Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016 Di kabupaten Sambas
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.130/12/2015 dan Peraturan gubernur Nomor 89 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi harus dirinci lebih lanjut di Kabupaten/Kota baik jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulannya.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014, Perpres No.77 Tahun 2015, Permentan No.60/Permentan/SR.310/12/2015, Kepmen Pertanian No.237/Kpts/OT.210/4/2003, Pergub No.89 Tahun 2015;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Peruntukan Pupuk bersubsidi; Kebutuhan Pupuk Bersubsidi; Penyaluran Pupuk bersubsidi; Pengawasan dan pelaporan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2015.
Peraturan Bupati ini memiliki 7 halaman dan 2 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 55 Tahun 2015
ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI - PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DALAM - KAB OKU TIMUR TAHUN 2016
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD.2016/NO.55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alokasi dan harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dalam Kab OKU Timur Tahun 2016
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan
Nomor 56 Tahun 2015, ditetapkan Alokasi Pupuk
Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun 2016, menurut
jenis pupuk dan sebaran kabupaten
bahwa untuk mengantisipas) kelangkaan pupuk di
kecamatan pada Tahun 2016 dan untuk penyediaan pupuk
dengan harga wajar sampai ditingkat petani, maka perlu
diatur alokasi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian
dalam Kabupaten Ogan Koro.eri.rjg Ulu Timur Tahun 2016
Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 12 Tahun 1992 ;UU No 8 Tahun 1999 ;UU No 37 tahun 2003;UU No 18 Tahun 2004; UU No 16 Tahun 2006;UU No 13 Tahun 2010;UU No 18 Tahun 2012 ; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 ; UU No 39 Tahun 2014;UU No 41 Tahun 2014;PP No 8 Tahun 2001;Permendagri No 15/M-DAG/
PER/4/2013;Peraturan Menteri Pertanian Nomor
60/Permentan/SR.310/12/2015, ;Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-
IND/PER/8/2015 ;Perda No 37 Tahun 2007;
Materi pokok dalam peraturan ini antara lain : PERUNTUKKAN PUPUK BERSUBSIDI,PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI,REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI,PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI,PENGAWASAN DAN PELAPORAN,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
44 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 55 Tahun 2011
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN - PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD.2011/NO.55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan
dan Perikanan Kabupaten Sragen
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sragen, perlu menjabarkan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sragen; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sragen tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan
dan Perikanan Kabupaten Sragen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2011.
Peraturan Bupati Sragen Nomor 28 Tahun 2009 dicabut.
Peraturan Menteri Pertanian NO. 55, BN.2019 No. 1553, peraturan.go.id
Peraturan Menteri Pertanian tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Pembawa Dari Negara Tertular Penyakit Hawar Daun Hevea Amerika Selatan Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2019 NOMOR 55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KABUPATEN SIDOARJO
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018, dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 96 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo, serta dalam rangka penyempurnaan beberapa substansi dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 25
Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dan Perikanan di Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian di Kabupaten Sidoarjo;
Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 96 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 96);Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5017);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/MENPAN/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Visi dan misi Penyuluhan;
3. Sasaran dari penyelenggaraan penyuluhan;
4. Kelembagaan Penyuluhan;
5. Tenaga Penyuluh;
6. Rincian Tugas;
7. Penyelenggaraan;
8. Sarana dan Prasarana;
9. pembiayaan;
10. hubungan kerja dan sistem pelaporan;
11. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dan Perikanan di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia secara adil, merata dan berkelanjutan diperlukan persediaan pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau; bahwa daerah wajib menyediakan cadangan pangan untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan dan darurat pangan akibat bencana alam dan bencana sosial guna mewujudkan ketahanan pangan masyarakat; bahwa sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Cadangan Pangan diperlukan regulasi sebagai acuan dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
Dasar hukum: UU No.37 Tahun 2003; UU No.18 Tahun 2012; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.17 Tahun 2015; Perpres No.83 Tahun 2017; Permentan No. 11/Permentan/KN.130/4/2018; Perda No.6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No.1 Tahun 2017.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, maksud dan tujuan, sasaran, ruang lingkup, pengadaan cadangan pangan, pengelolaan cadangan pangan, penyaluran cadangan pangan, pelaporan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2018.
12 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Probolinggo Nomor 55 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 55, BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 55
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN HARGA BIOKOMPOS BAYUANGGA LESTARI BAGI MASYARAKAT DAN PETANI, PEMILIK KIOS BUNGA SERTA DISTRIBUTOR DI KOTA PROBOLINGGO
ABSTRAK:
bahwa berkenaan dengan belum masuknya Kelompok Karang Kitri dan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dalam Perwali Nomor 8
Tahun 2015 tentang Penetapan Harga Biokompos Bayuangga Lestari Bagi Masyarakat Dan Petani, Pemilik Kios Bunga Serta Distributor Di Kota Probolinggo, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penetapan Harga Biokompos Bayuangga Lestari Bagi Masyarakat Dan Petani, Pemilik Kios Bunga Serta Distributor Di Kota Probolinggo.
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 5);
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 93).
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Harga Biokompos Bayuangga Lestari Bagi Masyarakat Dan Petani, Pemilik Kios Bunga Serta Distributor Di Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 8), diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 2 (dua) angka baru, yakni angka 7 dan angka 8;
2. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 diubah, huruf b angka 2 dan ayat (2) diubah;
3. Ketentuan dalam Pasal 3 huruf a, huruf b dan huruf d diubah;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2019.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuwangi No. 55 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG KEBUTUHAN DAN PENYLAURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
