 2009;10.PMPN No.44 Tahun 2009 ;11. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 02/VII/PB/2014 dan Nomor 7 Tahun 2014 ;12.PMPK No.20 Tahun 2016 ;13.PMPK No.21 Tahun 2016 ;14.PMPK No.22 Tahun 2016 ;15.PMPK No.23 Tahun 2016 ;16.PMPK No.75 Tahun 2016 ;17.Perda Prov Banten No.7 Tahun 2012 ;18.PerGub Banten No.74 Tahun 2014
1.ketentuan umum;2.asas penerimaan peserta didik baru;3.prosedur dan mekanisme penerimaan peserta didik baru;4.pembiayaan;5.penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru
;6.ketentuan lain lain;7.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2017.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 21 Tahun 2016
PETUNJUK - PELAKSANAAN - GERAKAN LITERASI SEKOLAH - DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2016/NO.21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasai 31 ayat (3) dan (2)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional maka untuk mengusahakan dan
menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang
meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu gerakan
moral untuk membangkitkan semangat literasi (membaca dan
menulis) segenap warga Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
khususnya warga sekolah yang diwujudkan dalam bentuk
Gerakan Literasi Sekolah di Kabupaten Ogan Komering Ulu
Timur
Dasar Hukum dalam peraturan ini antara lain : UU No 28 Tahun 1999 ;UU No 20 Tahun 2003 ;UU No 37 Tahun 2003 ;UU No 43 Tahun 2007 ;UU No 24 Tahun 2009;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir,
dengan UU No 9 Tahun 2015 ;PP No 19 Tahun 2005 ; PP No 47 Tahun 2008;PP No 48 Tahun 2008;PP No 32 Tahun 2013; PP No 24 Tahun 2014;Inpres No 5 Tahun 2006;Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.036/U/1995;Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002;Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008;Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2008;Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun;Perda No 11 Tahun 2005 ;Perda No 19 Tahun 2008
'
Materi Pokok dalam peraturan adalah : MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN,STRUKTUR ORGANISASI DAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN,KOMPONEN DAN PRINSIF LITERASI SEKOLAH ,STRATEGI MEMBANGUN BUDAYA LITERASI SEKOLAH,TAHAPAN, FOKUS, DAN TARGET GLS,MONITORING DAN EVALUASI,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
15 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 21 Tahun 2021
PERWALI Kota Banjar No. 31 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan, diawali dengan cara penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, bahwa untuk menunjang kelancaran dan tertibnya pelaksanaan kegiatan penerimaan peserta didik baru dan untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan, perlu disusun pedoman, bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, maka Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2012
peraturan ini mengatur tentang pedoman pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2021.
27 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu No. 21 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian dan Penggunaan Kartu Sehat dan Pintar
ABSTRAK:
Dalam rangka meringankan beban
masyarakat terhadap pembiayaan kesehatan dan
pendidikan, agar semua penduduk mendapatkan
kesempatan layanan kesehatan dan pendidikan
yang bermutu, perlu dukungan biaya yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang diwujudkan dalam bentuk program
Kartu Sehat dan Pintar.
Agar program Kartu Sehat dan Pintar
tersebut, dapat terlaksana
dengan sebaik-baiknya maka perlu dibuatkan tata
caranya sehingga perlu
ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara
Pemberian dan Penggunaan Kartu Sehat dan
Pintar.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Nomor 16 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor
4 Tahun 2008.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara
Pemberian dan Penggunaan Kartu Sehat dan
Pintar yang meliputi Maksud dan Tujuan; Pemegang Kartu Kaspin; Syarat Mendapatkan Kartu Kaspin; Penyaluran; Jenis Layanan dan Kegiatan; Tempat Pemberian Layanan; dan Pembayaran Tagihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2015.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 21 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BEASISWA "CITA EMAAN PANDE" BAGI MAHASISWA DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan yakni Terwujudnya kabupaten Minahasa Selatan yang berdaya saing, Beriman, Mandiri, Berbudaya, Hebat, dan Terdepan melalui Percepatan dan Ketepatan Pembangunan, dan dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka dipandang perlu memberikan beasiswa kepada mahasiswa sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor39 Tahun 2012;
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015;
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang ruang lingkup, kriteria/syarat pemberian beasiswa, tata cara pemberian beasiswa, penganggaran, besaran, dan pencairan beasiswa, serta laporan pertanggungjawaban penggunaan beasiswa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2017.
Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Beasiswa "Cita Emaan Pande" Bagi Siswa/Mahasiswa di Kabupaten Minahasa Selatan
10 halaman terdiri dari 8 halaman batang tubuh (13 pasal)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lumajang No. 21 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada jenjang Pendidikan TK, SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK Negeri Kabupaten Lumajang Tahun Pelajaran 2016-2017
ABSTRAK:
a. bahwa untuk memberdayakan sekolah sesuai dengan prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia serta mendukung kelancaran pelaksanaan
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2013-2014 bagi jenjang Pendidikan TK, SD/SDLB/MI,
SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK.
b. bahwa agar pelaksanaan Penerimaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berdaya guna dan berhasil guna perlu mengatur dan menetapkan Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada jenjang Pendidikan TK, SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK Negeri Kabupaten Lumajang Tahun Pelajaran 2016-2017, dengan Peraturan Bupati.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Tahun 1991, Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991, Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1998, Nomor
90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1998, Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 5670) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan
Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Pada
Program Paket A, Paket B dan Paket C;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi kecerdasan dan/atau bakat Istimewa;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta didik dari satuan pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/ Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional;
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Pendidikan Kabupaten Lumajang.
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Tujuan Penerimaan Peserta Didik Baru;
3. Azas Penerimaan Peserta Didik Baru;
4. Persyaratan;
5. Jumlah Peserta Didik dalam rombongan belajar;
6. Jadwal Kegiatan;
7. Seleksi;
8. Pengawasan;
9. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG
ABSTRAK:
1. Pembangunan nasional dalam bidang pendidikan dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia, sehat dan cerdas serta menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan seni untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab
2. Guna mewujudkan nilai jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, dan adil perlu dilakukan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada satuan pendidikan
3. dalam rangka efektivitas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta guna optimalisasi sumber daya manusia terkait pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Kota Bandar Lampung, kepada anak didik dan peserta didik yang memiliki karakter anti korupsi
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959
2. Undang-UndangNomor 28 Tahun 1999
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
12. Peraturan Menteri Pendidika Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014
13. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 2019
14. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 38 Tahun 2016
15. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 38 Tahun 2018
1. Bab I : Ketentuan Umum
2. Bab II : Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup
3. Bab III : Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi
4. Bab IV : Penghargaan
5. Bab V : Pembinaan dan Pengawasan
6. Bab VI : Pembiayaan
7. Bab VII : Sanksi
8. Bab VIII : Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2020.
14
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
