Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 4.977 peraturan dalam 0,037 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 27 Tahun 2020

Organ, Kepegawaian, dan Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Struktur Organisasi

Download :
Peraturan_Bupati_Cilacap_Nomor_27_Tahun_2020.pdf

Abstrak

organ-kepegawaian-laba-PERUMDAM-tirta wijaya

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.27

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organ, Kepegawaian, dan Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Perda Kab Cilacap No. 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap, menyebutkan bahwa struktur, organisasi dan tata kerja Perumdam Tirta Wijaya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Dasar hukum dari Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah; PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda Kab Cilacap No. 8 Tahun 2018; Perda Kab Cilacap No. 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Organ Perumdam Tirta Wijaya; Dewan Pengawas; Direksi; Organ di Bawah Direksi; Pegawai; Pembinaan dan Ketentuan Peralihan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
51 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe No. 27 Tahun 2015

Usaha Penggilingan Padi Keliling

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
No 27 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Usaha-Penggilingan-Padi-Keliling

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 27, LD. 2015/ NO. 27

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Usaha Penggilingan Padi Keliling

ABSTRAK:

Bahwa untuk meningkatkan kegiatan perekonomian dan kesempatan berusaha berusaha bagi masyarakat Kabupaten Konawe pada sektor pertanian, diperlukan adanya pengaturan mengenaia berbagai hal yang terkait dengan kegiatan pengolahan pasca panen dan pemasaran. Dalam rangka penciptaan persaingan usaha yang sehat, peningkatan kesadaran hukum, ketertiban dan keamanan dalam perizinan usaha penggilingan padi maka perlu dilakukan upaya pembinaan dan pengawasan perusahaan penggilingan padi di Kabupaten Konawe. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 3 Tahun 1982; UU No. 14 Tahun 1992; UU No. 9 Tahun 1955; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 10 tahun 2004; UU No. 65 Tahun 1971; UU No. 27 Tahun 1983; UU No. 44 Tahun 1993; UU No. 16 Tahun 2004; UU No. 34 Tahun 2006; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 43 Tahun 2014; UU No. 47 Tahun 2015; Permendagri No. 41 Tahun 2012; Permendagri No. 83 Tahun 2014; Perda Kabupaten Konawe No. 8 Tahun 2014
Peraturan ini mengatur tentang : 1. Ketentuan Umum 2. Maksud dan Tujuan 3. Perizinan Usaha 4. Retribusi Perizinan 5. Wilayah Usaha Penggilingan Padi Keliling 6. Kewajiban dan Larangan 7. Sanksi Administrasi 8. Penyidikan 9. Ketentuan Pidana 10. Ketentuan Peralihan 11. Ketentuan Penutup 12.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2015.
17

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya Nomor 27 Tahun 2003

Wajib Daftar Perusahaan

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
2003_27 WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2002

Ijin Gangguan Dan Ijin Tempat Usaha

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
27.tahun 2002.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2008

Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen ESDM No. 14 Tahun 2018 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak Dan Gas Bumi

Download :
Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2008.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1961

Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Selatan

Kehutanan dan Perkebunan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 32 Tahun 1974 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Selatan Menjadi Perusahaan Perseroan (Pesero)

Download :
pp no 027 tahun 1961.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1963

Pendirian Perusahaan-Perusahaan Perkebunan Negara Aneka Tanaman

Kehutanan dan Perkebunan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 14 Tahun 1968 tentang Pendirian Perusahaan Negara Perkebunan (Aneka Tanaman Negara)

Mencabut :

PP No. 172 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur VIII
PP No. 171 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur VII
PP No. 170 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur VI
PP No. 163 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Tengah IV
PP No. 156 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Barat III
PP No. 155 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Barat II
PP No. 148 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara VI
PP No. 145 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara III

Download :
pp no 027 tahun 1963.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 27 Tahun 2017

Penyelenggaraan Usaha Warung Internet dan Game Online di Kabupaten Sragen

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pajak dan Retribusi Daerah Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Perbup 27 2017.pdf

Abstrak

penyelenggaraan-usaha-warnet-game online

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2017/NO.27

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Usaha Warung Internet dan Game Online di Kabupaten Sragen

ABSTRAK:

bahwa perkembangan teknologi informasi yang sudah sedemikian pesat dengan adanya komunikasi melalui media internet, pada dasarnya merupakan potensi yang perlu ditumbuhkembangkan; bahwa meningkatnya kebutuhan manusia akan informasi ini kemudian ditangkap oleh masyarakat sebagai sebuah peluang untuk menjalin komunikasi baik yang bersifat sosial maupun komersial dalam bentuk usaha warung internet; bahwa berkembangnya usaha warung internet belum diikuti dengan pengaturan yang dapat mengikuti percepatan perkembangan implementasi teknologi;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008;Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008;Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah penyelenggaraan usaha warnet dan game online meliputi: a. skala usaha warnet dan game online; b. standardisasi penyelenggaraan usaha warnet dan game online; c. perizinan pendirian penyelenggaraan usaha warnet dan game online; dan d. pembinaan, pengendalian dan pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2017.
10 hlm

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1964

Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Timur (Perhutani Kalimantan Timur)

Kehutanan dan Perkebunan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Mengubah :

PP No. 28 Tahun 1961 tentang Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Timur

Download :
pp no 027 tahun 1964.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Besar Nomor 27 Tahun 2022

Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Pada Perseroan terbatas Bank Aceh

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
Perbup No 27 Tahun 2022.pdf

Abstrak

PENYERTAAN-MODAL-PERSEROAN-TERBATAS

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2022/NO.27

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Pada Perseroan terbatas Bank Aceh

ABSTRAK:

- bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Aceh Besar pada Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah, tata cara Ppenyertaan modal daerah pada perseroan terbatas diatur dengan peraturan Bupati; - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Besar pada Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah;
UU Nomor 7 (Drt) Tahun 1956; UU Nomor 8 Tahun 1995 UU Nomor 44 Tahun 1999; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 40 Tahun 2007; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 71 Tahun 2020; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 63 Tahun 2019; Permen Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2014; Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Nomor 2 Tahun 2006; Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 9 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Ruang Lingkup, BAB III Penyertaan Modal, BAB IV Pencairan Penyertaan Modal, BAB V Pertanggungjawaban Pencairan BAB VI Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2022.
6

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1961.