Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 5.366 peraturan dalam 0,028 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sigi Nomor 10 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Download file:

perbup_10_2022.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 10 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Muna Barat

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

Download file:

PERBUP NOMOR 10 TAHUN 202...KETAHANAN PANGAN.pdf

dinas ketahanan pangan - sotk

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2022 Nomor 10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Muna Barat

ABSTRAK:

a. bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Muna Barat; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna Barat Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Muna Barat;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234 (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan (Lembaga Negara 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197); 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan 101.140/2010 tentang standar pelayanan nasional (SPM) bidang ketahanan pangan; 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT 010.8/2016 tentang pedoman Nomenklatur, tugas dan fungsi Dinas urusan pangan dan dinas urusan Pertanian Daerah Propinsi dan Kabupaten /Kota; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat daerah Kabupaten Muna Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat daerah Kabupaten Muna Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 8)
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Bentuk, Nomenklatur dan Tipe Perangkat Daerah; Bab III Kedudukan dan Susunan Organisasi; Bab IV Tugas dan Fungsi; Bab V Tata Kerja; Bab VI Kepangkatan, Pengangkatan, Eselonisasi dan Pemberhentian Dalam Jabatan; Bab VII Ketentuan Peralihan; Bab VIII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2022.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Muna Barat
SOTK Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Muna Barat
18

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pembentukan Unit Pelaksanan Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas tenaga Kerja Koperasi dan UMKM Kabupaten Bone Bolango

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Bone Bolango No. 12 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Boalango

Download file:

Perbup Bonbol No. 9 Tahun...akerkop dan UMKM.pdf

pembentukan unit pelaksana teknis dinas (UPTD) Balai latiham kerja (Blk) Dinas Tenag kerja koperasi dan UMKM kabupaten bone bolango

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD.2022/No.9

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksanan Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas tenaga Kerja Koperasi dan UMKM Kabupaten Bone Bolango

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 peraturan daerah kabupaten bone bolango nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susuna perangkat daerah.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2020; PP No.31 Tahun 2006; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 2 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan unit pelaksana teknis dinas (UPTD) balai latihan kerja (BLK) dinas tenaga kerja, koperasi dan UMKM Kabupaten Bone Bolango termasuk didalamnya mengatur tentang Pembentukan, kedudukan tugas dan fungsi organisasi

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2022.
Terdiri dari 13 halaman dengan lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sigi Nomor 9 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Download file:

perbup_9_2022.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 9 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Muna

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

09. PERBUP NO. 9 THN 2022 TTG TUPOKSI.pdf

ORGANISASI

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 9

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a . bahw a be r d a sarkan ke t e n t uan P asal 1 6 a y at ( 2 ) Pe ratu ran M ent eri Pend a y a gu naan A parat u r N egara d an Ref o r m asi B i r okras i N omo r 2 5 T ahun 2 021 te n t ang Pe nyede r hanaan S trukt u r O r g anisas i p ad a I nstans i Pemerint ah unt uk Pe n yede rhanaan Bi r o kras i, pe ru b ahan o r g anisasi p ad a i nst ans i D a e rah K abupat e n h as il pen yede rhanaan S t rukt u r O r gani sas i d i t e t apkan ol eh K epal a D a e rah se sua i d en g a n ke t en t u a n p e rat u r an pe rund ang- undangan ; b . bahwa d a l a m r angka mewuj udkan tata kelol a peme r i n t aha n y ang e f e k t i f d a n e f i s i en gu na me n i ngkatkan k i ner j a pemerin t ah a n d an pel a y an a n p ub lik di l i ngkungan i n stan s i Peme r i n t ah K a bupat en M una pe r l u dil akukan penyederhanaan bi r okras i ; c. b ahwa d al a rn rangka pel a ksanaan kebi j akan pen yederhanaan bi r okras i di l i ngkun gan in stans i Peme r i n t ah K a bupat en M una , pe r l u dil akukan penataan susunan o r gani sas i d an ta t a kerj a Dinas K epemudaan d an Olahra ga K abupat en M una ; d. b ahwa be r d asar kan pertimbangan seba gaimana dimaksud p a d a hu r u f a , hu r uf b d an hur u f c, pe r l u mene t apkan Pe ratu r an B upati M una te nt ang O r g anisasi dan T ata Kerj a D inas K epemudaan d an Olahra ga K abupat e n M una ;
1 . P asa l 1 8 ay at ( 6 ) U ndang-U ndan g D asar N egara R epublik I ndone s i a T ahun 1 945 ; 2. U ndang-U ndang N omo r 2 9 T ahun 1 959 t e ntan g Pembent ukan D a e rah Tingkat I I di S u la we s i ( Lembaran N egara Republik I ndones i a T ahun 1 959 N omo r 7 4, T ambahan Le mbaran Negara Republik I ndo n e s i a N omo r 1 822 ) ; 3. U ndang-U ndang Nomo r 1 2 T ahun 2 011 t e ntang Pembent ukan Pe raturan Pe rundang- undangan ( Lemb aran N egara Republi k I ndo n e s i a T ahun 2 0 11 N omo r 82, T ambahan Le mbaran N egara Republi k I ndones i a N omo r 5234 ) seb a gaimana telah diubah dengan U ndang-U ndan g N omo r 1 5 T ahun 2 0 1 9 te nt ang Pe rubahan atas U ndan g- U ndan g N omo r 1 2 T ahun 2 0 1 1 te ntang Pembent ukan Pe raturan Pe rundan g- undangan ( Lembaran Negara Republi k I ndo nes i a T ahun 2 01 9 N omo r 1 83, T ambahan Le mbaran N egara Republik I ndo n e s i a Nomo r 6389 ) ; 4. U ndang-U ndang Nomo r 2 3 T ahun 2 01 4 t e nt an g Pem e rintahan D a e rah ( Lemb aran N egara Republik I ndo ne s i a T ahun 2 0 1 4 N omo r 2 44, Tambahan Le mbaran N eg ara Republi k I ndones i a N omo r 5587 ) seba gaimana t el ah diubah bebe rapa kali t e rakhir den gan U ndang-U ndan g Nomo r 1 1 T ahun 2 020 t e nt ang Cip t a Kerj a ( Lembar N eg ara Republi k I ndo ne s i a T ahun 2 01 5 N omo r 2 45, T ambahan Le mb aran N egara Republi k I ndone s i a Nomo r 6573 ) ; 5. U ndan g-U ndang N omo r 3 0 T ahun 2 0 1 4 te ntang A dmin istras i Pemerintahan ( Lembaran N egara Republik I ndo ne s i a T ahun 2 0 1 4 N omo r 2 92, T ambahan Le mbaran N egara Republi k I ndone s i a N omo r 560 1) seba gaimana t el ah di ubah den gan U ndan g-U nd ang Nomo r 1 1 T ahun 2 020 t e ntang Cip t a Kerj a ( Lembaran N egara Republik I ndones i a T ahun 2 020 Nomo r 2 45, T amb ahan Le mbaran N egara I n dones i a Nomo r 6573 ) ; 6. Pe raturan Peme r i n t ah Nomo r 1 8 T ahun 2 0 1 6 t e nt ang Perangkat D a e rah ( Lembaran N egara Republi k I ndo n e s i a T ahun 2 0 1 6 Nomo r 1 14 , T ambahan Lembaran Negara Republik I ndo ne s i a N omo r 5 888 } seba gaimana t elah di ubah dengan Pe ratu ran Pe merintah Nomo r 72 T ahun 2 01 9 t e ntang Pe rubahan A tas Pe ratu ran Pemerin t ah Nomo r 1 8 T ahun 2 0 1 6 t e ntang Pe rangkat D a e rah ( Lembaran N eg ara Republik I ndo n e s i a T ahun 2 0 1 9 Nomo r 1 8 7, T ambahan Le mbaran N egara Republi k I ndone s ia Nomo r 6 402 ) ; 7. Peraturan Pemerintah Republik I ndones i a N omo r 1 2 T ahun 2 01 7 t e nt an g Pembinaan d an Pe nga w asan Pe n yele n gg araan Pemerin t ah D a e rah ( Lembaran N egara Republi k I ndo n e s i a T ahun 2 0 1 7 N omo r 7 3, T ambahan Le mbaran N egara Repub lik I ndon e s i a N omo r 6 041); 8. Pe ratu ran M e n t e ri D alam N ege ri Nomo r 8 0 T ahun 2 0 1 5 t e nt ang Pembent ukan P r oduk H ukum D a e rah ( Beri ta N egara Repub li k I ndo nes i a T ahun 2 0 1 5 N omo r 1 8 3 ) seba g a i mana t el ah di ubah de n g an Pe ratu ran M en t eri D alam N egeri N omo r 1 20 T ahun 2 0 1 8 te nt ang Pe rubahan atas Pe raturan Me nt eri D alam N ege ri Nomo r 80 T ahun 2 0 1 5 t e nt ang Pembent ukan P roduk H ukum D a e rah ( Berita N eg ara R epub lik I ndo n e s i a T ahun 2 0 1 8 N omo r 1 57 ) ; 9. Pe raturan Me nt e ri Pemuda dan O lahra g a Republi k I ndo nes i a N omo r 33 T ahun 2 01 6 Te nt an g Pe doman Nome nklatu r Pe rangkat D a e rah d an U n i t Ke r j a P ad a D inas Pemuda dan Olahra g a ( Ber i ta N egara Republi k I ndones i a T ahun 2 0 1 6 N omo r 1 4 86 ) ; 1 0 . Pe raturan M en t eri Pe nda y a gunaan A p aratu r N egara d an Ref o r masi Bi r o krasi Republi k I ndon e s i a N omo r 1 7 T ahun 2 021 te ntang Pe nye taraan Jabatan A dmi n i strasi ke D alam Ja batan F un gsio na l ( Ber i ta N egara Republ i k I ndo n e s i a T ahun 2 021 N omo r 525 ) ; 1 1. Pe ratu ran M e nt e r i Pe nd a y a gunaan A p aratu r N egara d an Ref o r masi Bi r o kras i Republik I ndon e s i a Nomo r 2 5 T ahun 2 021 te nt an g Pe n yede rhanaan S tr uktu r O r g anisasi p a d a I nst ans i Pemerin t ah U n t uk Pe nyederhanaan Bi r o kras i ( Ber i t a N egara Repub lik I ndo nes i a T ahun 2 021 N omo r 5 46 ) ; 1 2 . Pe raturan D a e rah K a bupat e n M una N omo r 6 T ahun 2 01 6 t e n t an g Pembent ukan dan S usunan Pe rangkat D a e rah K a bupat e n M una ( Lembaran D a e rah K ab up at e n M una T ahun 2 01 6 N omo r 6, T ambahan Le mbaran D a e rah K a bupat e n M una N omo r 6 ) seba gaimana t elah diubah de n g an Pe raturan D a e rah K a b up at e n M una N omo r 2 T ahun 2 021 t e ntan g Pe rubahan A tas Pe raturan D a e rah K a b upat e n M una N omo r 6 T ahun 2 01 6 t e nt ang Pembent ukan d an S usunan Pe ran gkat D a e rah ( Lembaran D a e rah K a b up at e n M una T ahun 2 021 N omo r 2 , T ambahan Le mbaran D a e rah K abupat e n M una Nomo r 2) .
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
17

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 9 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

PERBUP NOMOR 9 TAHUN 2022...AN DAN KEARSIPAN.pdf

dinas perpustakaan dan kearsipan - sotk

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, Berita Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2022 Nomor 9

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Susunan Organisasi dan tata kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muna Barat; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati muna Barat tentang susunan organisasi dan Tata kerja Dinas Perpustakaandan Kearsipan Kabupaten muna Barat.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Keasipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234 (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan (Lembaga Negara 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 43 Tahun 2019 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat daerah Kabupaten Muna Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat daerah Kabupaten Muna Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 8);
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Bentuk, Nomenklatur dan Tipe Perangkat Daerah; Bab III Kedudukan dan Susunan Organisasi; Bab IV Tugas dan Fungsi; Bab V Tata Kerja; Bab VI Kepangkatan, Pengangkatan, Eselonisasi dan Pemberhentian Dalam Jabatan; Bab VII Ketentuan Peralihan; Bab VIII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2022.
SOTK Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muna Barat
15

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 8 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Muna

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

08. PERBUP NO. 8 THN 2022... DINAS PERIKANAN.pdf

ORGANISASI

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 8

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a . b ahwa be r d asarkan ke t e n t uan P asal 1 6 a y at ( 2 ) Pe ratu r an Men t eri Pe nda y a gunaan A paratu r Negara d an Ref o rmas i Bi r o kras i Nomo r 2 5 T ahun 2 021 tentang Pe nyede r hanaan S truktu r O r ganisas i p a d a I nstans i Pemerintah unt uk Pe nyede rhanaan Bir o kras i, pe rubahan o r g ani sas i pa d a i nstans i D a e rah K abupat e n bas il penyederhanaan S trukt u r O r g ani sasi di t e tapkan oleh Kepala D a e rah sesuai dengan ke t e n t uan pera t u r an perundang- undangan ; b. bahwa · dalam rangka mewu j udkan tata kelol a pemerin t ahan y ang e f e ktif d an efi s ien gu na meningk atkan ki nerj a pemerintahan d an pel a y anan publik di l ingkun gan in stans i Pemerin tah K abupat e n M una per l u dilakukan penyederhanaan bi r o kras i; c. bahwa dalam rangka pel aksanaan kebi j akan penyederhanaan bi r o kras i di l ingkun gan instans i Pemerintah K abupat e n M una , pe r l u dilakukan penataan susunan o r ganisasi dan tata kerj a D inas Perikanan K a bupat e n M una ; d. b ahwa ber d asarkan pertimbangan seba gaimana dirnaksud p a d a hu r u f a , huruf b d an hu r uf c, per lu me ne tapkan Pe raturan B upati M una tentan g O r g anisas i d an T a ta Kerj a D inas Perikanan K a b upat e n M una ;
1 . P asa l 1 8 a y at ( 6 ) U ndang-U ndan g D a sar N egara Republik I ndo ne s i a T ahun 1 945 ; 2. U ndang-U ndang N omo r 2 9 T ahun 1 959 te ntang Pemben t ukan D a e rah Ti ngkat I I di S ula we s i ( Lembaran N egara Republi k I ndo n e s i a T ahun 1 959 N omor 7 4, T ambahan Le mbaran N egara Repub lik I ndones i a N omo r 1 8 22 ) ; 3. U ndan g-U ndang N omo r 1 2 T ahun 2 0 1 1 t e ntang Pembent ukan Pe ratu ran Pe run dang- undangan ( Lembaran N egara Republi k I ndo n e s i a T ahun 2 0 11 N omo r 82, T ambahan Le mbaran N egara Republi k I ndone s i a Nomo r 5234 ) seba gaimana t elah diubah de n gan U ndang-U ndang N omo r 1 5 T ahun 2 0 1 9 t en t ang Pe rubahan atas U ndan g- U ndang N omo r 1 2 T ahun 2 0 1 1 te ntan g Pemben t ukan Pe raturan Pe rundang- undangan ( Lembaran Negara Republi k I ndo nes i a T ahun 2 0 1 9 N omo r 1 8 3, T ambahan Le mbaran N egara Republi k I ndone s i a Nomo r 6389 ) ; 4. U ndan g-U ndan g N omo r 2 3 T ahun 2 01 4 t e ntang Pemerin t ahan D a e rah ( Lemb aran N eg ara Republik I ndo nes i a T ahun 2 01 4 N omo r 2 44, T ambahan Le mbaran N egara Repub li k I ndone s i a Nomo r 5 587 ) seba gaimana t elah di ubah beberapa kali t e rakhir den gan U ndang-U ndang N omo r 1 1 T ahun 2 020 t e ntang Cip ta Kerj a ( Lembar N egara Republi k I ndo nes i a T ahun 2 0 1 5 N omo r 2 45, Tamb ahan Le mbaran N egara Republi k I ndo n e s i a N omo r 6573 ) ; 5. U ndang-U ndan g N omo r 3 0 T ahun 2 0 1 4 t e ntan g A dministras i Pemerin tahan ( Lembaran N egara Republik I ndo n e s i a T ahun 2 0 1 4 N omo r 2 92, T ambahan Le mbaran N egara Repub li k I ndo nes i a N omo r 5601) seb a gaimana t elah diubah dengan U ndang-U ndang Nomo r 1 1 T ahun 2 020 t e ntang Cip ta Ke r j a ( Lembaran N eg ara Repub li k I ndo nes i a T ahun 2 020 Nomo r 2 45, T ambahan Le mb aran Negara I ndo nes i a N omo r 6573 ) ; 6. Pe ratu ran Pemerintah Nomo r 1 8 T ahun 2 01 6 t e ntang Pe rangkat D a e rah ( Lemb aran N egara Repub li k I ndone s i a Tahun 2 0 1 6 Nomo r 1 14 , T ambahan Le mbaran N egara Repub li k I ndo n e s i a Nomor 5888 ) seba gaimana t elah diubah den gan Pe ratu ran Pemerin t ah N omo r 72 T ahun 2 0 1 9 t e ntan g Pe rubahan A tas Pe ratu ran Pemerint ah N omo r 1 8 T ahun 2 01 6 t e ntan g Pe rangkat D a e rah ( Lembaran N egara Republi k I ndo ne s i a T ahun 2 0 1 9 N omo r 1 8 7, T ambahan Le mbaran N egara Republi k I ndone s i a N omo r 6 402 ) ; 7. Pe raturan Peme r i n t ah Republik I ndo n e s i a N omo r 1 2 T ahun 2 0 1 7 t e nt ang Pembi naan d an Pe n g a w asan Pe n yele n gg araan Pemerint ah D a e rah ( Le mbaran N egara Republik I ndo ne s i a T ahun 2 0 1 7 N omo r 73, T ambahan Le mbaran N egara Republi k I ndone s i a N omo r 6 041); 8. Pe ratu ran M ent eri D alam Negeri Nomo r 8 0 T ahun 2 0 1 5 t e nt ang Pemben t ukan P r oduk H ukum D a e rah ( Berita N egara Republik I n do ne s i a T ahun 2 0 1 5 N omo r 1 83 ) seba g a imana telah diubah den g an Pe ratu r an M e nt eri D alam N ege r i N omo r 1 20 T ahun 2 0 1 8 t e ntang Pe rubahan atas Pe raturan Me nt eri D alam N egeri N omo r 80 T ahun 2 0 1 5 t e nt ang Pembent ukan P r oduk H ukum D a e rah ( Berita N egara Republi k I ndo n e s i a T ahun 2 0 1 8 Nomo r 1 57 ) ; 9 . Pe raturan M ent eri Kel au t an dan Per ikanan Republik I ndo n e s i a N omo r 2 6 / PERMEN-KP / 20 1 6 Te nt ang Pedoman N ome nklatu r Pe rangkat D a e rah d an U n i t Kerj a P ad a Pe rangkat D a e rah P r ovi ns i d an K ab upat e n / Ko t a y ang M elaksanakan U r usan Pemerin t ahan di B idan g Kel autan d an Pe r i kanan ( Be r i ta N egara Republi k I ndo n e s i a T ahun 2 0 1 6 N omo r 1 3 27 ) ; 1 0 . Pe rat u ran Me nt eri Pe nda y a g unaan A p aratu r N eg ara dan Ref o r mas i Bir o kras i Republi k I ndo ne s i a N omo r 1 7 T ahun 2 021 t e ntang Pe n ye t araan Ja b atan Admini strasi ke D alam Ja b atan F un gs io nal ( Beri ta N eg ara Republik I ndo n e s i a T ahun 2 021 N omo r 525 ) ; 1 1 . Pe raturan M e nt e r i Pe nd a y a gunaan A paratur Negara d an Ref o r m as i B ir o kras i Republi k I ndones i a N omo r 2 5 T ahun 2 021 t e n t ang Pe n yede r hanaan S truktu r O r g ani sasi p a d a I nstans i Pemerin t ah U nt uk Pen yede r hanaan Bir okras i ( Berita N eg ara Republi k I ndo n es i a T ahun 2 021 N omo r 5 46 ) ; 1 2. Pe raturan D a e rah K abupat e n M una N omo r 6 T ahun 2 01 6 te ntan g Pembent ukan dan S usunan Pe rangkat D a e rah K abupat e n M una ( Lemb aran D a e rah K ab upat e n M una T ahun 2 0 1 6 N omo r 6 , T ambahan Le mbaran D a e rah K abupat e n M una Nomo r 6 ) seba gaimana t el ah diubah dengan Pe ratu ran D a e rah K a b upat e n M una N omo r 2 T ahun 2 021 t e ntang Pe rubahan A tas Pe raturan D a e rah K a bupat e n M una Nomo r 6 T ahun 2 0 1 6 t e nt ang Pembe nt ukan dan S usunan Pe rangkat D a e rah ( Lembaran D a e rah Kabupat e n M una T ahun 2 021 N omo r 2 , Tambahan Le mbaran D a e rah K abupat e n M una N omo r 2) ;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
16

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

Peraturan Bupati (PERBUP)... No 8 Tahun 2022.pdf

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, Berita Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

ABSTRAK:

a. bahwa sehubungan telah dilakukan pemecahan Dinas Pekerjaan Umum dan dibentuknya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan, maka Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan sudah tidak relevan lagi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
UU No 12 Th 1999, UU No 5 Th 2014, UU No 23 Th 2014, UU No 11 Th 2020, PP No 42 Th 2004, PP No 18 Th 2016, PP No 11 Th 2017, PP No 12 Th 2017, Permendagri No 106 Th 2017, Perda Kab Way Kanan No 8 Th 2016
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2022.
24

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pertahanan dan Keamanan, Militer Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

Perbup_No_8_Tahun_2022_(2).pdf

ketentraman - ketertiban umum - pelindungan masyarakat

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2022/NO.8

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (3), Pasal 15 ayat (8), Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Bab III Tahapan Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Bab IV Penyelenggaraan Linmas Bab V Pembentukan, Struktur Organisasi dan Pemberdayaan Satlinmas Bab VI Tugas, Hak dan Kewajiban Satlinmas Bab VII Pembinaan Bab VIII Pelaporan Bab IX Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2022.
47 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 7 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

07. PERBUP NO. 7 THN 2022.pdf

ORGANISASI

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 7

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a . b ah wa be rdasarkan ke t e n t uan P asal 1 6 ay at ( 2 ) Pe ratu r an M e nt e r i Pe nd a y agunaan A paratu r N egara d an Ref o r mas i B ir o kras i N omo r 2 5 T ahun 2 021 t e nt ang Pe n yede r hanaan S tr ukt u r O r g anisas i p a d a I nstans i Pemerintah unt uk Pe nyede rhanaan Bir o krasi, perubahan o r ganisas i p a d a i nstans i D a e rah K abupat e n h asil pen yede rhanaan S tr uktu r O r g anisas i di t e t apkan ole h Kepala D a e rah se suai de n gan ke t e nt uan peraturan pe rundan g- undan gan ; b. b ah wa dala m rangka mewuj udkan tata kelol a pemerintahan y ang e f e ktif d an e f i s ie n gu na me ningkatkan kinerj a pemerin t ahan d an pel a y anan publi k di li ngkungan i nst ans i Pemerin t ah K abupate n M una pe r l u dilakukan penyederhanaan bi r o kras i ; c. b ahwa dalam rangka pelaksanaan ke bi j akan pen yederhanaan biro krasi di li n gkun gan instans i Pemerintah K abupat e n M una , pe r l u dilakukan penataan susunan o r g anisasi d an tata kerj a Dinas Kependudukan d an Pe ncatatan S ipil K a bupat e n M una ; d . bahwa ber d asarkan pe r timban gan seba gaimana dimaksud p ada huruf a , hur uf b dan huruf c, pe r l u men e t apkan Pe raturan B upa ti M una te nt ang O r g anisasi dan T ata Kerj a Dinas Kependudukan d an Pe n c atatan S ipil K a bupat e n M una ;
1 . P asa l 1 8 ay at ( 6 ) U ndang-U ndang D a sar N egara Repub li k I ndones i a T ahun 1 945; 2 . U ndan g-U ndang Norno r 2 9 T ahun 1 959 t e ntang Pernbe ntukan D a e rah Ti ngkat I I di S ula we s i ( Lernbaran N egara Republi k I ndo n e s i a T ahun 1 959 N orno r 74, T a rnbahan Lernbaran N egara Republik I ndone s i a Norno r 1 822 ) ; 3. U ndang-U ndang N orno r 1 2 T ahun 2 011 t e ntang Pernben t ukan Pe raturan Pe rundang- undangan ( Lernbaran Negara Republi k I ndo n e s ia T ahun 2 0 11 N orno r 82, Tarnbahan Lernb aran N egara Republik I ndones i a Norno r 5234 ) seb a gairn ana t elah diubah dengan U ndang-U ndan g Norno r 1 5 T ahun 2 0 1 9 t e ntang Pe rubahan atas U ndang- U ndang N orno r 1 2 T ahun 2 0 11 t e ntan g Pernben t ukan Pe raturan Pe rundang- undangan ( Lernbaran Negara Republi k I ndones i a T ahun 2 01 9 N orno r 1 8 3, T arnbahan Lernbaran N egara Republi k I ndo n e s i a N ornor 6 389 ) ; 4. U ndan g-U ndang N orno r 2 3 T ahun 2 0 1 4 tentan g Perne r i ntahan D a e rah ( Lernbaran N egara Republik I ndo n e s i a T ahun 2 0 1 4 N orno r 2 44, Tarnbahan Lernbaran N egara Republi k I ndones i a Norno r 5 587 ) seba gairnana tel ah diubah bebe rapa kali t e rakhir dengan U ndang-U ndang Norno r 1 1 T ahun 2 020 te ntang Cip ta Ke r j a ( Lernbar N eg ara Republi k I ndones i a T ahun 2 01 5 N orno r 2 45, T arnbahan Lernbaran N egara R epubli k I ndones i a Norno r 6573 ) ; 5. U ndang -U ndang Norno r 3 0 T ahun 2 0 1 4 t e ntang A drninistras i Perne r i ntahan ( Lernbaran N egara Republi k I ndones i a T ahun 2 0 1 4 N orno r 2 92, Tarnbahan Lernbaran N egara Republik I ndones i a N orno r 5601) seb a gairnana t elah diubah de ngan U ndang-U ndan g N orno r 1 1 T ahun 2 020 t e ntang Cip ta K erj a ( Lernbaran N egara Republi k I ndone s i a T ahun 2 020 Norno r 2 45, Tarnb ahan Lernbaran N eg ara I ndo nes i a N orno r 6 573 ) ; 6. Pe raturan Pernerintah Norno r 1 8 T ahun 2 01 6 te n t ang Pe rangkat D a e rah ( Lernb aran N egara Republi k I ndo ne s i a T ahun 2 0 1 6 Norno r 1 14 , T arnbahan Lernbaran N eg ara Repub lik I ndones i a Norno r 5 888 ) seba gairnana telah di ubah dengan Pe rat uran Pernerintah N orno r 72 T ahun 2 0 1 9 te ntang Pe rubahan A tas Pe raturan Pernerin t ah Norno r 1 8 T ahun 2 0 1 6 t e ntang Pe rangkat D a e rah ( Lernbaran N egara Republik I ndones i a T ahun 2 0 1 9 N orno r 1 8 7, T arnbahan Lernbaran N egara R epubli k I ndo ne s i a Norno r 6 402 ) ; 7. Pe raturan Pemerin t ah Republik I n done s i a N omo r 1 2 T ahun 2 0 1 7 t e n tang Pembi naan d an Pe n gaw asan Pe n yelen gg araan Pemerintah D a e rah ( Lemb aran N egara Republik I ndo ne s i a T ahun 2 0 1 7 N omo r 73, T ambahan Le mbaran N egara Republik I ndo ne s i a N omo r 6 04 1); 8. Pe ratu ran M ent eri D alam N ege ri N omo r 8 0 T ahun 2 0 1 5 t e ntang Pembent ukan P r od uk H ukum D a e rah ( B erita N egara Republik I ndo nes i a T ahun 2 0 1 5 Nomo r 1 83 ) seba gaimana t el ah di ubah den g an Pe ra t u r an M en t eri D alam N egeri N omo r 1 20 T ahun 2 0 1 8 t e ntang Pe rubahan atas Pe raturan M ent eri D alam N egeri Nomo r 8 0 T ahun 2 0 1 5 t e nt ang Pembent ukan P r oduk H ukum D a e rah ( Berita N egara R epub li k I ndone s i a T ahun 2 0 1 8 N omo r 1 5 7 ) ; 9. Pe raturan M en t eri D alam N egeri R epublik I ndone s i a N omo r 1 4 T ahun 2 020 te nt ang Pedoman N omenkl atur D inas K ependudukan d an Penc atatan S ipil di P r ovins i d an K abupat e n ( Beri t a N egara R epub l ik I ndone s i a T ahun 2 020 N omor 2 02 ) ; 1 0 . Pe ratu ran M ent eri Pend a y a gu naan A p aratur N egara d an R ef o rmas i Bi r o kras i R epub lik I n done s i a N omo r 1 7 T ahun 2 021 ten t ang Pe nye taraan Ja batan A dmini stras i ke D alam Ja b atan F un gs i onal ( Seri t a N egara R epub li k I ndone s i a T ahun 2 02 1 N omo r 5 25 ) ; 1 1 . Pe ratu r an M en t e r i Penda y a gunaan A paratu r N eg ara d an R ef o r m as i Bi r okras i R epub lik I ndones i a N omo r 2 5 T ahun 2 021 ten t ang Penyede r h a n a an S trukt u r O r g ani sasi p a d a I nst an s i Peme r i n t ah U nt u k Penyeder h anaan B ir o krasi ( Ber i ta N egara R epub lik I ndones i a T ahun 2 021 N omo r 5 46 ) ; 1 2 . Pe rat u ran D a e rah K abupat en M una N omo r 6 T ahun 2 0 1 6 t e n t ang Pemben t ukan d an S us u nan Pe rangk at D a e rah K abupat e n M una ( Lembaran D a e rah K abupat e n M una T ahun 2 0 1 6 N omo r 6, T ambahan Le mbaran D a e rah K a b upat en M una N omo r 6 ) seba gaimana t el ah di ubah de n gan Pe raturan D a e rah K a bupat en M una N omo r 2 T ahun 2 021 t e ntan g Pe rubahan A tas Pe raturan D a e rah K abupat e n M una N omo r 6 T ahun 2 0 1 6 t e n t ang Pemben t ukan d an S usunan Pe ran gkat D a e rah ( Lembaran D a e rah K ab upat e n M una T ahun 2 021 N omo r 2 , Tambahan Le mbaran D a e rah K abupat e n M una N omo r 2) ;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
18

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2022.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2022.