Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 4.977 peraturan dalam 0,023 detik

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2019

Ketentuan Ekspor Dan Impor Minyak Bumi, Gas Bumi, Dan Bahan Bakar Lain

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor
Permendag No. 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor

Mencabut :

Permendag No. 03/M-DAG/PER/1/2015 Tahun 2015 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain

Download :
Permendag No. 21 Tahun 2019.PDF

Abstrak

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021

Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Mencabut :

Permenkumham No. 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas
Permenkumham No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas
Permenkumham No. 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas

Download :
21 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2002

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung

Perbankan, Lembaga Keuangan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
21.Tahun 2002.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 21 Tahun 2016

Pedoman Dan Tata Cara Penerbitan Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha Bidang Jasa Kontruksi

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
Perwali No. 21 Tahun 2016 edit searchable.pdf

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 21, BD.2016/NO.21

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Dan Tata Cara Penerbitan Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha Bidang Jasa Kontruksi

ABSTRAK:

Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) dan ayat (7) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2015 tentang izin usaha jasa konstruksi, perlu menetapkan peraturan walikota tentang Pedoman dan Tata Cara Penerbitan Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha Bidang Jasa Konstruksi.
UU No. 9 Tahun 1999; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 28 Tahun 2000; PP No. 29 Tahun 2000; PP No. 30 Tahun 2000; Perpres No. 54 Tahun 2010; PermenPU No. 04/PRT/M/2011; PermenPU No. 31/PRT/M/2011; Perda Kota Banjarbaru No. 2 Tahun 2015.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Pedoman dan Tata Cara Penerbitan Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha Bidang Jasa Konstruksi yang terdiri atas 7 Bab dan 11 Pasal.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 Halaman

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1995

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Timah

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
PP No. 21 Th 1995.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Sidempuan Nomor 21 Tahun 2003

Retribusi Surat Keterangan Izin Tempat Usaha

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
perda padangsidimpuan no.21 thn 2003_ok.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1972

Pengalihan Bentuk Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Timur Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Kehutanan dan Perkebunan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 73 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum Perum Kehutanan Negara

Mencabut :

PP No. 28 Tahun 1961 tentang Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Timur

Download :
PP NO 21 TH 1972.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 21 Tahun 2007

PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS PEMBANGUNAN SERDANG BEDAGAI

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
KAB_SERDANG BEDAGAI_21_2007_ok.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 21 Tahun 2007

Pemetaan Lokasi Pemasangan Reklame di Kabupaten Jembrana

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
Perbu 21 Tahun 2007.pdf

Abstrak

PEMETAAN-LOKASI-PEMASANGAN-REKLAME-DI-KABUPATEN-JEMBRANA

2007

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, LD.2007/NO.21

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemetaan Lokasi Pemasangan Reklame di Kabupaten Jembrana

ABSTRAK:

a. bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Jembrana, diperlukan upaya penataan dan pengaturan untuk tetap terjaganya ketertiban, keselamatan umum, estetika, kesehatan, kesusilaan dan pelestarian lingkungan; b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Jembrana Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame perlu ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jembrana tentang Pemetaan Lokasi Pemasangan Reklame Di Kabupaten Jembrana.
Undang-Undang Nornor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 4 Tahun 1998.
Lokasi tempat pemasangan, penyebaran dan penyebaran reklame dan lokasi yang dibebaskan dari reklame

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2007.
-
12

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2019

Tata Cara Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Permenkumham Nomor 21 Tahun 2019.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2021.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2002.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 1995.