Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 3.393 peraturan dalam 0,022 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bukit Tinggi No. 19 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download file:

PERWAKO 19 TH 2015.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bukit Tinggi No. 18 Tahun 2015

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

KODEFIKASI BARANG MILIK PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download file:

PERWAKO 18 TH 2013.zip

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sibolga No. 16 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download file:

PERWAL KOTA SIBOLGA NO. 16 TAHUN 2015.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bitung No. 14 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

TATA CARA PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download file:

Perwako No. 14 Tahun 2015.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palu Nomor 12 Tahun 2015

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN REKONSILIASI BARANG MILIK DAERAH

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download file:

PERWALI NOMOR 12 TAHUN 2015.docx

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah

2015

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 12, BD.2015/NO.

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN REKONSILIASI BARANG MILIK DAERAH

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka Tertib administarasi pengelolaan barang milik Daerah dan kelancaran pelaksanaan Laporan Barang Milik Daerah yang akan dituangkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palu, perlu melakukan rekonsiliasi Laporan Barang Milik Daerah untuk proses pencocokan data transaksi keuangan/pengadaan barang milik daerah berdasarkan dokumen sumber yang sama; bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah beserta Unit Kerja masing-masing wajib melakukan rekonsiliasi data barang milik daerah secara berkesinambungan guna finalisasi laporan sebelum disampaikan kepada Pengelola melalui Pembantu Pengelola; bahwa dalam rangka memberikan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah guna memberikan pedoman pelaksanaan rekonsiliasi barang milik daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);
Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
14 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 6 Tahun 2015

Tata Cara Penggunaan Barang Milik Daerah Oleh Pihak Lain dan Pemakaian Barang Milik Daerah Oleh Masyarakat

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download file:

Perwal No 6 Tahun 2015 tt... Oleh Masyarakat.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bukit Tinggi No. 3 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download file:

PERWAKO 3 TH 2015 HSL KLARIFIKASI.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 2 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Kendaraan Dinas Operasional Sewa Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Perwako No. 02 th 2015 tt...ungan Pemkot Gto.pdf

KENDARAAN-DINAS-OPERASIONAL-sewa

2015

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 2, BD.2015/NO.2

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi pejabat/aparatur melalui sarana kendaraan dinas operasional. Bahwa karena terbatasnya kendaraan dinas operasional maka diperlukan tambahan kendaraan melalui sewa.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 46 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006; dan Perda No. 4 tahun 2014.
Dalam Peraturan ini diatur tentang asas dan tujuan penggunaan kendaraan dinas operasional, pendistribusian kendaraan dinas operasional, tata cara dan spesifikasi penyewaan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2015.
Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2013 tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa Tahun Anggaran 2014 dinyatakan tidak berlaku.
-
8 Halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2015

Petunjuk Teknis perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revieu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERWALI Kota Yogyakarta No. 40 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Download file:

Perwal No 2 Tahun 2015 tt...tansi Pemerintah.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sibolga No. 027/33 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Walikota Sibolga Nomor 027/15/2009 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kota Sibolga

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download file:

PERWAL SIBOLGA NO. 31 TAHUN 2014_ok.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2015.