Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 5.366 peraturan dalam 0,027 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 32 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur - Unsur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Download file:

32. UT BKPSDM.pdf

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi, Struktur Organisasi

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2022/NO.32

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur - Unsur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

ABSTRAK:

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menyusun tugas, fungsi, uraian tugas dan tata kerja unsur-unsur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam bentuk Peraturan Bupati; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah;
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022.
Peraturan ini memuat tentang : TUGAS, FUNGSI,URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA. Dengan Sistematika : KETENTUAN UMUM; TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS UNSUR–UNSUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA; TATA KERJA; KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2022.
14 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 32 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muna

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

32. PERBUP NO. 32 THN 202... DAN ASET DAERAH.pdf

ORGANISASI

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 32

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muna

ABSTRAK:

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintahuntuk Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi pada instansi Daerah Kabupaten hasil penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Muna perlu dilakukan penyederhanaanbirokrasi; C. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Muna, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muna, d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muna;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; tentang 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Nomor 74, Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); Tahun 2011 tentang 3. Undang-Undang Nomor 12 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Nomor 82, Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Negara tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik tentang Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang PerangkatDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197); 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 2);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR, DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
24

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 31 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Muna

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

31. PERBUP NO. 31 THN 202...PENGEMBANGAN SDM.pdf

ORGANISASI

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 31

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi pada instansi Daerah Kabupaten hasil penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Muna perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi; c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Muna, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Muna; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Muna.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197); 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); =3= 12. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 2).
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH, BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI, BAB V TATA KERJA, BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN, BAB VII KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
17 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 30 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muna

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

30. PERBUP NO. 30 THN 2022.pdf

ORGANISASI

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 30

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a . b ahwa be r d a sarkan ke t en t uan P asal 1 6 ay at ( 2 ) Pe raturan Me nt eri Pend a y a gu naan A p arat u r N egara dan Ref o rmasi Bi r o krasi N omo r 2 5 T ahun 2 021 te ntang Pe n yede rhanaan S tr ukt u r O r g anisas i p a d a I nstansi Pemerintah un t uk Pe n yede rhanaan B ir o krasi, peru b ahan · o r g anisasi p a d a in stans i D a e rah K a bupat e n has il pen yede rhanaan S trukt u r O r ganisas i di t e tapkan ole h Kepala D a e rah sesuai dengan ke t e nt uan pe rat u r an pe rundang- undan gan ; b. b ah w a dalam rangka mewu j u dkan tata kelola pemerint ahan yang e f e ktif d an e f i sie n gu na me n i n gkatkan kinerj a pemerin t ahan d an pel a y anan publi k di li n gkun gan i nst ans i Pemerintah K abupat e n M una pe r l u dilakukan pen yederhanaan bi r o krasi ; c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebi j akan pen yede rhanaan bir o krasi di li ngkun gan in stans i Peme r i nt ah K abup at en M una , pe r l u dilakukan penataan susunan o r g anisasi d an tata kerj a D inas Pemadam Kebakaran d an Pe n yelamatan K abupat e n M una ; d. b ahwa ber d asarkan pe rtimban gan seba gaimana dimaksud p a d a hur uf a , hu r uf b d an hu ruf c, pe r l u mene tapkan Pe ratu ran B upa ti M una t e nt ang O r g anisas i d an T ata Ke r j a Di nas Pemadam Kebakaran d an Pe n yelamatan K abupat en M una ;
1 . P asal 1 8 a y at ( 6 ) U n dang-U ndan g D a sar N egara R epub lik I ndones i a T ahun 1 945 · ' 2 . U n d an g-U n dang N omo r 2 9 T ahun 1 959 t e ntang Pembent ukan D a e rah Ti ngka t I I di S ula we s i ( Lembaran N egara Repub lik I ndo nes i a T ahun 1 959 N omo r 7 4, T ambahan Le mbaran N egara Republik I ndo n e s i a N omo r 1 8 22 ) ; 3. U nd ang-U ndang N omo r 1 2 T ahun 2 0 11 t e n t ang Pembent ukan Pe rat uran Pe run dan g- un d an gan ( Lembaran N egara Republi k I ndo ne sia T ahun 2 0 11 N omo r 82 , Tambaha n Le mb aran N eg ara Republik I ndone s i a Nomo r 5234 ) seba ga imana t el ah diubah dengan U ndang-U ndang N om o r 1 5 T ahun 2 0 1 9 t e ntang Pe rubahan atas U ndang- U n dang N omo r 1 2 T ahun 2 011 te nt ang Pemben t ukan Pe raturan Pe rundang- undangan ( Lembaran N egara Republi k I ndone s i a T ahun 2 0 1 9 N omo r 1 8 3, T ambahan Le mbaran N egara Republi k I ndo ne s i a N omo r 6389 ) ; 4. U ndang-U ndan g N omo r 2 3 T ahun 2 01 4 t en t ang Peme r i n t ahan D a e rah ( Lembaran N egara Republik I n dones i a T ahun 2 01 4 N omo r 2 44, Tamb ahan Le mb aran N egara Republik I ndo ne s i a Nom o r 5587 ) seba gaimana t elah diubah bebe rap a kali t e rakhir den gan U ndang-U n dan g N omo r 1 1 T ahun 2 020 t e nt ang Cip ta Kerj a ( Lembar N egara R epubli k I ndones i a T ahun 2 01 5 N omo r 2 45, T ambahan Le mb aran N egara Republi k I ndo ne s i a N omo r 6 573 ) ; 5. U ndang-U ndang N omo r 3 0 T ahun 2 01 4 t e ntang Admin i strasi Pemerin t ahan ( Lembaran N egara Republik I ndone s i a T ahun 2 01 4 Nomo r 2 92, Tambahan Le mbaran N egara Republi k I ndo ne s i a Nomo r 5 601) seba gaimana t elah diubah dengan U ndan g-U ndan g N omo r 1 1 T ahun 2 020 tent ang Cip ta Kerj a ( Lembaran N egara Republik I ndo ne s i a T ahun 2 020 Nomo r 2 45, Tambahan Le mbaran N egara I ndones i a Nomo r 6 573 ) ; 6. Pe ratu ran Pemerintah N omo r 1 8 T ahun 2 0 1 6 t e ntan g Pe rangkat D a e rah ( Lembaran N egara Repub li k I ndo n e s i a T ahun 2 01 6 N omo r 1 14, Tamb ahan Le mbaran N egara Republik I ndo nes i a N omo r 5888 ) seb a gaimana t elah di ubah dengan Pe raturan Pemerintah N omo r 72 T ahun 2 0 1 9 tentang Perubahan A tas Pe raturan Pemerintah N omo r 1 8 T ahun 2 01 6 t e ntang Pe rangkat D a e rah ( Lembaran N eg ara Republi k I ndo n e s i a T ahun 2 01 9 N omo r 1 8 7, T ambahan Le mbaran N egara Republi k I ndone s i a N omo r 6 402 ) ; 7. Pe rat u ran Pemerin t ah Repub li k I ndones i a N omo r 1 2 T ahun 2 0 1 7 tentan g Pembinaan d an Pe n g a wasan Pe n yelen gg araan Pemerintah D a e rah ( Lembaran N eg ara Republik I ndonesi a T ahun 2 0 1 7 N omo r 73, T ambahan Le mbaran N egara Republi k I ndone s i a N omo r 6 041) ; 8. Pe raturan M e nt eri D alam N eg e ri Nomo r 80 T ahun 2 0 1 5 ten t ang Pemben t ukan P r oduk H ukum D a e rah ( Ser i ta N egara R epublik I ndon e s i a T ahun 2 0 1 5 N omo r 1 83 ) seba gaimana t elah diubah den gan Pe ratu r an Me nt eri D alam N ege ri N omo r 1 20 T ahun 2 01 8 t e ntang Pe rubahan atas Pe rat u ran M en t eri D alam N ege ri Nomo r 80 T ahun 2 01 5 t e ntan g Pembent ukan Pr o duk H ukum D a e rah ( Berita N eg ara Republik I ndo ne s i a T ahun 2 0 1 8 Nomo r 1 57 ) ; 9. Perat uran Ment eri D alam N egeri Republik I ndo n e s i a N omo r 1 6 T ahun 2 020 Te ntan g Pedoman N ome nkl atur Dinas Pem a dam Kebakaran d an Penyelamatan Provi ns i dan K abupat e n / Ko t a ( Seri ta N eg ara Republik I ndo nes i a T ahun 2 020 N omo r 2 83 ) ; 1 0 . Pe ratu ran M ent eri Pend a y agunaan A p aratur N egara d an Re f o rmas i Bi r o krasi Repub lik I ndone s i a Nomo r 1 7 T ahun 2 021 t e nt ang Pe n ye t araan Jabatan A dmi nistrasi ke D alam Ja batan F un gs io nal ( Be r i ta N egara Republik I ndo n e s i a T ahun 2 021 N omo r 525 ) ; 1 1. Pe raturan M en t eri Penda y a gu naan A parat u r N egara d an R ef o rmas i Bi r o krasi R epubli k I ndone s i a Nomo r 2 5 T ahun 2 021 t e ntan g Pen yede rhanaan S truktur O r ganisasi p a d a I nstans i Pemerintah U nt uk Penyede rhanaan B i r o krasi ( Serita N egara R epublik I ndonesi a T ahun 2 021 N omo r 546 ) ; 1 2 . Pe ratu ran D a e rah K a bupat e n M una Nomo r 6 T ahun 2 0 1 6 te nt ang Pemben t ukan d an S usunan Pe rangkat D a e rah K a bupat en M una ( Lembaran D a e rah K a bupat e n M una T ahun 2 0 1 6 Nomo r 6, T ambahan Le mbaran D a e rah K abupat e n M una Nomo r 6 ) seba gaimana t el ah di ubah dengan Pe raturan D a e rah K abupat e n M una N omo r 2 T ahun 2 021 tentan g Pe rubahan A tas Pe raturan D a erah Kabupat e n M una Nomo r 6 T ahun 2 0 1 6 tent ang Pembent ukan dan S usunan Pe rangkat D a e rah ( Lembaran D a e rah K a bupat e n M una T ahun 2 021 Nomo r 2 , T ambahan Le mbaran D a e rah K abupat e n M una N omo r 2) ;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB Vll KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
16

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 29 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Muna

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

29. PERBUP NO. 29 THN 2022.pdf

organisasi

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 29

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a . bahwa berd asarkan ke t e n t uan P asal 1 6 a y at ( 2 ) Pe ratu ran M en t e r i Penda y a gunaan Ap aratu r N egara dan Ref o rm asi Bir o kras i N omo r 2 5 T ahun 2 021 ten t an g Penyede rhanaan S trukt u r O r g anisas i p a d a I nstans i Pemerintah unt uk Pen yederhan aan Bir o kras i, perubahan o r g anisas i p ada i nstans i D a e rah K abupat en has il penyede rhanaan S trukt u r O r g anisas i di t e ta pkan oleh Kepa l a D a e rah se suai den gan ke t e n t uan pe ratu r an pe rundang- undangan ; b. bahwa dalam rangka mewu j udkan tata kelol a pemerin tahan yang e f e kt i f d an efi s ien g una meningkatkan kinerj a pemerin t ahan d an pela y anan p ub li k di li ngkun gan i nstans i Pemerintah K abupat e n M una pe r l u dilakukan pen yede rhanaan bi r o kras i; c. b ah wa d a l am rangka pel aksanaan kebi j a kan penyede rh anaan biro kras i di li n gkun gan in stans i Pemerin t ah K abupat en M una , pe r l u dilakukan penataan susunan o r ganisas i d an tata kerj a D inas Trans migras i d an Te na g a Kerj a K abupat e n M una ; d. b ahwa be r d asarkan pertimbangan seba gaimana dimaksud p a d a hur uf a , huruf b dan huruf c, pe r l u menetapkan Pe raturan B upati M una t e nt ang O r ganisas i dan T ata Kerj a Di nas T rans migrasi dan Tena g a K erj a K abupat e n M una .
l . P I 1 8 .· t ( I U nd n - Undr ng [ f n r . g R r pub lik I nd n u T h un l 5; 2. U tdang-Undang N orn r 2 T h un Pem n tu k an D rah Tingka 1 1 di S ul ran gara R epu l ik l ndon i a Tahun 1 5 omor 74, r bahan Lernba an e gara R p ub li k l ndon i a omo r 2 2 ); U ndang - U dang o mo r 1 2 Tahun 2 0 1 1 t n t ang Pe mben t u k an Pe ra t u ra n Pe r u ndang-undangan [ Lernba r an ga ra Republik l ndon i a Tahun 2 0 1 1 o mo r 82, Tarnbaha n Lernba r an N ga r a R epub li k l ndon ia Norno r 5234 ) b agairn a n a t l ah d iubah d engan U ndang -Und ang o mo r 1 5 T ahun 2 0 1 9 ten t a ng P ru ba h a n atas U ndang - U ndang N omo r 1 2 T ahun 2 0 11 ten ta ng Pemben t u kan Pe ra tu ran Pe r unda ng- undangan ( Lembaran N egara R epub lik I ndones i a T ah un 2 0 1 9 N omo r 1 8 3, T ambaha n Le mbaran N egara R epub lik I ndone s i a N omo r 6 389 ) ; 4. U ndang -U ndang N omor 2 3 T ahun 2 0 1 4 ten t ang Pemerin t aha n D a e rah ( Lembaran N eg ara R epub lik I ndones i a T ahun 2 01 4 N omo r 2 44, T ambahan Le mbaran N eg ara R epubl i k I ndone s i a N omo r 5 587 ) seba g a i mana tel ah diubah bebe rapa k a l i tera khi r d engan U nd ang-Un dang N omo r 1 1 T a hun 2 020 t e n t ang Cip ta K erj a ( Lembar N egara R epubli k I ndones i a T ahun 2 0 1 5 N omo r 2 45, T arnbahan Le mbaran N egara R epub li k I ndones i a N omo r 6573 ) ; 5. U ndang-U ndan g N omo r 3 0 T ahun 2 0 1 4 tentang A dministras i Pemerintahan ( Lembaran N egara R epubli k I ndone s i a T ahun 2 0 1 4 N omo r 2 92, T ambahan Le mbaran N egara R epubli k I ndone s i a N omo r 560 1) seba gairnana tel ah diubah dengan U ndang-U ndan g N omo r 1 1 T ahun 2 020 ten t ang Cipta Kerj a ( Lembaran N egara R epub lik I ndones i a T ahun 2 020 N omo r 2 45, T ambaha n Le mbaran N egara I ndo n e s i a N omo r 6 573 ) ; 6. Pe r atu ran Pemerint ah N omo r 1 8 T ahun 2 0 1 6 tentang Pe rangka t D a e rah ( Lembaran N egara Repub li k I ndone s i a T ahun 2 0 1 6 N omor 1 14 , Tambaha n Lernbaran N eg ara R epublik I ndone s i a N omo r 5 888 ) sebagaimana telah diubah dengan Pe ratu r an Pemerintah N omo r 72 T ahun 2 0 1 9 t e ntang Perubahan A tas Pe raturan Pemerintah N omo r 1 8 T ahun 2 0 1 6 tent ang Perangkat D a e rah ( Lembaran N egara R epublik I ndones i a T ahun 2 0 1 9 N omo r 1 87, T ambahan Lemb a ran N egara Republ i k I ndones i a N omo r 6 402 ) ; 7. Pe ratu r an Pemerin t ah R epub li k I ndo nes i a N omo r 1 2 T ahun 2 0 1 7 t e nt ang Pembinaan d an Pe n g a w asan Pe nyelengg araan Pemerin t ah D a e r ah ( Lembaran N eg ara Republik I ndo ne s i a T ahun 2 0 1 7 N omo r 73, T ambahan Le mb aran N egara Repub li k I ndo nesia N omo r 6041) ; 8. Pe raturan Me nt eri D alam N egeri Nomo r 8 0 T ahun 2 0 1 5 t en tang Pembent ukan Produk H ukum D a e rah ( Ber i ta Negara Republi k I ndo ne s i a T ahun 2 01 5 Nomo r 1 83 ) seba g aimana t el ah diubah den gan Pe raturan Me nt eri D a lam N ege r i N om o r 1 20 T ahun 2 0 1 8 t e ntan g Pe rubahan atas Pe ra t u r an Me nt eri D alam N ege ri N omo r 8 0 T ahun 2 0 1 5 t e nt ang Pemben t ukan P r oduk H ukum D a e rah ( Berita Negara Republik I ndone s i a T ahun 2 0 1 8 Nomo r 1 57 ) ; 9. Pe raturan M ent eri Penda y agu naan A paratur N egara d an Ref o rmasi Bi r okrasi Republi k I ndo n e s i a Nomo r 1 7 T ahun 2 021 t e ntan g Pe n ye taraan Ja b atan A dmi nistrasi ke D alam Ja b atan F un gsio nal ( Beri ta N egara Republik I ndo nes i a T ahun 2 021 N omo r 525 ) ; 1 0 . Pe ratu r an M en t e r i Pe nd a y a g unaan A p aratu r N egara d an R ef o rmas i Bi r o krasi R epub lik I ndone s i a N omo r 2 5 T ahun 2 021 t e n t ang Pe n yede rhanaan S tr uktur O r g anisasi p a d a I nst ans i Peme r i n t ah U nt uk Penyede r hanaan Bi r o kras i ( Be r i ta N egara R epubli k I ndo nes i a T ahun 2 021 N omo r 5 46 ) ; 1 1. Pe rat uran M en t eri K e t e na g ake r j aan Repub li k I ndone s i a N omo r 2 9 T ahun 2 0 1 6 te ntan g Pedoman N ome nkl atu r Dinas K e t e na gak e r j aan Provi ns i d an K abupat e n / Ko ta ( Be r i ta N egara R epublik I ndone s i a T ahun 2 0 1 6 N omo r 1 440 ) ; 1 2. Pe raturan M ent e r i De sa , Pembangunan D a e rah Te rtin ggal, dan Trans migrasi Republik I ndo n e s i a N omo r 2 3 T ahun 2 0 1 6 t e ntang Pedoman N ome nkl atu r Pe rangkat D a e rah B id ang T rans mig ras i ( Beri ta N egara Repub lik I ndo n es i a T ahun 2 01 6 Nomo r 1 884 ) ; 1 3 . Pe ratu r an D a e rah K abupat e n M una Nomo r 6 T ahun 2 0 1 6 t e n t ang Pemben t ukan dan S us unan Pe ran gkat D a e rah K a b upat e n M una ( Lembaran D a e rah K abupat e n M una T ahun 2 0 1 6 N omo r 6 , Tambahan Le mbaran D a e rah K abupat e n M una N omo r 6) seba gaimana t elah diubah de n gan Pe ratu ran D a e r ah K a b upat e n M una N omo r 2 T ahun 2 021 t e ntan g Pe rubahan A tas Pe ratu r an D a e rah K abupat e n M una N omo r 6 T ahun 2 0 1 6 t e n t ang Pemben t ukan dan S usunan Pe rangkat D a e rah ( Lembaran D a e rah K a b u p at e n M una T ahun 2 021 N omo r 2 , T ambahan Le mbara n D a e rah K abupat e n M una N omo r 2) .
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR, DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
17

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 28 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Download file:

28. UT SATPOL PP DAN DAMKAR.pdf

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi, Struktur Organisasi

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2022/NO.28

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

ABSTRAK:

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menyusun tugas, fungsi, uraian tugas dan tata kerja unsur- unsur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam bentuk Peraturan Bupati; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022.
Peraturan ini memuat tentang : TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNSUR-UNSUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN. Dengan Sistematika : KETENTUAN UMUM; TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNSUR-UNSUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN; TATA KERJA; KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2022.
20 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Nomor 28 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Lembaga Kemasyarakatan Keluarahan

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

Perbup Mamuju Nomor 28 Tahun 2022.pdf

LEMBAGA-KEMASYARAKATAN-KELURAHAN

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD 2022 (28) : 7 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Lembaga Kemasyarakatan Keluarahan

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6);UU No. 29 Tahun 1959 (LN 1959 (74), TLN (1822);UU No. 26 Tahun 2004 (LN 2004 (105), TLN (4422);UU No. 12 Tahun 2011 (LN 2011 (82), TLN (5234) sebagaimana telah diubah UU No. 13 Tahun 2022 (LN 2022 (143), TLN (6801);UU No. 23 Tahun 2014 (LN 2014 (244), TLN (5234) sebagaimana telah diubah UU No. 11 Tahun 2020 (LN 2020 (245), TLN (6573);PP No. 17 Tahun 2018 (LN 2018 (73), TLN (6206) sebagaimana telah diubah PP No. 12 Tahun 2022 (LN 2022 (54), TLN (6770);Permendagri No. 80 Tahun 2015 (BN 2015 (157);Permendagri No. 18 Tahun 2018 (BN 2018 (569);
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2022.
7 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 28 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Muna

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

28. PERBUP NO. 28 THN 202...KSI DINAS SOSIAL.pdf

ORGANISASI

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 28

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a . b ahwa berd asarkan ke t en t u a n P asal 1 6 a y at ( 2 ) Pe raturan Me n t e r i Pe nd a y agu naan A para t u r N egara d an Ref o r mas i B irokrasi N omo r 2 5 T ahun 2 021 te ntang Pe nyede rhanaan S tr uktu r O r ganisas i p a d a I nstans i Pemerintah unt uk Pe nyederhanaan Bi r okrasi, perubahan o r g anisasi p a d a i nstans i D a e rah K abupat e n has il pen yederhanaan S tr uktu r O r g ani sasi di t e tapkan oleh K epala D a e rah sesuai dengan ke t e nt uan pe ratu r an pe rundang- undangan ; b. b ahwa d a lam rangka mewujudkan tata kelol a pemerin t ahan yang e f e ktif d an e f i s ien gu na me ningkatkan ki nerj a pemerintahan d an pel a y anan publik di li ngkungan i nstans i Pemerintah K abupat en M una pe r l u dilakukan penyeder h anaan bi r okras i; c. b ahwa dalam rangka pelaksanaan kebi j a kan pe nyede rhanaan bi r o kras i di li ngkungan instans i Pemerintah K abupat e n M una , pe r l u dilakukan penataan susunan o r gani sas i d an tata kerj a Di nas S o s i al K ab up at en M una ; d. b ahwa be r dasarkan pertimban gan seba gaimana dimaksud pad a hur uf a , hur uf b d an huruf c, pe r l u mene tapkan Pe raturan B upa ti M una t e ntang O r ganisasi d an T ata Kerj a D inas S o s i al K abupat e n M una
1 . P asal 1 8 a y at ( 6 ) U ndang-U ndan g D asar N egara R epub li k I ndo n e s i a T ahun 1 945; 2. U ndan g-U n dang N omo r 2 9 T ahun 1 959 te n t ang Pemben t ukan D a e rah Tingkat I I di S u l a we s i ( Lembaran N egara Republi k I ndones i a T ahun 1 959 N omo r 74, Tambahan Le mbaran N egara R epub lik I ndones i a N omor 1 8 22 ) ; 3. U ndang-U ndang N omo r 1 2 T ahun 2 0 1 1 ten t ang Pembe nt ukan Pe ratu r an Pe r undang- undan gan ( Lembaran N egara Republik I ndo n e s i a T ahun 2 0 11 N omo r 82, Tambahan Le mbaran N egara Repub lik I ndones i a N omo r 5234 ) seba gaimana tel ah diubah de ngan U ndang-U ndang Nomo r 1 5 T ahun 2 01 9 t e ntang Pe rubahan atas U ndang- U ndang N omo r 1 2 T ahun 2 0 11 t e ntang Pemben t ukan Pe raturan Pe rundan g- undangan ( Lembaran N egara Republik I ndones i a T ahun 2 0 1 9 Nomo r 1 83, T ambahan Le mbaran N egara Repub lik I ndones i a N omo r 6389 ) ; 4. U ndan g-Undang N omo r 2 3 T ahun 2 0 1 4 t e ntang Peme r i ntahan D a e rah ( Lembaran N egara Republik I ndo n esia Tahun 2 01 4 N omo r 2 44, T ambahan Le mbaran N egara Republik I ndone s i a N omo r 5587 ) seba gaimana t elah diubah bebe rap a kali t e rakhi r de n gan U ndan g-U ndang N omo r 1 1 T ahun 2 020 te ntang C ip ta Kerj a ( Lembar N egara Republik I ndone s i a T ahun 2 0 1 5 N omo r 2 45, Tambahan Le mbaran N egara Republi k I ndones i a N omo r 6573 ) ; 5. U ndang -U ndang N omo r 3 0 Tahun 2 01 4 t e n t ang A dministras i Peme r i n tahan ( Lembaran N egara Republi k I ndo n esia T ahun 2 0 1 4 N omo r 292, T ambahan Le mbaran N egara Republi k I ndo n e s i a N omo r 5601) seb a gaimana t elah diubah dengan U ndang -U ndang N omo r 1 1 T ahun 2 020 te ntan g Cip t a Kerj a ( Lembaran N egara Republi k I ndo nes i a T ahun 2 020 N omo r 2 45, T ambahan Le mbaran N egara I ndo n e s i a Nomo r 6 573 ) ; 6. Pe ratu ran Pemerintah Nomo r 1 8 T ahun 2 0 1 6 t e ntang Pe rangkat D a e rah ( Lembaran N egara Republi k I ndon e s i a T ahun 2 0 1 6 N omo r 1 14 , T ambahan Le mbaran N egara Repub li k I ndones i a Nomo r 5 888 ) seba gaimana t elah diubah de n gan Pe raturan Pemerintah Nomo r 72 T ahun 2 0 1 9 t e ntang Pe rubahan A tas Pe raturan Pemerintah N omo r 1 8 T ahun 2 01 6 t e ntan g Pe rangkat D a e rah ( Lembaran N egara Republi k I ndones i a T ahun 2 0 1 9 N omo r 1 87, Tambahan Le mbaran N egara Republ i k I ndon e s i a N omo r 6402 ) ;7. Pe raturan Pemerintah Repub li k I n dones i a N omo r 1 2 T ahun 2 01 7 te ntang Pembin aan dan Pe n gawasan Penyelen ggaraan Pemerin tah D a e rah ( Lembaran N egara Republi k I ndo n e s i a Tahun 2 01 7 N omo r 73, T amb ahan Le mbaran Neg ara Republik I n do nes i a N omo r 6041); 8. Pe raturan M ent eri D alam N egeri N omo r 80 Tahun 2 0 1 5 ten t ang Pembent ukan Produk H ukum D a e r ah ( Berita Negara Republi k I ndo ne s i a T ahun 2 0 1 5 N omo r 1 83 ) seb a gaimana telah diubah de n gan Pe ra t u ran M en t eri D a lam N eg e ri N omo r 1 20 T ahun 2 018 te ntang Pe rubahan atas Pe raturan M en t e ri D alam N egeri N omo r 80 Tahun 2 0 1 5 te ntang Pemben t ukan Produk H uk um D a e rah ( Berita N egara R epub lik I ndones i a T ahun 2 0 1 8 N omo r 1 57 ) ; 9. Pe ratu ran M en t eri Penda y a gu naan A paratur N egara dan R ef o rmas i Bi r o kras i R epubl i k I ndone s i a N omo r 1 7 T ahun 2 021 ten t ang Pe nyetaraan Jabat an A dministras i ke D ala m Ja batan Fu n gs i onal ( Se r i t a N egara R epub li k I ndones i a T ahun 2 021 N omor 525 ) ; 1 0 . Pe rat u r an M en t eri Pend a agu naa n A p a ratu r N egara d an R ef o rm as i Bi r o kras i R epub lik I ndones i a N omo r 2 5 T ahun 2 02 l t en t ang Penyeder h anaan S tr uktu r O r ganisas i pada l nstan s i Pernerinta h U n t uk Penyede r hanaa n Bi r o kras i ( Ser i ta N egara R epu b l ik l ndon i T a h un 2 0 l omor 46 ) ; 1 I . Pe rat u r an M en t ri si a l R epub lik I ndones i a o mo r 1 4 T ahun 2 0 1 6 ten t ang P d m n N omcnkla t u r i na o s i a l O a e ra h P rovi n s i I an Di n as si a l I aerah K abupa t e rr / Ko ta ( Berita N g ar a R p u b li k l n c l on si T ahu n 2 0 1 6 N omor 1 5 90 ) ; 1 2 . P e r at u r an D a rah K abupaten M unn N omor 6 T ah un 2 0 1 6 ten t ang Pemb n t ukan d an u s un a n Pe ra ngka t D aera h K abupat en M una ( Lemb a ran D a rah K abupat en M una T ahun 2 0 1 6 N omo r 6, T a rn b a h an Lembaran D ae rah K abupat en M una N omo r 6 ) se bagaimana tel ah diubah den gan Pe rat u r an D aerah K abu pa t en M una N omo r 2 T ahun 2 021 ten t ang Pe r u bahan A t as Pe ratura n D a e ra h K abupat en M una N omor 6 T ahun 2 0 1 6 tentang Pemben t ukan d a n S us unan Pe rangkat D aerah ( Lembaran D a e rah K abupat en M una Tahun 2 021 N omo r 2 , Tambahan Lembaran D ae rah K abupa t en M una N omo r 2) ;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, DAN ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
16

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 27 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Balai Penyuluhan Pertanian

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Download file:

perbupkkunomor27tahun2022...enyuluhpertanian.pdf

pertanian

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2022/NO.27, LL Kab. Kayong Utara : 11 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Balai Penyuluhan Pertanian

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan tugas teknis operasional di bidang penyuluhan pertanian serta pembentukan kelembagaan penyuluhan pertanian di Kabupaten Kayong Utara, telah ditetapkan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kayong Utara;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 68 Tahun 2021;
Ketentuan Umum; Pembentukan; Pengorganisasian; Mekanisme dan Tata Hubungan Kerja; Pembinaan dan Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2022.
11 halaman peraturan

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 27 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muna

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

27. PERBUP NO. 27 THN 202...WASAN PERMUKIMAN.pdf

organisasi

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 27

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada lnstansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi pada instansi Daerah Kabupaten hasil penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Muna perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi; c. bahwa dalam rangka penyederhanaan birokrasi Pemerintah Kabupaten Muna, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muna; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muna;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pernbinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nornor 73 Tarnbahan ' Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 8. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 32/PRT/M/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomorl574); 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalarn Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 2, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 2).
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH, BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI, BAB V TATA KERJA, BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN, BAB VII KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
17 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT