PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 14.457 peraturan dalam 0,011 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 7 Tahun 1998
• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERPRES No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 5 Tahun 1998
• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu
BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Status Peraturan
Mencabut
  1. KEPPRES No. 47 Tahun 1997 tentang Perubahan Status Pelaksanaan Beberapa Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Swasta Yang Berkaitan Dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara Yang Semula Ditangguhkan Atau Dikaji Kembali
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 21 Tahun 1996
• Berlaku mulai 28 tahun yang lalu
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Kebijakan Pemerintah
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 17 Tahun 1994
• Berlaku mulai 30 tahun yang lalu
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 55 Tahun 1990
• Berlaku mulai 33 tahun yang lalu
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 79 Tahun 2003 tentang Pembangunan Jembatan Surabaya-Madura
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 13 Tahun 1989
• Berlaku mulai 35 tahun yang lalu
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 6 Tahun 1989
• Berlaku mulai 35 tahun yang lalu
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Status Peraturan
Mencabut
  1. KEPPRES No. 97 Tahun 1969 tentang Prosedur Administrasi Keuangan Dana Pengasuhan Putra Putri Pedalaman Irian Barat
  2. KEPPRES No. 93 Tahun 1969 tentang Dana Pengasuhan Putra Putri Irian Barat
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 62 Tahun 1988
• Berlaku mulai 35 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Status Peraturan
Mencabut
  1. KEPPRES No. 34 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1978 Tentang Koordinasi Di Tingkat Pusat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur
  2. KEPPRES No. 2 Tahun 1978 tentang Koordinasi di Tingkat Pusat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 10 Tahun 1988
• Berlaku mulai 36 tahun yang lalu
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. KEPPRES No. 74 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1986 Tentang Tim Pendayagunaan Pelaksanaan Proyek-Proyek Pembangunan Dengan Dana Luar Negeri Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1988
Mengubah
  1. KEPPRES No. 32 Tahun 1986 tentang Tim Pendayagunaan Pelaksanaan Proyek-Proyek Pembangunan Dengan Dana Luar Negeri
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 9 Tahun 1988
• Berlaku mulai 36 tahun yang lalu
Perikanan dan Kelautan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. KEPPRES No. 29 Tahun 1994 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1984 Tentang Proyek Tambak Inti Rakyat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1988
Mengubah
  1. KEPPRES No. 18 Tahun 1984 tentang Proyek Tambak Inti Rakyat

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan