Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.874 peraturan dalam 0,026 detik

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 1958

Pengesahan Persetujuan Pinjaman Antara Republik Indonesia Dan Export-Import Bank Of Washington

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Download :
UU Nomor 15 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Pengesahan- Persetujuan -Pinjaman- Antara -Republik- Indonesia- Dan -Export-Import- Bank Of Washington

1958

Undang-undang (UU) NO. 15, LN. 1958 No. 37, TLN No. 1564, bphn.go.id : 6 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pengesahan Persetujuan Pinjaman Antara Republik Indonesia Dan Export-Import Bank Of Washington

ABSTRAK:

a. Bahwa untuk melancarkan pembiayaan pembelian barang-barang dan jasa-jasa guna pembangunan ekonomi di Indonesia serta untuk keperluan-keperluan lain yang dapat bersama disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Director of the International Cooperation atau penggantinya, pemberian pinjaman dari Export-Import Bank of Washington dianggap perlu; b. Bahwa untuk maksud tersebut itu Export-Import Bank of Washington bersedia memberikan pinjaman ini dengan syarat-syarat yang tertentu;
Pasal-pasal 89 dan 118 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Persetujuan pinjaman tertanggal 30 April 1957 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Export-Import Bank of Washington, yang disertakan sebagai lampiran pada Undang-undang ini, dan yang mengatur pemberian kredit lebih dari $15,000.000. (lima belas juta dollar) uang Amerika Serikat dan/atau uang lain sampai jumlah yang senilai, dengan ini disahkan.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 1958.
-
-
9

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 1948

Penetapan Barang-Barang yang Dikenakan Bea Keluar

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan

Mengubah :

UU No. 3 Tahun 1947 tentang Pengesyahan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1947

Download :
UU Nomor 15 Tahun 1948.pdf

Abstrak

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2020

Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Kesehatan

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan BPOM No. 30 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia

Download :
Peraturan BPOM Nomor 15 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2010

Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Klaten

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
Perbup_15th2010.pdf

Abstrak

dana bagi hasil cukai hasil tembakau

2010

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2010/NO.15

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Klaten

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mengurangi ketergantungan daerah kepada pusat serta memperkecil ketimpangan fiskal antara pusat dengan daerah, maka pemerintah pusat mengalokasikan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; bahwa agar pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Klaten dapat akuntabel, berdaya guna dan berhasil guna, perlu disusun Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Klaten; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuci huruf a dan nuruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Klaten;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.07/2009; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2010; Peraturari Bupati Klaten Nomor 1 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pelaporan, Koordinasi, Evaluasi dan Pemeriksaan atas Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2010.
10 hlm

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2019

Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 27 Tahun 2019 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar

Mencabut :

Permendag No. 04 Tahun 2019 tentang Penetapan Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar

Download :
Permendag No. 15 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 1951

Penetapan Undang-Undang Darurat Nr 22 Tahun 1950 tentang Penurunan Cukai Tembakau Sebagai Undang-Undang

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Download :
UU Nomor 16 Tahun 1951.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2018

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/ M-DAG/PER/ 5/2017 Tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 44 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura

Diubah dengan :

Permendag No. 64 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/ M-DAG/ PER/5/ 2017 Tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura

Mengubah :

Permendag No. 95 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M DAG/PER/5/2017 Tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura
Permendag No. 43/M-DAG/PER/6/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/5/2017 Tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura
Permendag No. 30/M-DAG/PER/5/2017 Tahun 2017 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura

Download :
Permendag No. 16 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 1956

Pengubahan dan Penambahan Ordonansi Cukai Tembakau (Staatsblad 1932 No. 517)

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Download :
UU Nomor 16 Tahun 1956.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2020

Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 30 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar

Mencabut :

Permendag No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar

Download :
Permendag Nomor 16 Tahun 2020.PDF

Abstrak

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 16 Tahun 2021

Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
Permenhub Nomor 16 Tahun 2021-compressed.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2021.