Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Kabupaten Cirebon
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 75 Tahun 2017
TEMPAT BERMAIN ANAK DI DESA PINGGIRAN - KEBIJAKAN PENYEDIAAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, BD Kabupaten Semarang Tahun 2017 No. 74
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Penyediaan Tempat Bermain Anak di Desa Pinggiran
ABSTRAK:
bahwa anak merupakan generasi penerus yang potensial,
sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya
agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar
sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya,
khususnya di desa pinggiran yang belum terintegrasi
secara merata dalam penyediaan sarana dan prasarana
tempat bermain anak; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 35
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
disebutkan bahwa Setiap anak berhak untuk beristirahat
dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak
yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai
dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi
pengembangan diri ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu
ditetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang
Kebijakan Penyediaan Tempat Bermain Anak di Desa
Pinggiran;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kebijakan, tanggung jawab pemerintah Desa, masyarakat dan dunia usaha, hak dan kewajiban anak, kewajiban orang tua dan keluarga, pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2017.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 73 Tahun 2017
Pelaksanaan Perda Nomor 04 Tahun 2016 Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, Berita Daerah Kab. Kaur Nomor. 540 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 17 dan Pasal 19 Perda Kabupaten Kaur Nomor -4 Tahun 2016 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, perlu menetapkan Perbup Kaur tentang petunjuk pelaksanaan Perda Kabupaten Kaur Nomor 04 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 3 Tahun 2003
3. UU No. 25 Tahun 2007
4. UU No. 40 Tahun 2007
5. UU No. 23 Tahun 2014
6. PP No. 47 Tahun 2012
7. Peraturan Menteri BUMN No. Per-05/MBU/2007
8. Perda No. 04 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini bertujuab untuk:
1. mewujudkan harmonisasi dan sinergi antar pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan program pembangunan Pemerintahan Kabupaten Kaur;
2. mewujudkan bentuk dan tata cara mekanisme kerja tim TJSL/CSR Daerah serta pemberian penghargaan bagi perusahaan
3. mewujudkan penyelenggaraan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan secara keseluruhan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2017.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapanuli Tengah No. 70 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Izin Pembuangan Air Limbah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 85 Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bertujuan menjaga kualitas air yang akan dibuang oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang izin Pembuangan Air Limbah.
UU No.7 Drt Tahun 1956, UU No.5 Tahun 1960, UU No.11 Tahun 1967, UU No.5 Tahun 1990, UU No.41 Tahun 1999, UU No.7 Tahun 2004, UU No. 31 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.26 Tahun 2007, UU No. 27 tahun 2007, UU No.18 Tahun 2008, UU No.32 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.3 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, Permen No. 19 Tahun 1999, Permen No. 82 Tahun 2001, Permen No. 42 Tahun 2008, Permen No.43 Tahun 2008, Permen No.27 Tahun 2012, Permen LH No.01 Tahun 2010, Permen LH NO 15 Tahun 2011, Permen LH No.16 Tahun 2012, Permen LH No. 5 Tahun 2014, Permen LHK Nomor P.102/MENLHK/Setjen/Kum.1/12/2016, Kepmen LH No.07 Tahun 2001, Kepmen LH No.58 Tahun 2002, Kepmen LH No.37 Tahun 2003, Kepmen LH No.111 Tahun 2003, Perda Kab Tapanuli Tengah No.8 Tahun 2013, Perda Kab Tapanuli Tengah No.6 Tahun 2016, Perda Kab Tapanuli Tengah No.10 Tahun 2016, Perda Kab Tapanuli Tengah No.23 Tahun 2016, Perbup Tapanuli Tengah No.19 tahun 2016, Perbup Tapanuli Tengah No.10 Tahun 2017, Perbup Tapanuli Tengah No.38 Tahun 2017, Perbup Tapanuli Tengah No.67 Tahun 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN (TSLP)
ABSTRAK:
dalam rangka meningkatkan peran serta dunia usaha dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan hubungan yang harmonis antara dunia usaha dan masyarakat, dapat dilakukan melalui pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Masyarakat
UU No.28 Tahun 1959; UU No.19 Tahun 2003; UU No.25 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2007; UU No.40 Tahun 2007; UU No.20 Tahun 2008; UU No.11 Tahun 2009; UU No.32 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.47 Tahun 2012; PP No.12 Tahun 2017; Permensos No.50/HUK/2005; Permeneg BUMN No.Per-05/MBU/2007; Perda Kabupaten Lampung Tengah No.05 Tahun 2016; Perda Kabupaten Lampung Tengah No.9 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ruang lingkup, maksud dan tujuan, wilayah sasaran program TSLP, persyaratan dan penyaluran TSLP, mekanisme pengelolaan TSLP, kelembagaan, dan penghargaan dan sanksi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabanan Nomor 68 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5), Pasal 24 ayat (2), Pasal 30 ayat (3), Pasal 32 ayat (2), Pasal 36 ayat (2), Pasal 37 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, maka perlu menetapkan uraian tugas Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 32 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang uraian tugas jabatan struktural Dinas Lingkungan Hidup yang digunakan sebagai pedoman kerja dalam pelaksanaan tugas jabatan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2017.
27 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 66 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10
Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 7
ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa
Rokok, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10
Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pengembangan kawasan tanpa rokok, satuan tugas penegak kawasan tanpa rokok, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2017.
7 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
