Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBATASAN SAMPAH PLASTIK SEKALI PAKAI
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan tentang pasal 3 (ayat 1) Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Utara tentang Penanganan Sampah dan Pengurangan Sampah.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 ; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017; peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018; Peraturan Daerah Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016
Pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai bermaksud untuk mengurangi timbulan sampah dan peredaran sampah plastik sekali pakai dari sumber penghasil sampah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
11 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 35 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Nilai Perolehan Air Tanah
ABSTRAK:
Bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 62 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah perlu mengatur Nilai Perolehan Air Tanah; Bahwa dengan adanya perkembangan dalam bidang hukum dan kondisi saat ini perlu mengatur kembali Nilai Perolehan Air Tanah
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016, dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun
2017
Materi Pokok: Nilai Faktor, Harga Dasar Air, dan Nilai Perolehan Air
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2017.
Mencabut Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2011 tentang Nilai Perolehan Air Tanah
Jumlah Halaman: 8 HLM; Lampiran : 3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 35 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2006 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Bupati yang baru; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 32 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 27 Tahun 2012; PermenLH No 5 Tahun 2012; Perda Kab Banyumas No 18 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup bagi setiap pemrakarsa yang menyelenggarakan usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan hidup, yang disusun dalam bentuk dokumen lingkungan hidup yang terdiri dari Amdal, UKL-UKL dan SPPL.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2016.
Dengan mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Banyumas
Nomor 31 Tahun 2006 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib
dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 22 seri E) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
42 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 35 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kawasan Tanpa Rokok
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang– Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan Pemerintah Daerah wajib mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012; Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kawasan tanpa rokok meliputi : fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutanumum, tempat kerja dan tempat umum. Selain itu diatur juga mengenai hak, kewajiban danlarangan, tempat khusus untuk merokok, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2018.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepahyang Nomor 35 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 Nomor 35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembangunan Wilayah Terpadu Kabupaten Kepahiang
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan pembentukan peraturan adalah untuk melaksanakan kepentingan pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Permendagri 72 tahun 2013 yang mengamanatkan pengaturan terhadap pembangunan wilayah terpadu kapubaten kepahiang dan dalam rangka mengatasi kesenjangan dan ketidakserasian pembangunan antar wilayah.
Dasar Hukum pembentukan peraturan adalah : UU 39/2003; UU 25/2004; UU 17/2007; UU 26/2007; PP 8/2008; PP 26/2008; PP 50/2011; PP 2/2015; Permendagri 72/2013; Perda Prov Bengkulu 4/2008; Perda Prov Bengkulu 2/2012; dan Perda Kab Kepahiang 8/2012
Materi Pokok yang diatur dalam peraturan adalah:
ruang lingkup PWT melalui program kewilayahan yang meliputi:
a. PWTJP
b. PWTJM dan
c. PWT Tahunan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2016.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Morowali Utara Nomor 35 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN MOROWALI UTARA
ABSTRAK:
bahwa Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan salah satu kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sejalan dengan berlakunya Otonomi Daerah; bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL, wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.102 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: jenis rencana usaha dan/atau kegiatan; tata cara penyusunan dan pemeriksaan formulir upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup; tata cara penyusunan dan pemeriksaan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup; perubahan UKL-UPL; pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2017.
10 halaman; Lampiran 9 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuwangi Nomor 35 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 No 35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Empat Peraturan Bupati Banyuwangi
ABSTRAK:
bahwa Dalam Rangka Efektivitas Penyusunan Produk Hukum Daerah serta guna disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perlu Mencabut empat Peraturan Bupati Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Peraturan Bupati
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 965;
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU No 15 Tahun 2019;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU No 11 Tahun 2020;
PP No 12 Tahun 2019;
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018;
Perda Kab. Banyuwangi No 8 Tahun 2016 sebagaimana diubah dua kali terakhir, dengan Perda Kab. Banyuwangi No 6 Tahun 2020.
Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi empat Peraturan Bupati
Banyuwangi yaitu:
1. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Lirnbah Bahan Berbahaya dan Beracun (83).
2. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nornor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
3. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 34 Tahun 2014 tentang izin lingkungan.
4. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu No. 35 Tahun 2015
Lingkungan Hidup , Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2015/NO.35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Surat Keputusan Izin Lingkungan, Izin Kesepakatan dan Kelayakan Lingkungan Hidup serta Izin Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
ABSTRAK:
dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap permohonan Perizinan, Kesepakatan dan Kelayakan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta guna efisiensi kerja Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu perlu dilakukan pendelegasian wewenang penandatanganan dan , penomoran Surat Keputusan untuk Izin Lingkungan, Kesepakatan, Kelayakan Lingkungan Hidup serta Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor
188.45/681/BLHD/2014 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Surat Keputusan Perizinan, Izin Lingkungan, Kesepakatan Dan Kelayakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu perlu diatur lebih lanjut tertib administrasi penandatanganan dan penomorannya,dengan terbitnya Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penandatanganan Keputusan Bupati perlu disinkronisasi antara Keputusan Bupati Nomor
188.45/681/BLHD/2014 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Surat Keputusan Perizinan, Izin Lingkungan, Kesepakatan nan ,berdasarkan huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Surat Keputusan Izin Lingkungan, Kesepakatan Dan Kelayakan Lingkungan Hidup Serta Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kepada Kepala
Badan Lingkungan Hidup Daerah.
Dasar Hukum;Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990;Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 ;Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 ;Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 ;Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004;Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 ;Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 ;Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 ;Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16
Tahun 2012;Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8
Tahun 2013 ;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor
11 Tahun 2005 ;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor
29 Tahun 2005 ;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor
17 Tahun 2007
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang;
Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Surat Keputusan Izin Lingkungan, Kesepakatan Dan Kelayakan Lingkungan Hidup Serta Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kepada Kepala
Badan Lingkungan Hidup Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2015.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 35 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Temanggung dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 24 Tahun 2004; PP No 23 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 19 Tahun 2008; PP No 22 Tahun 2008; PP No 5 Tahun 2009; PP No 71 Tahun 2010; PP No 30 Tahun 2011; PP No 2 Tahun 2012; PP No 43 Tahun 2014; PP No 27 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; PP No 12 Tahun 2017;Perpres No 16 Tahun 2018; Perda Prov Jateng No 11 Tahun 2018; Perda Kab Temanggung No 4 Tahun 2005; Perda Kab Temanggung No 10 Tahun 2008; Perda Kab Temanggung No 11 Tahun 2008; Perda Kab Temanggung No 18 Tahun 2009; Perda Kab Temanggung No 5 Tahun 2010; Perda Kab Temanggung No 6 Tahun 2010; Perda Kab Temanggung No 7 Tahun 2010; Perda Kab Temanggung No 8 Tahun 2010; Perda Kab Temanggung No 9 Tahun 2011; Perda Kab Temanggung No 10 Tahun 2011; Perda Kab Temanggung No 19 Tahun 2011; Perda Kab Temanggung No 24 Tahun 2011; Perda Kab Temanggung No 1 Tahun 2012; Perda Kab Temanggung No 2 Tahun 2012; Perda Kab Temanggung No 3 Tahun 2012; Perda Kab Temanggung No 4 Tahun 2012; Perda Kab Temanggung No 5 Tahun 2012; Perda Kab Temanggung No 6 Tahun 2012; Perda Kab Temanggung No 8 Tahun 2012; Perda Kab Temanggung No 9 Tahun 2012; Perda Kab Temanggung No 10 Tahun 2012; Perda Kab Temanggung No 11 Tahun 2012; Perda Kab Temanggung No 13 Tahun 2012; Perda Kab Temanggung No 15 Tahun 2012; Perda Kab Temanggung No 26 Tahun 2012; Perda Kab Temanggung No 1 Tahun 2014; Perda Kab Temanggung No 8 Tahun 2015; Perda Kab Temanggung No 16 Tahun 2015; Perda Kab Temanggung No 10 Tahun 2016; Perda Kab Temanggung No 22 Tahun 2017; Perda Kab Temanggung No 10 Tahun 2018; Perda Kab Temanggung No 6 Tahun 2018; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 33 Tahun 2017; Pergub Jateng No 79 Tahun 2018; PErbup Temanggung No 33 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penjabaran APBD Kab Temanggung TA 2018 yang terjadi perubahan pada pendapatan, belanja dan pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2018.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tojo Una-Una No. 35 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penguatan perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyaki berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar perlu menyelenggarakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat; bahwa untuk sinergitas dan integrasi penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat antara Perangkat Daerah dan/atau lintas sektor terkait, perlu dilegitimasi melalui Produk Hukum Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
UU Nomor 32 Tahun 2003; UU Nomor 18 Tahun 2008; UU Nomor 32 Tahun 2009; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 81 Tahun 2012; PP Nomor 66 Tahun 2014; Perpres Nomor 185 Tahun 2014; Permenkes Nomor 3 Tahun 2014; Perda Kab. Tojo Una-Una Nomor Nomor 1 Tahun 2014; Perda Kab. Tojo Una-Una Nomor 12 Tahun 2015;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Masyarakat menyelenggarakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat secara mandiri dengan berpedoman pada beberapa pilar yang terdiri dari perilaku:
a. Stop Buang Air Besar sembarangan;
b. Cuci tangan pakai sabun;
c. Pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga;
d. Pengamanan sampah rumah tangga; dan
e. Pengamanan limbah cair rumah tangga.
Pilar-pilar tersebut ditujukan untuk memutuskan mata rantai penularan penyakit dan keracunan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2016.
10 halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat