Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 336 peraturan dalam 0,012 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 103 Tahun 2003

Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan

Diubah dengan :

PERPRES No. 43 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat
PERPRES No. 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat

Mengubah :

KEPPRES No. 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat

Download :
KEPPRES No.103 TH 2003.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 104 Tahun 2015

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan

Kewarganegaraan dan Imigrasi Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan

Mengubah :

PERPRES No. 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan

Download :
Perpres Nomor 104 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 105 Tahun 2015

Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing ke Indonesia

Kewarganegaraan dan Imigrasi Pariwisata dan Kebudayaan Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Mencabut :

PERPRES No. 180 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2011 tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing ke Indonesia
PERPRES No. 79 Tahun 2011 tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing ke Indonesia

Download :
Perpres Nomor 105 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 123 Tahun 1968

Memperpanjang Masa Berlakunya Peraturan Ganti Nama Bagi Warga Negara Indonesia Yang Memakai Nama Cina

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Download :
Keppres No 123 Tahun 1968.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 125 Tahun 2016

Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Download :
Perpres Nomor 125 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 128 Tahun 2017

Penyelenggaraan Penanganan Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi Citizen Relation Management

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Kewarganegaraan dan Imigrasi Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi Citizen Relation Management

Download :
NO.128.pdf

Abstrak

PELAYANAN PUBLIK - PENGADUAN MASYARAKAT

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 128, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 72071

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelenggaraan Penanganan Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi Citizen Relation Management

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan penanganan pengaduan masyarakat, diperlukan penanganan secara terpadu melalui pengintegrasian penanganan pengaduan pada SKPD/UKPD dan/atau BUMD melalui aplikasi Citizen Relation Management (CRM) yang terintegrasi pada sistem aplikasi Jakarta Smart City, perlu menetapkan Pergub tentang Penyelenggaraan Penanganan Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi Citizen Relation Management.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 68 Tahun 1999; PP No. 96 Tahun 2012; Perpres No. 76 Tahun 2013; Perda No. 5 Tahun 2016; Pergub No. 250 Tahun 2016; Pergub No. 265 Tahun 2016; serta Pergub No. 306 Tahun 2016.
Peraturan ini berisi tentang maksud dan tujuan; ruang lingkup; pengguna dan pengelola; pelaksanaan/pengelolaan tindak lanjut pengaduan; evaluasi; pembinaan; serta pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2017.
PERGUB ini terdiri atas 20 hlm, termasuk 12 hlm Lampiran.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 128 Tahun 2015

Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Muna Barat

Kependudukan dan Perkawinan Kewarganegaraan dan Imigrasi Struktur Organisasi

Download :
Perbup Muna Barat No.128 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Dinas Kependudukan dan catatan Sipil-Tugas dan Fungsi-penjabaran

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 128, Berita Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2015

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Muna Barat

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara dan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka telah dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Muna Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 13 Tahun 2015; b. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Kabupaten Muna Barat, menyebutkan bahwa penjabaran tugas dan fungsi ditetapkan dengan peraturan Bupati.c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna Barat tentang Penjabaran Tugas danFungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna Barat.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 ; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007;peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 ; Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015;
Peraturan ini mengatur tentang KETENTUAN UMUM, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI, TATA KERJA, PENGANGKATAN DALAM JABATAN, KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
13

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 144 Tahun 1964

Kedudukan Direktorat Imigrasi Berada Dibawah Presidium Kabinet

Kewarganegaraan dan Imigrasi Struktur Organisasi

Download :
Keppres No 144 Tahun 1964.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 176 Tahun 1961

Pewarganegaraan (Naturalisasi) Suster Maria Antonia Van Stoutenburg Cs. (11 Orang)

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Download :
Keppres No 176 Tahun 1961.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 177 Tahun 1961

Pewarganegaraan (Naturalisasi) Suster J.M. Van Gein Cs. (9 Orang)

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Download :
Keppres No 177 Tahun 1961.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2003.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2015.