Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan
ABSTRAK:
Dengan telah diundangkannya Perda No. 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Perda No. 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Prov. Sumsel, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun perubahan uraian tugas dan fungsi terhadap 2 bidang yang menangani aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sumsel. Untuk itu perlu menetapkan pergub ini.
Dasar Hukum : UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; Perda No. 9 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda No. 15 Tahun 2013; Pergub No. 52 Tahun 2012.
Dalam Peraturan ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan mengenai Bidang Penatausahaan dan Pemanfaatan Aset dan Bidang Pengamanan Aset, Unit Pelaksana Teknis Badan, kelompok jabatan fungsional.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2014.
Mengubah Pergub No. 52 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sumsel
11 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pohuwato No. 8 Tahun 2016
Kepegawaian, Aparatur NegaraPembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERDA Kab. Pohuwato No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pohuwato
pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten pohuwato
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2016/NO.184
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan Daerah ini dibentuk untuk Melaksanakan Ketentuan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perlu Menyesuaikan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pohuwato.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.28 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.18 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pembentukan Unit Pelaksana Teknis, Staf Ahli, Kepegawaian, Jabatan Perangkat Daerah, Ketentuan Perahlian.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2010
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Mekanisme Pemindahan Pegawai Negeri Sipil yang Masuk dan Keluar pada Pemerintah Kota Palembang
ABSTRAK:
dalam rangka kelancaran pelaksanaan penempatan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kota Palembang, perlu adanya pengaturan mengenai mekanisme pemindahan pegawai negeri sipil yang masuk dan keluar pada Pemerintah Kota Palembang
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008
Peraturan ini memuat maksud dan tujuan pengaturan pemindahan PNS di lingkungan Pemerintah Kota; ketentuan pemindahan PNS; tim seleksi pemindahan PNS yang masuk ke Pemerintah Kota; Kewenangan Pemindahan PNS
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2014.
7 hlm
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2008
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara NO. 8, jdih.bkn.go.id : 7 hlm.
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 ke dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2008.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong No. 8 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Pencantuman Gelar/Peningkatan Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong
ABSTRAK:
Untuk kepentingan pelaksanaan manajemen
kepegawaian dan tertib administrasi Kenaikan Pangkat
Penyesuaian Ijazah dan Pencantuman Gelar /Peningkatan
Pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tabalong, maka dipandang perlu mengatur
ketentuan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan
Pencantuman Gelar / Peningkatan Pendidikan.
Dasar Hukum: UU Nomor 8 Tahun 1965; UU Nomor 20 Tahun 2003; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 16 Tahun 1994; PP Nomor 97 Tahun 2000; PP Nomor 99 Tahun 2000; PP Nomor 100 Tahun 2000; PP mor 101 Tahun 2000; PP Nomor 9 Tahun 2003; PP Nomor 19 Tahun 2005; PP Nomor 53 Tahun 2010; PP Nomor 46 Tahun 2011; Perpres Nomor 87 Tahun 2014; Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Perda Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010; Perda Kabupaten Tabalong Nomor 13 Tahun 2014; Perda bupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2014; Perda Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2014; Perda Kabupaten Tabalong Nomor 16 Tahun 2014; Perbup Tabalong Nomor 47 Tahun 2014; Perbup Tabalong Nomor 48 Tahun 2014.
Peraturan ini mengatur tentang Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan
Pencantuman Gelar / Peningkatan Pendidikan bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, meliputi Ketentuan Umum; Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah; Pencantuman Gelar/Peningkatan Pendidikan; Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2016.
11 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2022
APBDHonorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaKepegawaian, Aparatur NegaraOtonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara di Kota Kotamobagu yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2021
APBD - Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya - Kepegawaian, Aparatur Negara - Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 8, Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2022 Nomor 8
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945;UU No. 4 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 16 Tahun 2022; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERDA No. 6 Tahun 2021; PERWALI No. 41 Tahun 2021.
Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2022
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2022.
12 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 8 Tahun 2011
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Kolaka Utara KORPS Pegawai Republik Indonesia
ABSTRAK:
Dalam rangka memberikan dukungan teknis operasional dan administrasi pelaksanaan tugas Korpri maka perlu dibentuk Organisasi dan tata kerja sekretariat dewan pengurus KabupatenKorps Pegawai Republik Indonesia;
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
UU No 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No 43 Tahun 1999; UU No 29 Tahun 2003; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008; UU No 33 Tahun 2004; PP No 30 Tahun 1980; PP No 7 Tahun 1977 sebagaimana telah sepuluh kali diubah terakhir dengan PP No 10 Tahun 2008; PP No 99 Tahun 2000 sebagaimana telah sepuluh kali diubah terakhir dengan PP No 12 Tahun 2002; PP No 100 Tahun 2000 sebagaimana telah sepuluh kali diubah terakhir dengan PP No 13 Tahun 2002; PP No 9 Tahun 2003; PP No 42 Tahun 2004; PP No 38 Tahun 2007; PP No 41 Tahun 2007; Kepres No 82 Tahun 1971; Kepres No 93 Tahun 2001; Kepres No 103 Tahun 2001 sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Perpres No 64 Tahun 2005; Kepres No 16 Tahun 2005; Perpres No 26 Tahun 2007; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara No : PER/13/M.PAN/5/2008; Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No 12 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 12 Tahun 2002; Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No 13 Tahun 2002; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No 31 Tahun 2007.
1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan; 3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi; 4. Tata Kerja; 5. Eselonisasi, Pengangkatan dan Pemberhentian; 6. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2011.
6 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 8 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2018/NO.8, TLD NO.86
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
bahwa ketenteraman dan ketertiban merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang harus dipenuhi dan dijaga; bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik di Daerah, diperlukan jaminan kepastian penegakan hukum khususnya penegakan terhadap Peraturan Daerah; bahwa pengaturan tentang PPNS perlu disesuaikan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahannya dan PP Nomor 58 Tahun 2010; bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang PPNS;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 32 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: 1) kedudukan, tugas dan wewenang PPNS; 2) hak dan kewajiban PPNS; 3) pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian PPNS; 4) kartu tanda pengenal PPNS; 5) pengawasan, pengamatan, penelitian, dan pemeriksaan PPNS; 6) penyidikan; 7) sekretariat PPNS; 8) kode etik PPNS; pembinaan dan pengawasan PPNS; 9) pendidikan dan pelatihan PPNS; 10) pakaian seragam dan atribut PPNS; 11) kerjasama PPNS; 12) pembinaan PPNS.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2018.
14 halaman; Penjelasan 4 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2016
HONORARIUM YANG DIBERIKAN ATAS KELEBIHIAN JUMLAH JAM TATAP MUKA BAGI JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA - PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN PEMBAYARAN
2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 8, BD.2016/No.8
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pelaksanaan Tugas Pokok dan Pembayaran Honorarium Yang Diberikan atas Kelebihian Jumlah Jam Tatap Muka Bagi Jabatan Fungsional Widyaiswara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan
kewidyaiswaraan di lingkungan Badan Pendidikan dan
Pelatihan Provinsi Jawa Tengah, dipandang perlu adanya
pengaturan pelaksanaan tugas pokok serta pembayaran
honorarium yang diberikan atas kelebihan jumlah jam
tatap muka bagi Pejabat Fungsional Widyaiswara di
lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi
Jawa Tengah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Pembayaran
Honorarium Yang Diberikan Atas Kelebihan Jumlah Jam
Tatap Muka Bagi Jabatan Fungsional Widyaiswara;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011; PeraturanKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2015 dan Nomor 8 Tahun 2015; Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara 26 Tahun 2015; Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara 43 Tahun 2015; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tugas pokok widyaiswara, unsur-unsur kegiatan widyaiswara, honorarium kelebihan jumlah jam tatap muka.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2016.
7 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
