Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 15 Tahun 2012

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2012

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Peruntukan Pupuk Subsidi; Alokasi Pupuk Bersubsidi; Penyaluran Pupuk Bersubsidi; Pengawasan dan Pelaporan; Ketentuan Penutup;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 15 Tahun 2012 tentang KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2012

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kapuas Hulu

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Putussibau

Tanggal Penetapan

05 Maret 2012

Tanggal Pengundangan

06 Maret 2012

Tanggal Berlaku

06 Maret 2012

Sumber

BD.2012/NO.38, LL KAB. KAPUAS HULU: 5 HLM

Subjek

PANGAN, PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

Bidang

Halaman ini telah diakses 287 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PerBup No 15 Tahun 2012.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

HET
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2012/NO.38, LL KAB. KAPUAS HULU: 5 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2012
ABSTRAK:	bahwa berdasarkan pasal 3 Ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/SR.130/2/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011 mengamanatkan bahwa alokasi pupuk bersubsidi harus dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan peraturan Bupati tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2012 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 ; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/SR.130/5/2009; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/SR.130/2/2011; Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPR/Kep/9/2002; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/OT.210/7/2006; Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 03 Tahun 2012; Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 33 Tahun 2008 Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Peruntukan Pupuk Subsidi; Alokasi Pupuk Bersubsidi; Penyaluran Pupuk Bersubsidi; Pengawasan dan Pelaporan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2012. 5 halaman peraturan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521