Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2020 NOMOR 51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH
PADA SATUAN PENDIDIKAN SD/SDLB/MI DAN SMP/SMPLB/MTs
DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 51 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Pondok Pesantren Dan Pendidikan Diniyah Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gayo Lues Nomor 50 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Beasiswa Dan Bantuan Pendidikan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues
ABSTRAK:
-bahwa Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Tekhnis Pemberian Dana Beasiswa Pendidikan di Kabupaten Gayo Lues, Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 8 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Gayo Lues 43 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Tekhnis Pemberian Dana Beasiswa Pendidikan di Kabupaten Gayo Lues tidak sesuai lagi dengan perkembangan analisis kebutuhan sumber daya aparatur pemerintah kabupaten dan manajemen pendidikan perguruan tinggi, sehingga perlu diganti;
-bahwa untuk efesiensi dan efektifitas pemberian beasiswa pendidikan di Kabupaten Gayo Lues agar lebih berdaya guna n berhasil guna serta tepat sasaran, maka perlu diatur Petunjuk Teknis Pemberian Dana Beasiswa Pendidikan;
-Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, ditetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014; PP No 48 Tahun 2008; PP No 17 Tahun 2010; Qanun Kabupaten Gayo Lues No 2 Tahun 2008. Perbup Gayo Lues No 39 Tahun 2015.
-Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014; PP No 48 Tahun 2008; PP No 17 Tahun 2010; Qanun Kabupaten Gayo Lues No 2 Tahun 2008. Perbup Gayo Lues No 39 Tahun 2015.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2020.
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 50 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Rembang Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memenuhi hak dasar rakyat dalam bidang pendidikan, perlu upaya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan masyarakat dengan memperluas jangkauan layanan pendidikan dasar dan peningkatan kualitas layanan oleh satuan pendidikan;
b. bahwa dengan mempertimbangkan kondisi geografis wilayah Kecamatan Rembang, maka perlu mendekatkan layanan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri dengan peserta didik dengan membentuk Sekolah Menengah Pertama Negeri Rembang Kabupaten Purbalingga;
c. bahwa mendasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah untuk penamaan satuan pendidikan baru yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diatur oleh Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang Pembentukan Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Rembang Kabupaten Purbalingga.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014.
Peraturan ini mengatur tentang pembentukan salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2020.
5 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 50 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendidikan Inklusif
ABSTRAK:
Bahwa kesempatan memperoleh pendidikan bagi setiap peserta didik untuk mengembangkan potensi diri salah satu upaya untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik yang memiliki kelainan fisik , emosional, mental, sosial dan / atau memiliki kecerdasar atau bakat istimewa dalam rangka memberikan dasar pengaturan bagi Perda dalam dalam peningkatkan akses layanan pendidian bagi anak maka perlu menetapkan Perbup tentang Pendidikan Inklusif.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016; UU No. 8 Tahun 2016; PP No. 19 tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 32 Tahun 2013; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; PP No. 13 Tahun 2020; Permen Pendidikan Nasional No. 70 Tahun 2009; Perda Kab. Cianjur no. 7 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Cianjur No. 8 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pendidikan Inklusif, Peserta Didik, Kurikulum, Tenaga Kependidikan , Sarana Dan Prasarana, Partisipasi Masyarakat, Pembiayaan , Dan ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2020.
8 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangkalan Nomor 49 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 No 44/E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbup No 38 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Prestasi
ABSTRAK:
bahwa untuk efektivitas dan optimalisasi pengelolaan program beasiswa agar lebih tepat sasaran, dan tepat jumlah berdasarkan sebaran peserta didik di dalam daerah, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Prestasi dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir denganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008;
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2015;
Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Prestasi (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 Nomor 25/E) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah;
2. Ketentuan Pasal 2 diubah;
3. Ketentuan Pasal 3 diubah;
4. Ketentuan Pasal 4 diubah;
5. Ketentuan Pasal 5 diubah;
6. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah;
7. Pada Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 48 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR DAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF RAMAH ANAK
ABSTRAK:
a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan
pendidikan yang sangat mendasar dan strategis untuk
mempersiapkan sumber daya manusia yang
berkualitas;
b. bahwa untuk mengoptimalkan potensi tumbuh
kembang anak secara optimal perlu adanya layanan
stimulasi holistik yang mencakup layanan pendidikan,
kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan
dan kesejahteraan secara holistik integratif;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sebagai
pelaksanaan ketentuan Pasal 28 Undang-undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, dipandang perlu menetapkan Pelaksanaan
Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah
Dasar dan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik
Integratif Ramah Anak dengan menetapkan dalam
Peraturan Bupati.
Dasar hukum peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
84 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
137 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
146 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
18 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 30
Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4
Tahun 2018
peraturan bupati tentang pelaksanaan
pendidikan anak usia dini 1 (satu) tahun pra
sekolah dasar dan pengembangan anak usia
dini holistik integratif ramah anak meliputi ketentuan umum; tujuan, prinsip dan arah kebijakan; strategi, sasaran dan penyelenggaraan; gugus tugas pelaksanaan; peran serta masyarakat; pelaporan; pembiayaan; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2020.
jumlah 12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 48 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD Kabupaten Rembang Tahun 2020 No. 48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi
ABSTRAK:
Bahwa sesual dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2016-2021, pemerintah
kabupaten menetapkan kebijakan pemberian beasiswa
pendidikan tinggi kepada masyarakat berprestasi dari
keluarga tidak mampu. Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak
sesuai dengan kebijakan pemberian beasiswa pendidikan
tinggi kepada masyarakat berprestasi dari keluarga tidak
mampu maka Peraturan Bupati Rembang Nomor 14
Tahun 2017 tentang Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi
perlu penyesuaian.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015; Perat uran Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun
2016; Peraturan Bupati Rembang Nomor 14 Tahun 2017; Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan atas Perbup Rembang No. 14 Tahun 2017
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2020.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor
14 Tahun 2017 tentang Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi
(Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 14)
diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 4 diubah; 2. Ketentuan Pasal 6 diubah; 3. Ketentuan pasal 7 dihapus.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 48 Tahun 2020
Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2013 tentang Prosedur Tetap Seleksi dan Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2013 Nomor 505)
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD Kabupaten Pati Tahun 2021 No.48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan
Guru sebagai Kepala Sekolah, maka Peraturan Bupati Pati
Nomor 43 Tahun 2013 tentang Prosedur Tetap Seleksi dan
Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan
Dinas Pendidikan Kabupaten Pati perlu ditinjau kembali.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 tahun 1950; UU No 20 Tahun 2003; UU No 14 Tahun 2005; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 19 tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No 13 Tahun 2015; PP No 74 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No 19 Tahun 2017; PP No 17 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No 66 Tahun 2010; Permendiknas No 13 tahun 2007; Permendikbud No 15 Tahun 2018;Perda Kab Pati No 12 Tahun 2016; Perda Kab Pati No 6 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Guru yang dapat menjadi bakal calon Kepala Sekolah harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1)
atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan
program studi yang terakreditasi paling rendah B;
b. memiliki sertifikat pendidik;
c. memiliki pangkat paling rendah Peñata, golongan ruang
III/c;
d. pengalaman mengajar paling singkat 6 (enam) tahun
menurut jenis dan jenjang sekolah masing–masing, kecuali
di TK memiliki pengalaman mengajar paling singkat 3 (tiga)
tahun di TK;
e. memiliki hasil penilaian prestasi kerja guru dengan
sebutan paling rendah “Baik” selama 2 (dua) tahun
terakhir;
f. memiliki pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan
dengan fungsi sekolah paling singkat 2 (dua) tahun;
g. sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA berdasarkan surat
keterangan dari rumah sakit Pemerintah;
h. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang
dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
i. tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi
terpidana; dan
j. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada
waktu pengangkatan pertama sebagai Kepala Sekolah.
Dinas menyusun proyeksi kebutuhan Kepala Sekolah
pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah
Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci
per 1 (satu) tahun.
Pengangkatan Kepala Sekolah dilaksanakan bagi calon
Kepala Sekolah yang telah memiliki Surat Tanda Tamat
Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah.
Penugasan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan
dengan periodisasi.
Beban kerja Kepala Sekolah sepenuhnya untuk
melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan
kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga
kependidikan.
Kepala Sekolah wajib membuat perencanaan dan
melaksanakan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.
Pembinaan karir Kepala Sekolah dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang–undangan.
Penilaian prestasi kerja Kepala Sekolah dilakukan secara
berkala setiap tahun.
Selain itu diatur tentang pemberhentian tugas Kepala Sekolah.
Kepala Sekolah yang diberhentikan dan diangkat kembali
menjadi guru dapat ditempatkan di satuan pendidikan yang
berbeda dengan satuan pendidikan terakhir ketika menjabat
Kepala Sekolah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan
Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2013 tentang Prosedur Tetap
Seleksi dan Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah di
Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati (Berita Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2013 Nomor 505) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan guru sebagai
Kepala Sekolah diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan
oleh Kepala Dinas.
18 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
