Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas-dinas
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (1) UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan kembali Organisasi dan Tata kerja Dinas-dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
Dasar Hukum: UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007.
Dalam PERDA ini diatur mengenai Pembentukan Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.; Unit Pelaksana Teknis Dinas; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; serta Kepangkatan, Pengangkatan Dan Pemberhentian.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut berlakunya Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 02 Tahun 2005; Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 1 Tahun 2008; Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 2 Tahun 2008; dan Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 3 Tahun 2008.
48 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dompu Nomor 31 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Bagian Hukum Pemda Dompu
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tenaga Ahli Pada Staf Ahli Bupati Dompu
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati selaku unsur penyelenggara pemerintahan dan pembangunan di daerah yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu dibantu Tenaga Ahli yang berkedudukan di bawah Staf Ahli Bupati yang mempunyai kemampuan dan keahlian tertentu;
b. bahwa Tenaga Ahli dimaksud diharapkan mampu menganalisis dan memberikan masukan terhadap setiap permasalahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebagai bahan perumusan. kebijakan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tenaga Ahli pada Staf Ahli Bupati Dompu.
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 _ tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam wilayah daerah-daerah Tingkat Bali, Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,Tambahan Lembaran Neagara Republik Indnesia Nomor 1655); Republik Indnesia Nomor 1655); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 _ tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Llembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah denngan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 162).
TENAGA AHLI PADA STAF AHLI BUPATI DOMPU, yang terdiri atas 13 Pasal dari IX Bab, yaitu; Bab I Ketentuan Umum, Bab II Pembentukan, Bab III Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Staf Ahli, Bab IV tata Kerja, Bab V Persyaratan, Bab VI Pengangkatan dan Pemberhentian, Bab VII Jumlah Tenaga Ahli, Bab VIII Hak dan Kewajiban, Bab IX Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2021.
Tidak Ada
Tidak Ada
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 31 Tahun 2010
pembentukan desa garapia kecamatan anggrek kabupaten gorontalo utara
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, LD.2010/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Desa Garapia Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.72 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.19 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan desa garapia kecamatan anggrek kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, batas wilayah, dan pusat pemerintahan, kewenangan desa, pemerintahan desa, personil, aset dan dokumen, pembiayaan, ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2010.
Terdiri dari 13 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 31 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk berdasarkan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang bersifat lintas Sektoral harus dilaksanakan secara terkoordinasi oleh pembina beserta para pemangku kepentingan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.2 Tahun 2002; UU No.32 Tahun 2004; UU No.38 Tahun 2004; UU No.22 Tahun 2009; PP No.30 Tahun 1979; PP No.22 Tahun 1990; PP No.38 Tahun 2007; PP No.37 Tahun 2011; Perda Kab Gorontalo No.28 Tahun 2007.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan termasuk didalamnya mengatur tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkatan Jalan, Keanggotaan Forum, Tugas dan Fungsi Forum, Sekretariat Forum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2017/No.31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
ABSTRAK:
Ketentuan Pasal 14 dan Pasal 130 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, setiap Kementerian/Lembaga/ Daerah/Institusi lainnya diwajibkan membentuk Unit Layanan Pengadaan/ULP yang dapat memberikan pelayanan di bidang Pengadaan Barang Jasa dan dalam rangka pelaksanaan proses pemilihan penyedia barang jasa yang efektif, efesien dan transparan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, perlu dibentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP). Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang Jasa Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah perlu diperlukan penyesuaian dan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor PER.01/KEP.LKPP/06/2008; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati menetapkan tentang pembentukan unit layanan pengadaan (ULP) barang/jasa Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang meliputi : kedudukan, tujuan, dan ruang lingkup ULP, Organisasi, Tugas ULP, Persyaratan dan Pengangkatan Perangkat ULP, dan ketentuan lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2017.
Keputusan Bupati
6 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 31 Tahun 2010
pembentukan desa jembatan merah kecamatan kwandang kabupaten gorontalo utara
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 31, LD.2010/No.31
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Desa Jembatan Merah Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.72 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.19 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan desa jembatan merah kecamatan kwandang kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, batas wilayah, dan pusat pemerintahan, kewenangan desa, pemerintahan desa, personil, aset dan dokumen, pembiayaan, ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2010.
Terdiri dari 12 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 31 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2009/NO.23 SERI E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Perbup Kulon Progo No.37 Tahun 2005 ttg Pembentukan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Kabupaten dan Unit Operasi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Kecamatan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2009.
Mengubah Peraturan Bupati Kulon Progo No.37 Tahun 2005 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Kabupaten dan Unit Operasi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Kecamatan
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
