Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 26.241 peraturan dalam 0,131 detik

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang
Abstrak
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permendikbudriset No. 26 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang
  2. Permendikbudriset No. 26 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang
Download file:
Permenristekdikti Nomor 10 Tahun 2015.pdf
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Mulawarman
Abstrak
Struktur Organisasi
Download file:
Permenristekdikti Nomor 9 Tahun 2015.pdf
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Statuta Universitas Tadulako
Abstrak
Struktur Organisasi Standar/Pedoman
Download file:
Permenristekdikti Nomor 8 Tahun 2015.pdf
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Statuta Universitas Lampung
Abstrak
Struktur Organisasi Standar/Pedoman
Download file:
Permenristekdikti Nomor 6 Tahun 2015.pdf
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Rincian Tugas Unit Kerja Di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat
Abstrak
Struktur Organisasi
Download file:
Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2015.pdf
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Papua
Abstrak
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 111/0/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Papua
Download file:
Permenristekdikti Nomor 3 Tahun 2015.pdf
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Pembentukan Organisasi, Wilayah Kerja, Tugas dan Fungsi Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara
Abstrak
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Struktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen ATR/Kepala BPN No. 17 Tahun 2024 tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku, dan Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara
Download file:
26 Tahun 2020.pdf
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Pembentukan Organisasi, Wilayah Kerja, Tugas dan Fungsi Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku
Abstrak
Administrasi dan Tata Usaha Negara Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Struktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen ATR/Kepala BPN No. 17 Tahun 2024 tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku, dan Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara
Download file:
18 Tahun 2020.pdf
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan
Abstrak
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut sebagian dengan
  1. Permen Agraria/Kepala BPN No. 12 Tahun 2022 tentang Pemecahan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat
    Mencabut Lampiran II Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020, yang mengatur mengenai Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
Mencabut
  1. Permen Agraria/Kepala BPN No. 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan
  2. Permen Agraria/Kepala BPN No. 38 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan
Download file:
17 Tahun 2020.pdf
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Abstrak
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permen Agraria/Kepala BPN No. 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
  2. Permen Agraria/Kepala BPN No. 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
  3. Permen Agraria/Kepala BPN No. 8 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Download file:
16 Tahun 2020.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan