Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 26.463 peraturan dalam 0,138 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 262/PMK.03/2010
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, Pns, Anggota TNI, Anggota Polri, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Abstrak
APBD APBN Perpajakan
Status Peraturan
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 636/KMK.04/1994 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan para Pensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah,
Download file:
PMK Nomor 262 Tahun 2010.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 174/PMK.07/2009
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Peta Kapasitas Fiskal Daerah
Abstrak
APBD
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 245/PMK.07/2010 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2008 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah
Download file:
PMK Nomor 174 Tahun 2009.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 84/PMK.07/2009
• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu
Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Abstrak
APBD
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 207/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penundaan Penyaluran Dana Transfer Umum atas Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah untuk Mengalokasikan Belanja Wajib
Download file:
PMK Nomor 84 Tahun 2009.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 126/PMK.05/2009
• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu
Penerapan Treasury Notional Pooling Pada Rekening Bendahara Penerimaan
Abstrak
APBD APBN
Download file:
PMK Nomor 126 Tahun 2009.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 138/PMK.07/2009
• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu
Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Masing-Masing Daerah, Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2010
Abstrak
APBD
Download file:
PMK Nomor 138 Tahun 2009.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 138/PMK.07/2009
• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu
Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Masing-Masing Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2010
Abstrak
APBD
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 121/PMK.07/2020 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2021
Download file:
PMK Nomor 138 Tahun 2009.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 206/PMK.07/2009
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Perkiraan Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2010
Abstrak
APBD APBN Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PMK No. 224/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2010
Download file:
PMK Nomor 206 Tahun 2009.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 207/PMK.07/2009
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2010
Abstrak
APBD APBN Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PMK No. 223/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2010
Download file:
PMK Nomor 207 Tahun 2009.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 123/PMK.07/2008
• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu
Batas Maksimal Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Masing-Masing Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2009
Abstrak
APBD
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 117/PMK.07/2021 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2022
Download file:
PMK Nomor 123 Tahun 2008.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 95/PMK.07/2007
• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu
Batas Maksimal Jumlah Kumulatif Difisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Difisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Masing-Masing Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah untuk Tahun Anggaran 2008
Abstrak
APBD
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 117/PMK.07/2021 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2022
Download file:
PMK 95 Tahun 2007.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan