Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pengawasan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Segar
ABSTRAK:
pangan yang aman merupakan kebutuhan dasar
manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan
bagian dari hak azasi manusia yang dijamin UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya
manusia yang berkualitas; masyarakat Provinsi Sulawesi Barat merupakan
produsen sekaligus konsumen pangan terpadu, sehingga
Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melindungi
masyarakat dari konsumsi pangan yang cukup, aman,
bemutu, dan bergizi seimbang, serta jaminan pemasaran
pangan segar produksi daerah; berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (1) UndangUndang-Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah
dan Pemerintahan Daerah melakukan pengawasan dan
pencegahan secara berkala terhadap kadar atau kandungan
cemaran pada pangan;
UU No 18 Tahun 1999; UU NO 26 Tahun 2004; UU NO 18 Tahun 2012; UU No 23 Tahun 2014; PP No 69 Tahun 1999; PP No 28 Tahun 2004; PP No 17 Tahun 2015;
dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah
Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat
mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak
bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga
aman untuk dikonsumsi.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 48 Tahun 2019
Pendidikan -Tindak Pidana Korupsi-Sistem Pengendalian Intern
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD 2019/No.49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi Pada Satuan Pendidikan
ABSTRAK:
a. bahwa pembangunan nasional dalam bidang
pendidikan bertujuan untuk mencerdasakan
kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas
manusia Indonesia yang beriman, bertakwa dan
berakhlak mulia, sehat dan cerdas serta menguasai
ilmu pengetahuan teknologi dan seni untuk
mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur
dan beradab;
b. bahwa penyelenggaraan pendidikan antikorupsi pada
satuan pendidikan merupakan hal yang sangat
penting untuk menciptakan siswa sebagai generasi
muda yang berintegritas dan berkarakter moral
antikorupsi;
c. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban serta acuan
pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan
antikorupsi pada satuan pendidikan, perlu disusun
panduan mengenai penyelenggaraan pendidikan
antikorupsi pada satuan pendidikan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada
Satuan Pendidikan;
Undang–undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-undang Nomor 28 tahun 1999, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Nomor 23 Tahun 2015, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26
Tahun 2009
Terdiri dari 16 pasal, 9 bab yaitu ketentuan umum, ruang lingkup, penyelenggaraan pendidikan anti korupsi, penghargaan, pembinaan dan pengawasan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pembiayaan, sanksi, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2019.
mengatur mengenai penyelenggaraan pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan
21
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo No. 48 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, Berita Daerah Kab Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 48 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
Mengingat : 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sitem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor
6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo
Nomor 61);
peraturan ini mengatur mengenai Penyelenggaraan sistem
Pengendalian intern pemerintah di lingkungan
Pemerintah kabupaten sidoarjo
. Pengaturan meliputi antara lain: ketentuan umum, penyelenggaraan SPIP, penguatan efektivitas penyelenggaraan SPIP,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor
23 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 5 halaman + lampiran 22 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato No. 48 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 18 Tahun 2016 tentang Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter) di Lingkungan Pemerintah Kab. Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi aparat pengawasan intern.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU NO.17 Tahun 2003; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.79 Tahun 2005; PP No.60 Tahun 2008; PEMENDAGRI No.32 Tahun 2007.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai beberapa perubahan atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 18 Tahun 2016 tentang Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato, termasuk di dalamnya mengenai tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Pohuwato, tujuan, sasaran dan lingkup pengawasan inspektorat kabupaten pohuwato, kewenangan dan tanggung jawab inspektorat kabupaten pohuwato, kode etik dan standar audit APIP, persyaratan auditor/pengawas, larangan rangkap tugas/jabatan auditor/pengawas, serta hubungan kerja dan koordinasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2017.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 13 Halaman beserta lampirannya.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 48 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Gerakan Terpadu Pembinaan dan Pengawasan Mandiri Pembangunan Zona Integritas Desa
ABSTRAK:
bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga terwujud tata kelola pemerintahan desa yang baik; bahwa kebijakan "Cinta Desa" dalam Visi dan Misi Kabupaten Tegal (khususnya misi 1: mewujudkan birokrasi yang bersih dan reponsif terhadap pemenuhan hak dasar rakyat) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 -2019, perlu diimplementasikan melalui Gerakan Terpadu Pembinaan dan Pengawasan Mandiri Pembangunan Zona Integritas Desa Kabupaten Tegal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Gerakan Terpadu Pembinaan Dan Pengawasan Mandiri Pembangunan Zona Integritas Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refonnasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah. Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008;
Peraturan bupati ini mengatur tentang pedoman gerakan terpadu pembinaan dan pengawasan mandiri pembangunan zona integritas desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2016.
16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 48 Tahun 2021
kedudukan - susunan organisasi - tugas - fungsi - tata kerja - rsud
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD Tahun 2021 Nomor 48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. Untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji pada Dinas Kesehatan yang lebih profesional, efektif, dan efisien guna optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi yang mendukung peningkatan kinerja pelaksanaan tugas, perlu dilakukan penataan kembali kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji pada Dinas Kesehatan; b. penyusunan Rancangan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji pada Dinas Kesehatan, telah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur Banten melalui surat nomor 0f:l0/684-ORB l2O2l, tanggal 8 Aprll 2O2I , perihal Rekomendasi SOTK Sekretariat DPRD, RSU, dan Inspektorat Daerah Kabupaten Tangerang; c. dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji Kabupaten Tangerang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II KEDUDUKAN; BAB III SUSUNAN ORGANISASI; BAB IV TUGAS DAN FUNGSI; BAB V TATA KERJA, PELAPORAN, DAN HAK MEWAKILI; BAB VI KEPEGAWAIAN; BAB VII PEMBIAYAAN; BAB VIII KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2021.
Peraturan Bupati Tangerang Nomor 39 Tahun 2017.
38 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 48 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, Berita Daerah Kab. Kaur Nomor.517 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur
ABSTRAK:
Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah yang Baik, Bersih, dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur, Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Kaur dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan pekerjaannya;
1. UU No. 3 TAHUN 2003
2. UU No. 28 Tahun 1999
3. UU No. 31 Tahun 1999
4. UU No. 30 Tahun 2002
5. UU No. 23 Tahun 2014
6. UU No. 5 Tahun 2014
7. PP No. 79 Tahun 2005
8. PP No. 60 Tahun 2008
9. PP No. 53 Tahun 2010
10. Perpres No. 55 Tahun 2012
11. Permendagri No. 52 Tahun 2014
12. Peraturan komisi Pemberantasan Korupsi No. 02 Tahun 2014
13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.061/7737/SJ Tahun 2013
Peraturan Bupati ini dimaksud kan untuk memberikan pedoman kepada Pejabat/Pegawai dalam memahami, mengendalikan dan mengelola gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah, dan juga menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2017.
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Siak Nomor 48 Tahun 2020
PERBUP Kab. Siak No. 43 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Siak
PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN SIAK
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Siak
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 93 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Siak perlu diganti, karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan layanan pendidikan.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU Nomor 34 Tahun 2008; UU Nomor 20 Tahun 2003; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor Tahun 2015; PP Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PP Nomor 13 Tahun 2015; PP Nomor 48 Tahun 2008; PP Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2017; Perpres Nomor 14 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 101 Tahun 2018; Permendagri Nomor 120 Tahun 2018; Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016; Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019; Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 6 (enam) Bab dan 40 (Empat Puluh) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Tata cara PPDB; Perpindahan Peserta Didik; Pelaporan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 48 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Telaah Intern Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Inspektorat Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan efektivitas kegiatan pengawasan intern Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah, diperlukan suatu program pengembangan dan penjaminan kualitas
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dilaksanakan secara berkesinambungan antara lain
dalam bentuk telaah intern Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
b. bahwa untuk memberikan kesamaan persepsi dan langkah kerja dalam mengoordinasikan dan
melaksanakan telaah intern Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Inspektorat Kabupaten Temanggung, perlu menyusun suatu pedoman telaah intern;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Telaah Intern Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
Inspektorat Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 19 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2012
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Kewajiban dan Hak; Pelaksanaan; Pelaporan; Tindak Lanjut Laporan Hasil Telaahan Intern; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2022.
28
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 48 Tahun 2020
PEDOMAN - PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN - SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 48, BD Tahun 2020 No. 49
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Uuntuk tertib administrasi penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, dan kegiatan serta pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 24 Tahun 2019
Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 23 Th 2000; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 15 Th 2004; UU No 33 Th 2004; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 39 Th 2007; PP No 60 Th 2008; PP No 27 Th 2014; PP No 12 Th 2019; Perpres No 16 Th 2018; Permendagri No 13 Th 2006 yg telah diubah dg Permendagri No 21 Th 2011; Permendagri No 31 Th 2019; Permendagri No 33 th 2019; Perda Prov banten No 7 Th 2006; Perda Prov Banten No 9 Th 2011; Perda Prov banten No 2 Th 2014; Perda Prov Banten No 1 Th 2011 yg telah diubah dg Perda Prov Banten No 4 Th 2019; Pergub Banten No 29 Th 2007 yg telah diubah dg Pergub Banten No 3 Th 2015; Pergub Banten No 26 Th 2010.
Perubahan peraturan Gubernur Banten Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Banten TA 2020.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2020.
Peraturan Gubernur Banten Nomor 24 Tahun 2019.
Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2020.
10 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
