Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN
ABSTRAK:
a. Bahwa dalam rangka menyelengarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat dan guna mendapatkan data yang abash tentang parameter kualitas lingkungan diperlukan penyelenggaraan laboratorium lingkungan;
b. Bahwa untuk menjamin akuntabilitas dan pengujian parameter kualitas lingkungan bagi penyedia dan pengguna jasa, diperlukan suatu aturan mengenai peraturan pengelolaan laboratorium lingkungan;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud a, huruf b, perlu menetapkan peraturan bupati tentang Pengelolaan Laboratorium Lingkungan;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2007, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2009, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/ 2010, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016,
SISTEMATIKA PERATURAN INI SEBAGAI BERIKUT:
KETENTUAN UMUM ,
SARANA DAN PRASARANA,
JENIS PELAYANAN,
KETENTUAN PENGUJIAN,
PENGAMBILAN SAMPEL DAN PENGUJIAN,
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2021.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lahat Nomor 8 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Pendamping Jaminan Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
Bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk hidup layak dan produktif sehingga diperlukan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang terkendali biaya dan terkendali mutu melalui program pendamping Jaminan Kesehatan Masyarakat Lahat.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No 28 tahun 1959; UU No 40 tahun 2004; UU No 40 tahun 2004; UU No. 36 tahun 2009; UU No 23 tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 9 tahun 2015; Peraturan Presiden No 82 tahun 2018 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Presiden No 75 tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan No 28 tahun 2014.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai pedoman dalam menjalankan Program Pendamping Jaminan Kesehatan Masyarakat (PPJKM) Kabupaten Lahat, dalam Peraturan Daerah ini juga diatur tentang Persyaratan dan tempat pelayanan kesehatan, Prosedur dan fasilitas pelayanan, Hal-hal yang tidak dijamin dan yang membatalkan pelayanan, Pendanaan, Pengelolaan keuangan dan tata cara pengajuan klaim
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
21 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tual Nomor 8 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 8, BD.2019/NO. 8, TBD.2019, LL SETDA KOTA TUAL : 6 HAL
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Perizinan Dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kota Tual
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan berusaha terintegrasi secara elektronik, dipandang perlu adanya perubahan standar operasional prosedur penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Tual. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Walikota Tual Nomor Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan, kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Tual, Standar Operasional Prosedur (SOP) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Tual.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Perizinan Dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kota Tual.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang Nomor 8 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN ASET DESA
ABSTRAK:
BAHWA UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 45 PERMENDAGRI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA, PERLU MENETAPKAN PERBUP TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA;
PERATURAN INI MENGATUR TENTANG KETENTUAN UMUM; PENGELOLAAN; TUKAR MENUKAR; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; PEMBIAYAAN; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN LAIN-LAIN; DAN KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2019.
29 HALAMAN
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020
Permendikbud No. 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler
Mencabut :
Permendikbud No. 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler
Permendikbud No. 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler
Permendikbud No. 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR OPERASIOANAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KABUPATEN TULANG BAWANG
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2012.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang Nomor 8 Tahun 2020
Peraturan Menteri Kesehatan NO. 8, BN.2022/No.317, peraturan.go.id: 4 hlm.
Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2022.
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2010
Perka BKPM No. 10 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2012
Mencabut :
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2010
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal NO. 8, BN 2010/ NO 652; https://peraturan.go.id/ : 9 HLM
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2010.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
