Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 265.589 peraturan dalam 1,769 detik

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001

• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu

Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Status Peraturan

Mencabut

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Administrasi Barang Daerah dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah

Download file:

Kepmendagri_49_2001.pdf

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001

• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang Dan Hutang Piutang Pada Daerah Yang Baru Dibentuk

Abstrak

APBD Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1992 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerah

Download file:

Kepmendagri 42 2001.pdf

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001

• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu

Pedoman Pengelolaan Barang Daerah

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Standar/Pedoman

Download file:

Kepmendagri 11 2001 PEDOM...AN BARANG DAERAH.PDF

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2001

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Penerapan Teknologi Tepat Guna

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Download file:

Kepmendagri 04 2001.pdf

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 1999

• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu

Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Bank Pembangunan Daerah

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Perbankan, Lembaga Keuangan Struktur Organisasi Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bank Pembangunan Daerah

Download file:

Kepmendagri 62 1999.pdf

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999

• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu

Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Struktur Organisasi

Download file:

Kepmendagri 50 1999.pdf

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999

• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu

Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Air, Sistem Penyediaan Air Minum Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900 – 327 Tahun 1994 tentang Pedoman Penilaian dan Pemantauan Kinerja Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum

Download file:

Kepmendagri 47 1999 pedkinerjaPDAM.pdf

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2024

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Sekolah Menengah Agama Katolik

Abstrak

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Menag No. 54 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Sekolah Menengah Agama Katolik

Download file:

2024pmagama020.pdf

agama-katolik-sekolah menengah

2024

Peraturan Menteri Agama NO. 20, BN 2024 (623) : 14 hlm

Peraturan Menteri Agama tentang Sekolah Menengah Agama Katolik

ABSTRAK:

- untuk meningkatkan akses pendidikan, mutu, dan tata kelola penyelenggaraan Sekolah Menengah Agama Katolik, perlu pengaturan mengenai Sekolah Menengah; - hwa Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sekolah Menengah Agama Katolik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sekolah Menengah Agama Katolik sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti - berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Sekolah Menengah
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 55 Tahun 2007; Perpres 12 Tahun 2023; Permenag No. 7 Tahun 2022
SMAK terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas), dan kelas 12 (dua). SMAK diselenggarakan oleh Menteri dan Masyarakat. Kurikulum SMAK terdiri atas Kurikulum pendidikan keagamaan Katolik dan Kurikulum pendidikan umum. Guru SMAK harus memenuhi kriteria sebaga berikut: a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana program studi yang bidang keilmuannya sesuai dengan mata pelajaran yang diampu; b. beragama Katolik untuk mata pelajaran dengan muatan pendidikan keagamaan katolik; dan c. memiliki kompetensi minimal meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Calon peserta didik pada SMAK harus memiliki ijazah pendidikan sekolah menengah pertama atau sederajat dan beragama Katolik. Sarana pendidikan yang harus dimiliki oleh SMAK paling sedikit terdiri atas bahan pembelajaran, alat pembelajaran dan perlengkapan. Prasarana pendidikan yang harus dimiliki oleh SMAK terdiri atas lahan, ruang belajar, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, kapel/ruang doa dan/atau asrama. Akreditas terhadap SMAK dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Pengelolaan SMAK dilaksanakan secara mandiri, berkelanjutan, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Direktur Jenderal melakukan pengembangan penyelenggaraan SMAK guna meningkatkan kualitas SMAK secara nasional. Pengawasan dilakukan secara berkala oleh penyelenggara, pemerintah, dan Masyarakat. Pendanaan SMAK bersumber dari APBN, APBD, penyelenggara, masyarakat da/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2024.
Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sekolah Menengah Agama Katolik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 177); dan Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sekolah Menengah Agama Katolik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201
14 hlm

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2024

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Lembaga Amil Zakat

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan

Download file:

2024pmagama0191.pdf

Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2024

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal

Abstrak

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download file:

2024pmagama018.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2001.