PEMBENTUKAN UPT UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD 2013/41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan UPT Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Subang
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 29 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 59 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2000; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PERPRES No. 70 Tahun 2012; PERMENDAGRI No. 57 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 53 Tahun 2011; PERDA Kabupaten Subang No. 8 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Ruang Lingkup, Susunan Organisasi, Bidang Tugas Unsur-Unsur UPT ULP Barang/Jasa, Eselonering, Tata Kerja, Kepegawaian, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Subang No. 29 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Subang sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati No. 51 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Bupati Subang No. 29 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Subang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Terdiri dari 13 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malang No. 41 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 50 Tahun 2012 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 50 Tahun 2012 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 41 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman No. 36 Tahun 2013 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2013.
Mengubah Peraturan Bupati Sleman No. 36 Tahun 2013 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah No. 41 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Kabupaten Pontianak
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 111 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah bcberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang PerubahanKedua Peraturan PresidenNomor 54Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tnewajibkan setiap Pemerintah Daerah membentuk Unit Layanan Pengadaan SecaraElektronik (LPSE);
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 27 Tahun 1959, UU No.8 Tahun 1981, UU No.17 Tahun 2003, UU No.15 Tahun 2004, UU No.32 tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.11 Tahun 2008, UU No.12 Tahun 2011, PP No.65 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, Perpres No.70 Tahun 2012, Inpres No.5 Tahun 2004, Perka LKPP No.2 Tahun 2010, Perka LKPP No.5 Tahun 2012, Perda No.1 tahun 2010;
Ketentuan Umum; Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Organisasi Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik; Tata Kerja; Pembiayaan; Standar Operasional Prosedur; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 halaman dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 41 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Pontianak
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 130 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mewajibkan setiap Pemerintah Daerah membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP);
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 27 Tahun 1959, UU No.8 Tahun 1981, UU No.17 Tahun 2003, UU No.15 Tahun 2004, UU No.32 tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.11 Tahun 2008, UU No.12 Tahun 2011, PP No.65 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, Perpres No.70 Tahun 2012, Inpres No.5 Tahun 2004, Perda No.1 tahun 2010;
Ketentuan Umum; Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Kewenangan; Organisasi Unit Layanan Pengadaan; Pembiayaan; ketentuan Lain-lain; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 halaman dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banjarnegara Nomor 40 Tahun 2013
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standarisasi Indek Biaya Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah, Pemeliharaan Dan Honorarium Kegiatan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara
Tahun Anggaran 2014 dapat berjalan lancar, tertib,
berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku perlu menetapkan
Standarisasi dan Honorarium kegiatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Standarisasi Indek Biaya Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
Kebutuhan Pemerintah, Pemeliharaan dan Honorarium
Kegiatan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun
Anggaran 2014.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun
2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun
2008; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2012.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Standarisasi Indek Biaya Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah, Pemeliharaan Dan Honorarium Kegiatan Pemerintah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2013.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin No. 38 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tapin
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
perlu membentuk Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tapin; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tapin;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 ; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000
; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57
Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 ; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2013; Peraturan Bupati Tapin Nomor 09 Tahun 2011
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tapin Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Tujuan Dan Ruang Lingkup; Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan; Organisasi Unit Layanan Pengadaan; Kepegawaian; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
18 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
