Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 2.820 peraturan dalam 0,026 detik

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2/PER/M.KOMINFO/1/2009 Tahun 2009

Tata Kearsipan Dinamis Departemen Komunikasi dan Informatika

Arsip Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenkominfo No. 12 Tahun 2014 tentang Tata Kearsipan Dinamis Kementerian Komunikasi dan Informatika

Download :
Permen Kominfo Nomor 2 Tahun 2009.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014

Sistem Pemberkasan Arsip Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Arsip Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen KKP No. 67/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016 tentang Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan
Kepmen KKP No. 67/KEPMEN-KP/2016 Tahun 2016 tentang Roadmap Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Mencabut :

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.70/MEN/2011 tentang Sistem Pemberkasan Arsip di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan,

Download :
Permen KKP Nomor 53 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-06/MBU/2013 Tahun 2013

Pedoman Sistem Kearsipan di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Arsip Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen BUMN No. PER-04/MBU/03/2018 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Download :
Permen BUMN Nomor 6 Tahun 2013.pdf

Abstrak

PEDOMAN SISTEM KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

2013

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara NO. PER-06/MBU/2013, jdih.bumn.go.id : 2 hlm.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Pedoman Sistem Kearsipan di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara

ABSTRAK:

a. bahwa seiring dengan dinamika kinerj a Kementerian BUMN yang semakin tinggi, pertambahan jumlah dan volume arsip mengalami pertumbuhan yang semakin pesat; b. bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik, terpercaya dan dalam rangka mendinamiskan serta menyeragamkan tata kelola kearsipan di lingkungan Kementerian BUMN agar memudahkan dalam penyimpanan, pencarian kembali dan pemusnahannya sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan, maka arsip Kementerian BUMN perlu dikelola secara lebih profesional; c. bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Pedoman Sistem Kearsipan di Lingkungan Kementerian BUMN;
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011; 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2011; 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/3M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya; 7. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-05/MBU/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian BUMN; 8. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-05/MBU/2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
Pengelolaan arsip adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efektif, efisien, dan sistematis melalui proses penciptaan, penggunaan dan pemilharaan serta penyusutan arsip. Arsip dalam arti luas mencakup penataan berkas (filing) yang satu sama lain merupakan kegiatan yang beruntun, tuntas dan tidak dapat dipisahkan.;Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan arsip yang meliputi, pemindahan arsip in-aktif di unit kerja pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip sesuai dengan JRA (Jadwal Retensi Arsip) dan penyerahan arsip statis ke ANRJ. ;Akses arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukurn dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.

CATATAN:

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2013.
26 halaman dengan lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 35.A Tahun 2018

Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran

Arsip

Download :
jIxT0eN8T9mY9WGLyuOEFt4iZ.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/PER/M.KUKM/IX/2016 Tahun 2016

Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Nonkeuangan dan Nonkepegawaian di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Arsip Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
Permen UKM Nomor 11 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3/PER/M.KUKM/III/2018 Tahun 2018

Jadwal Retensi Arsip Substantif di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Arsip

Download :
Permenkop UKM Nomor 3 M.KUKM Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014

Penyusutan Arsip Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Arsip Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen KKP No. 67/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016 tentang Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan
Kepmen KKP No. 67/KEPMEN-KP/2016 Tahun 2016 tentang Roadmap Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Mencabut :

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.10/MEN/2010 tentang Penyusutan Arsip di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Download :
Permen KKP Nomor 50 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor PER-15/MENKO/POLHUKAM/12/2012 Tahun 2012

Pedoman Pengelolaan Arsip Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia

Arsip Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenko Polhukam No. 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Download :
Permenko Polhukam Nomor 15 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 5/M-DAG/PER/2/2017 Tahun 2017

Jadwal Retensi Arsip Substantif Bidang Perundingan Perdagangan Internasional, Bidang Pengembangan Ekspor Nasional, dan Bidang Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi

Arsip Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
Permendag No. 5 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 40.2 Tahun 2020

Sistem Informasi Manajemen Kearsipan Daerah

Arsip

Abstrak

sistem informASI-ARSIP DAERAH

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40.2, BD.2020/NO.40.2

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Informasi Manajemen Kearsipan Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, Lembaga Kearsipan Daerah membangun Sistem Informasi Kearsipan Daerah untuk memberikan informasi yang autentik dan utuh dengan menggunakan sarana jaringan informasi kearsipan daerah; b. bahwa dalam rangka mendukung perwujudan Sleman smart regency Pemerintah Kabupaten Sleman dibidang sistem kearsipan daerah perlu didukung dengan pengelolaan arsip berbasis teknologi informasi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Manajemen Kearsipan Daerah;
Dasar Hukum : 1. Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008; 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; 9. Peraturan Daerah Kabupaten SlemanNomor 7 Tahun 2016;
Materi Pokok : Pengelolaan Simarda, Keabsahan, Pembinaan dan Pengendalian, Pelaporan, Pendanaan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2020.
Jumlah Halaman : 9 HLM

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2017.