Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2010

Menemukan 5.818 peraturan dalam 0,024 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 44 Tahun 2010

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERGUB Prov. DIY No. 42 Tahun 2011 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2011

Download file:

Pergub DIY No. 44 Tahun 2...un Anggaran 2010.pdf

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010

2010

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 44, BD.2010/NO.44

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Pasal 66-A ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, disebutkan bahwa Gubernur mengelola dan menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan mengatur pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Bupati/Walikota di daerahnya masing-masing berdasarkan besaran kontribusi penerimaan Cukai Hasil Tembakaunya; b. bahwa berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-540/PK/2010 perihal Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Tembakau (DBH-CHT) Tahun Anggaran 2010, terdapat perubahan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sehingga Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 263/KEP/2009 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2010 perlu disesuaikan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 39 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010;
Materi Pokok: mengatur mengenai jumlah besaran dan kegiatan yang dibiayai

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 263/KEP/2009 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2010
Jumlah Halaman: 3 HLM;

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 43 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERGUB Prov. Sumatera Selatan No. 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

Mencabut

PERGUB Prov. Sumatera Selatan No. 53 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

Download file:

Pergub43-2010.pdf

uraian-tugas-fungsi-dinas

2010

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 43, BD.2010/NO.14 SERI D

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

ABSTRAK:

Dengan telah diundangkannya Perda No. 7 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Perda No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Prov. Sumsel, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Prov. Sumsel. Untuk itu perlu menetapkan pergub ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Perda No. 8 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 7 Tahun 2010.
Dalam peraturan ini diatur mengenai, uraian tugas dan fungsi, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2010.
Mencabut Pergub No. 53 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
27 hlm

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 43 Tahun 2010

Pedoman Teknis Pendataan Administrasi Kependudukan

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan

Download file:

Pergub DIY No. 43 Tahun 2...asi Kependudukan.pdf

Pedoman Teknis Pendataan Administrasi Kependudukan

2010

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 43, BD.2010/NO.43

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pedoman Teknis Pendataan Administrasi Kependudukan

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Teknis Pendataan Administrasi Kependudukan;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007;
Materi Pokok: mengatur mengenai tugas dan tanggung jawab serta hubungan kerja koordinatif

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 124 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten/Kota se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Jumlah Halaman: 5 HLM; Lampiran: 6 HLM

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 43 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Planetarium Dan Observatorium

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian / Lembaga / Badan / Organisasi Struktur Organisasi Standar / Pedoman

Status Peraturan

Mencabut

Keputusan Gubernur Nomor 118 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Propinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta

Download file:

PERGUB NO 43 TAHUN 2010.pdf

Dasar Pembentukan Kementerian / Lembaga / Badan / Organisasi - Struktur Organisasi - Standar/Pedoman

2010

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 43, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 50

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Planetarium Dan Observatorium

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 dan Pasal 75 Peraturan Gubemur Nomor 134 Tahun 2009, perlu menetapkan PERGUB
Dasar hukum PERGUB ini adalah UU No. 8 Th. 1974 stdd UU No. 43 Th. 1999; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 20 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 10 Th. 2004; UU No. 15 Th. 2004; UU No. 25 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004 std terakhir dengan UU No. 12 Th. 2006; UU No. 29 Th. 2007; PP No. 16 Th. 1994; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 6 Th. 2006 stdd PP No. 38 Th. 2008; PP No. 8 Th. 2006; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 39 Th. 2007; PP No. 41 Th. 2007; Permendagri No. 45 Th. 2006; Perda No. 8 Th. 2006; Perda No. 5 Th. 2007; Perda No. 10 Th. 2008; Pergub No. 134 Th. 2009
PERGUB ini mengatur mengenai pembentukan; kedudukan, tugas dan fungsi; organisasi; eselon; tata kerja; kepegawaian; keuangan; aset; pelaporan dan akuntabilitas; serta pengawasan Planetarium dan Observatorium

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2010.
PERGUB ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Gubernur Nomor 118 Tahun 2002
Peraturan yang akan diatur adalah peraturan mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan Planetarium dan Observatorium
13 hal.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 42 Tahun 2010

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERGUB Prov. DIY No. 49 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Diubah dengan

PERGUB Prov. DIY No. 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 42 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Download file:

Pergub DIY No. 42 Tahun 2... Keuangan Daerah.pdf

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

2010

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 42, BD.2010/NO.42

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 297 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008;
Materi Pokok: mengatur mengenai Ketentuan Umum; Struktur Pengelolaan Keuangan Daerah; Kebijakan Penyusunan APBD; Teknis Penyusunan APBD; Pelaksanaan APBD; Perubahan APBD; Perencanaan Kas; Penatausahaan Keuangan Daerah; Pertanggung Jawaban Keuangan; Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD; Akuntansi Keuangan Daerah; Pengawasan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17.1 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Jumlah Halaman: 30 HLM;

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 42 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Keluarga Berencana Dan Kesetaraan Gender

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian / Lembaga / Badan / Organisasi Struktur Organisasi Standar / Pedoman Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan / Wanita Keluarga Berencana

Download file:

PERGUB NO 42 TAHUN 2010.pdf

Dasar Pembentukan Kementerian / Lembaga / Badan / Organisasi - Struktur Organisasi - Standar/Pedoman - Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita - Keluarga Berencana

2010

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 42, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 49

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Keluarga Berencana Dan Kesetaraan Gender

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 dan Pasal 64 Peraturan Gubernur Nomor 115 Tahun 2009, perlu menetapkan PERGUB
Dasar hukum PERGUB ini adalah UU No. 8 Th. 1974 stdd UU No. 43 Th. 1999; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 10 Th. 2004; UU No. 15 Th. 2004; UU No. 23 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004 std terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No. 29 Th. 2007; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 6 Th. 2006 stdd PP No. 38 Th. 2008; PP No. 8 Th. 2006; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 39 Th. 2007; PP No. 41 Th. 2007; Permendagri No. 13 TH. 2006 stdd Permendagri No. 59 Th. 2007; Permendagri No. 15 Th. 2008; Permendagri No. 45 Th. 2008; Perda No. 10 Th. 2008; Pergub No. 120 Th. 2009
PERGUB ini mengatur mengenai pembentukan; kedudukan, tugas dan fungsi; organisasi; eselon; tata kerja; kepegawaian; keuangan; aset; pelaporan dan akuntabilitas; serta pengawasan Pusdiklat Keluarga Berencana dan Kesetaraan Gender

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2010.
Peraturan yang akan diatur adalah peraturan mengenai pembinaan kelembagaan ketatalaksanaan dan pelaporan BPMPKB
14 hal.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 41 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Pedoman Tata Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Abstrak

Arsip

Download file:

Pergub41_2010.pdf

pedoman-tata-kearsipan

2010

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 41, BD.2010/NO.21 SERI E

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Tata Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

ABSTRAK:

Sebagai tindak lanjut Permendagri No. 39 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Daerah, serta untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan di daerah perlu adanya penyempurnaan tata kearsipan di lingkungan Pemprov. Sumsel. Kepgub No. 978/KPTS/IX/1980 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Pemprov Sumsel sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu dilakukan pencabutan. Untuk itu perlu menetapkan pergub ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 43 Tahun 2009; PP No. 34 Tahun 1979; PP No. 38 Tahun 2007; Keppres No. 105 Tahun 2004; Permendagri No. 39 Tahun 2005; Perda No. 7 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 6 Tahun 2010; Perda No. 8 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 7 Tahun 2010; Perda No. 9 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 8 Tahun 2010.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, jenis arsip, klasifikasi, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2010.
Mencabut Kepgub No. 978/KPTS/IX/1980 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Pemprov Sumsel
6 hlm

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 41 Tahun 2010

Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

Pergub DIY No. 41 Tahun 2...wai Negeri Sipil.pdf

Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil

2010

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 41, BD.2010/NO.41

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil

ABSTRAK:

bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976;
Materi Pokok: mengatur mengenai jenis cuti dan kewenangan gubernur

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Jumlah Halaman: 4 HLM;

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 41 Tahun 2010

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 215 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Kinerja Daerah

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Mencabut

Keputusan Gubernur Nomor 1672/2006 tentang Besarnya Penghasilan Karyawan di Lingkungan Badan Narkotika Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta
Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 1001/2007 tentang Pemberian Honorarium, Tunjangan Jabatan, Uang Makan dan Transpor kepada Pengurus dan Staf Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat DPP KORPRI Daerah Khusus lbukota Jakarta serta biaya Operaslonal/Kegiatan bagi Unit dan Kotamadya/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Keputusan Gubernur Nomor 1136 Tahun 1994 tentang Penyesuaian Besarnya Tunjangan Transpor bagi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus lbukota Jakarta
Keputusan Gubernur Nomor 7007/1998 tentang Penetapan Kembali Tata Cara Pemberian dan Besarnya Subsidi Peningkatan Mutu Beras Jatah Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus lbukota Jakarta
Keputusan Gubernur Nomor 734/2000 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Karyawan yang Bertugas di Bidang Telekomunikasi di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta
Keputusan Gubernur Nomor 1576/2001 tentang Pemberian Tunjangan Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Unit Pengeloiaan Data (komputer) Dinas Kependudukan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Keputusan Gubernur Nomor 452/2002 tentang Pemberian Tunjangan Khusus dan Biaya Operasional kepada Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Kepala Kelurahan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Keputusan Gubernur Nomor 509/2002 tentang Pemberian Pangan Tambahan kepada Pegawai Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Propinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta
Keputusan Gubernur Nomor 1520/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 710/2002 tentang Pemberian Tunjangan Kelangkaan, Tunjangan Khusus dan Uang Lembur Pegawai di Lingkungan Kantor Pengelola Teknologi Informasi Propinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta
Keputusan Gubernur Nomor 2577/2002 tentang Pemberian Tunjangan Khusus Kepada Dokter Ahli, Dokter Umum, Dokter Gigi, Paramedis, Non Medis dan Pegawai dalam Tugas Melaksanakan Pelayanan pada Balai Kesehatan Karyawan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta
Keputusan Gubernur Nomor 2730/2002 tentang Pemberian Tunjangan Khusus kepada Pegawai Negeri Sipil Propinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta yang ditugaskan di Kabupaten Adminlstrasi Kepulauan Seribu
Keputusan Gubernur Nomor 1090/2003 tentang Pengaturan Pemberian Biaya Tunjangan Pembinaan Pengurusan Keuangan dan Uang Risiko bagi Pegawai Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah serta Biro Keuangan Propinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta
Keputusan Gubernur Nomor 1742/2003 tentang Pemberian Tunjangan Pengawasan Teknis Bangunan dan Tunjangan Pengawasan Lapangan untuk Petugas Lapangan bagi Pegawai Negeri Sipll di Lingkungan Dinas Penataan dan Pengawasan Bangungan Propinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta
Keputusan Gubernur Nomor 3824/2003 tentang Pemberian Pangan Tambahan kepada Pegawai Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta
Keputusan Gubernur Nomor 202/2004 tentang Pemberian Peningkatan Jatah Beras Tambahan kepada Pegawal Dinas Pemadam Kebakaran Propinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta
Keputusan Gubernur Nomor 477/2004 tentang Pemberian Tunjangan Khusus kepada Pegawai Negeri Sipil yang Mempunyai Tugas Tertentu di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta
Keputusan Gubernur Nomor 38/2005 tentang Pemberian Tunjangan Kesejahteraan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Keputusan Gubernur Nomor 662/2005 tentang Pemberian Tunjangan Khusus kepada Pegawai di Lingkungan Kantor Taman Margasatwa Ragunan Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta
Keputusan Gubernur Nomor 1274/2005 tentang Pemberian Kompensasi bagi Pegawai yang Bertugas pada hari Sabtu di Lingkungan Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Keputusan Gubernur Nomor 1326/2005 tentang Pemberian Tunjangan Khusus kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Petugas Protokol di Lingkungan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta
Keputusan Gubernur Nomor 2386/2005 tentang Pemberian Tunjangan Khusus kepada Pegawai Negeri Sipil yang Bertugas di Lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran Provinsl Daerah Khusus lbukota Jakarta
Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pemberian Tunjangan Peningkatan Penghasilan kepada Pegawal Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta
Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2008 tentang Pemberian Uang Penunjangan Pengawasan di Lingkungan Badan Pengawasan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2009 tentang Pemberian Tunjangan Khusus kepada Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah tertentu
Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2009 tentang Pemberian Tunjangan Khusus kepada Pegawai Negeri Sipil pada Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 155 Tahun 2009 tentang Pemberian Tunjangan bagi Pegawai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta yang bertugas di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Mengubah

Peraturan Gubernur Nomor 215 Tahun 2009 tentang Tunjangan Kinerja Daerah

Download file:

PERGUB NO 41 TAHUN 2010.pdf

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya - Kepegawaian, Aparatur Negara

2010

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 41, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 46

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 215 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Kinerja Daerah

ABSTRAK:

bahwa sesuai dengan perkembangan perlu dilakukan penyempurnaan terhadap beberapa materi pengaturan pemberian Tunjangan Kinerja Daerah, sehingg aperlu menetapkan PERGUB
Dasar hukum PERGUB ini adalah UU No. 8 Th. 1974 stdd UU No. 43 Th. 1999; UU No. 28 Th. 1999; UU No. 17 Th. 1003; UU No. 20 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 10 Th. 2004; UU No. 15 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004 std terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No. 29 Th. 2007; UU No. 25 Th. 2009; PP No. 30 Th. 1980; PP No. 16 Th. 1994; PP No. 19 Th. 2005; PP No. 23 Th. 2005; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 39 Th. 2007; PP No. 41 Th. 2007; Permendagri No. 13 Th. 2006 stdd Permendagri No. 59 TH. 2007; Permendagri No. 45 Th. 2008; Perda No. 5 Th. 2007; Perda nO. 10 Th. 2008; Pergub No. 130 Th. 2008 stdd Pergub No. 174 Th. 2009; Pergub No. 215 Th. 2009
PERGUB ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan pada Pergub No. 215 Th. 2009, yaitu di antara angka 15 dan angka 16 pada Pasal 1 disisipkan 4 (empat) angka, yakni angka 15a, angka 15b, angka 15c dan angka 15d; Pasal 4 ayat (3) beserta lampirannya diubah; Pasal 6 beserta lampirannya diubah; di antara Pasal 6 dan Pasal 7 dlsisipkan 2 (dua) Pasai yakni Pasal 6a dan Pasal 6b; Pasal 7 ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a); Passi 8 diubah; Pasal 9 diubah; Pasal 10 ayat (1) diubah dan ditambah lampiran, ayat (2) diubah, ayat (3) dan ayat (4) dlhapus; Pasal 11 diubah; Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf c diubah; Pasal 25 angka 14 dihapus, di antara angka 19 dan angka 20 disisipkan 1 angka, yakni angka 19a dan setelah Pasal 23 ditambah 1 angka yakni angka 23a; dan setelah Pasal 25 ditambahkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 25a

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2010.
PERGUB ini mengubah Pergub No. 215 Th. 2009. serta mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Gubernur Nomor 1672/2006; Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 1001/2007; Keputusan Gubernur Nomor 1136 Tahun 1994; Keputusan Gubernur Nomor 7007/1998; Keputusan Gubernur Nomor 734/2000; Keputusan Gubernur Nomor 1576/2001; Keputusan Gubernur Nomor 452/2002; Keputusan Gubernur Nomor 509/2002; Keputusan Gubernur Nomor 1520/2002; Keputusan Gubernur Nomor 2577/2002; Keputusan Gubernur Nomor 2730/2002; Keputusan Gubernur Nomor 1090/2003; Keputusan Gubernur Nomor 1742/2003; Keputusan Gubernur Nomor 3824/2003; Keputusan Gubernur Nomor 202/2004; Keputusan Gubernur Nomor 477/2004; Keputusan Gubernur Nomor 38/2005; Keputusan Gubernur Nomor 662/2005; Keputusan Gubernur Nomor 1274/2005; Keputusan Gubernur Nomor 1326/2005; Keputusan Gubernur Nomor 2386/2005; Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2007; Peraturan Gubermnur Nomor 72 Tahun 2008; Peraturan Gubemur Nomor 89 Tahun 2009; Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2009; Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2009
27 hal.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 40 Tahun 2010

Standarisasi Barang dan Harga Kebutuhan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2011

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

Pergub Sultra No.40 Tahun 2010.pdf

standarisasi

2010

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 40, BD.2010 / NO.40

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standarisasi Barang dan Harga Kebutuhan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2011

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( RAPBD APBD Tahun Anggaran 2011 ) dan petaksanaan pemerintah provinsi Tenggara maka diperlukan standarisasi Barang dan Harga Kebutuhan untuk dijadikan pedoman ; b, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi sulawesi renggara Nomor I Tahun 201.1 tentang Pengelolaan Barang Miiir Daerah sulawesi renggara menyebutkan bahwa standar sarana dan prasaftna kerja Pemerintah Daerah dan standarisasi Harga di tetapkan dengan Peraturan Gubernur; c, bahwa berdasarkan peftimbangan a dan huruf b maka perlu sulawesi provinsi sebagaimana dimaksud huruf mene[apkan peraturan sulawesi renggara tentang standarisasi Barang dan Harga Kebutuhan Pemerintah provinsi Anggaran 2011.
1. Undang Gubernur sulawesi renggara Tahun - Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Peraturan Pemerintah pengganu Tahun 1964 tentang undang penetapan - Undang womor 2 pembentukan Daeiah ringkai I sulawesi Tengah dan Daerah ringkat I sulawesi renggara dengan mengubah Undang - Undang Nomor 47 prp.- tentang Pembentukan Daerah ringkat I sulawesi utara Tengah dan Daerah Tingkat I sulawesi selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomw- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26g7); 2. undang-gldeng Nomor L7 Tahun 2003 tentang reuangih Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia iahun zoog Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ) ; 3, Undang - Undang Nomor 1 Tahun ZO04 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Idonesii Tahun 2a04 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 4. undang - ); undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Daerah (Lembaran tahun tt60 - Tenggara pemerintahan Negara Republik Indonesia Tahun za04 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas undang - undang Nomor 32 rahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 5. Undang -2- - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah l'lomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ( Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4855) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah lGbupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Nqara Republik Indonesia Nomor 4737 ); 9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelalaanaan Pengadaan Barangfiasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali di ubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2AA7:. 11, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengeloaan Barang Milik Daerah 12, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara 13. Peraturan Daerah Provinsl Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasf dan tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara ; t4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata KerJa InspeKorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara; 15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor I Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi SulawesiTenggara Tahun Anggaran 2010 16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor I Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Peraturan Gubernur Tentang Standarisasi Barang Dan Harcia Kebutuhan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggam Tahun Anggaran 2011.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
4 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2010

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT