Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2019-2025
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga jo. Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013
peraturan ini mengatur tentang kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tahun 2019-2025
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2019.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 16 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Fasilitas Laboratorium Lingkungan Hidup dan Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah maka perlu
disusun mekanisme dan tata cara pemungutan retribusi
jasa fasilitas laboratorium lingkungan hidup dan
penyediaan dan/atau penyedotan kakus. Laboratorium Lingkungan Hidup salah satu aset
daerah yang merupakan harta kekayaan yang dimiliki
dan dikuasai oleh Pemerintah daerah, yang pengelolaan
dan pemanfaatannya dilaksanakan dengan sebaikbaiknya
sebagai penerimaan atas pendapatan daerah. Pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan
kakus yang disediakan Pemerintah Daerah untuk
kepentingan dan kemanfaatan serta mengurangi
dampak negatif pencemaran akibat limbah tinja serta
peningkatan pendapatan daerah perlu diatur tata cara
pemanfaatannya.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor
6 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Nomor 8 Tahun 2018; Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 38
Tahun 2016; Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 10
Tahun 2018
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
RUANG LINGKUP, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI;
BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMANFAATAN
FASILITAS LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP;
BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMANFAATAN
PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS;
BAB V
PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN DAN
PENYETORAN;
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Kotawaringin Timur Nomor 41 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Umum Jenis Retribusi Penyediaan dan/atau
Penyedotan Kakus (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun
2014 Nomor 41), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 15 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, Bagian Hukum Kab. Lombok Tengah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
ABSTRAK:
Setiap Perusahaan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan, memberikan kontribusi yang cukup potensial dalam percepatan pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta pelestarian fungsi lingkungan hidup.
Para Pelaku dunia usaha memperoleh kemudahan dan berusaha dan diberik kesempatan yang lebih luas berperan serta dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam segala aspeknya.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6)
UU Nomor 69 Tahun 1958
UU Nomor 19 Tahun 2003
UU Nomor 25 Tahun 2007
UU Nomor 40 Tahun 2007
UU Nomor 23 Tahun 2014
PP Nomor 47 Tahun 2012
PP Nomor 12 tahun 2017
Permen BUMN Nomor Per 05/MBU/2007
Permensos Nomor 13 Tahun 2012
Perda Prov NTB Nomor 6 Tahun 2012
Perda Nomor 6 Tahun 2016
Asas, Maksud dan Tujuan
Ruang Lingkup
Penyelenggaraan TJSLP
Forum TJSLP
sasaran Penyelenggaraan TJSLP
Pelaksanaan TJSLP Oleh Perusahaan
Klasifikasi Perusahaan Program TJSLP
Penganggaran dan Pembiayaan Forum
Pembinaan dan Pengawasan
Pembiayaan
Penghargaan
Penyeleseaian Sengketa
Sanksi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2019.
-
-
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 15 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Delegasi Penandatanganan Izin Lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Persetujuan/Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup dan Rekomendasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya mendukung pelaksanaan percepatan pelayanan perizinan untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat dan dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, maka perlu adanya delegasi penandatanganan perizinan dan / atau persetujuan/ rekomendasi dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Delegasi Penandatanganan Izin Lingkungan, Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Persetujuan/ Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup Dan Rekomendasi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berisi tentang Tata Cara Pendelegasian Penandatanganan Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Persetujuan/Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup dan Rekomendasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2019.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2019
pengelolaan pengaduan pelayanan publik di lingkungan pemerintah kabupaten banyuwangi
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta untuk meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas korupsi kolusi dan nepotisme, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
Mengingat : 6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191); 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaran Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170); 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Roadmap Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);
Materi Pokok Pada Peraturan ini memuat tentang Ketentuan Umum, Asas dan Prinsip, Ruang Lingkup, Pelayanan Penanganan Pengaduan, Hak, Penyampaian Pengaduan, Petugas Pengaduan, Sekretariat Pengelola Pengaduan, Mekanisme Pelayanan, Laporan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2019.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan Styrofoam
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan lingkungan hidup yang terjaga dengan baik dan berkelanjutan, diperlukan partisipasi berbagai pihak untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan hidup di daerah berkaitan dengan pencemaran dari sampah khususnya kantong plastik dan styrofoam ;
b. bahwa penggunaan kantong plastik dan styrofoam telah menjadi permasalahan terhadap lingkungan karena sifatnya yang sulit terurai secara alami, sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap dampak kurang baik dari kantong plastik dan styrofoam secara komprehensif dan terpadu;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan Styrofoam;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950,Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008,Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3/PRT/M/ 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2012 dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan,ruang lingkup, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban, penetapan dan penerapan pengurangan kantong plastik dan styrofoam, peran serta masyarakat, monitoring, pengawasan dan evaluasi, pemberian penghargaan dan sanksi dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2019.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2019
pengurangan - penggunaan - plastik - dan - styrofoam
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD 2019/13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK DAN STYROFOAM
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang terjadi dengan baik dan berkesinabungan penggunaan kantong plastik dan styrofom telah menjadi permasalahan terhadap lingkungan maka perlu membentuk Perbup tentang Pengurangan Penggunaan Plastik dan Styrofom.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 tahun 1950 sebagaimaa telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2009; UU No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dngan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 81 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 97 Tahun 2017; Permen Pekerjaan Umum No. 12 /PRT/M/2006; Permendagri No. 33 Tahun 2010; Permen Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2012; Pemen Pekerjaan Umum No. 3/PRT/M/2013; Permen Mentri PerdaganganRI No. 70/M-DAG/PER/12/2013; Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018; PerdaProv Jabar No. 12 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perda Prov Jabar No. 1 Tahun 2016; Perda kab. Bogor No. 11 Tahun 2012; Perda Kab. bogor No. 3 Tahun 2013; Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2014; Perda Kab. Bogor No. 6 Tahun 2016; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 64 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 88 Tahun 2018.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pengurangan Penggunaan Plastik Dan Styrofom, Inventarisasi Dan Sosialisasi, Peran Serta Masyarakat, Evaluasi Dan pelaporan, Pengharagaan , Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2019.
12 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2019
SAMPAH RUMAH TANGGA - SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA - KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2019/NO.13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2012
tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kendal,
Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan menetapkan
kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan
kebijakan nasional; bahwa dalam rangka melaksanakan pengurangan dan
penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis
rumah rangga yang terpadu dan berkelanjutan yang selaras
dengan arah kebijakan nasional, maka berdasarkan
ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97
tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Kebijakan dan
Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga
dan Sampah Sejenis Rumah Tangga dengan Peraturan
Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah
dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ; Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang arah jakstrada, penyelenggaraan jakstrada, pendanaa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2019.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2019 NOMOR 473
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang JADWAL RETENSI ARSIP SEKTOR PEREKONOMIAN URUSAN LINGKUNGAN HIDUP PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
ABSTRAK:
dengan terbitnya surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-PK.02.09/133/2018, tanggal 14 November 2018 tentang Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Substantif Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu perlu menetapkan JRA Sektor Perekonomian Urusan Lingkungan Hidup
UU No.33 Tahun 2004; UU No.43 Tahun 2007; UU No.48 Tahun 2008; UU No.18 Tahun 2008; UU No.32 Tahun 2009; UU No.43 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.41 Tahun 1999; PP No.150 Tahun 2000; PP No.28 Tahun 2012; PP No.18 Tahun 2012; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015; PERDA Kabupaten Pringsewu No.16 Tahun 2016; PERBUP Kabupaten Pringsewu No.43 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang tujuan, pelaksanaan Jadwal Retensi Arsip, jangka waktu, dan ruang lingkup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2019.
7 halaman, lampiran 10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Pengawasan Ketaatan Penanggung Jawab Usaha Dan/Atau Kegiatan Atas Ketentuan Yang Ditetapkan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Izin Lingkungan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
