PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 27.328 peraturan dalam 0,148 detik

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2007
• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu
APBD Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 16 Tahun 2007
• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu
APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERMENDAGRI No. 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Diubah dengan
  1. PERMENDAGRI No. 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2007
• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu
APBD Standar/Pedoman
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 26 Tahun 2006
• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu
APBD Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 25 Tahun 2006
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
APBD Partai Politik dan Pemilu Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Mengubah
  1. PERMENDAGRI No. 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan Dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006
• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu
APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Diubah dengan
  1. PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
  2. PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2006
• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu
APBD Pajak dan Retribusi Daerah
Status Peraturan
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2005 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKAA dan BBI-KAA Tahun 2005
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2005
• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu
APBD Partai Politik dan Pemilu Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PERMENDAGRI No. 25 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan Dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 30 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengajuan dan Penyerahan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2005
• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu
APBD Partai Politik dan Pemilu
Status Peraturan
Mengubah
  1. PERMENDAGRI No. 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan