Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 25.061 peraturan dalam 0,136 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 180/PMK.07/2019
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Triwulan IV Tahun Anggaran 2019
Abstrak
APBD APBN
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 113/PMK.07/2020 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2020
Download file:
180_PMK.07_2019.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 103/PMK.07/2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Penetapan Kurang Bayar Dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Pada Tahun 2018
Abstrak
APBD APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Download file:
PMK Nomor 103 Tahun 2018.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 107/PMK.07/2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Peta Kapasitas Fiskal Daerah
Abstrak
APBD
Status Peraturan
Mencabut
  1. PMK No. 119/PMK.07/2017 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah
Download file:
107_PMK.07_2018.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 106/PMK.07/2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2019
Abstrak
APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 121/PMK.07/2020 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2021
Download file:
PMK Nomor 106 Tahun 2018.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69/PMK.02/2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019
Abstrak
APBD APBN
Download file:
PMK Nomor 69 Tahun 2018.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 121/PMK.07/2018
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
Abstrak
APBD APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 15/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
Mengubah
  1. PMK No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
  2. PMK No. 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
  3. PMK No. 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
Download file:
PMK Nomor 121 Tahun 2018.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191/PMK.07/2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.07/2016 Tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2017
Abstrak
APBD
Status Peraturan
Mengubah
  1. PMK No. 132/PMK.07/2016 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2017
Download file:
PMK Nomor 191 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
Abstrak
APBD APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 15/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
Diubah dengan
  1. PMK No. 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
  2. PMK No. 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
  3. PMK No. 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
Mencabut
  1. PMK No. 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
  2. PMK No. 187/PMK.07/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
Download file:
PMK Nomor 50 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 119/PMK.07/2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Peta Kapasitas Fiskal Daerah
Abstrak
APBD
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 107/PMK.07/2018 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah
Mencabut
  1. PMK No. 37/PMK.07/2016 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah
Download file:
PMK Nomor 119 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.07/2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
Abstrak
APBD APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 15/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
Diubah dengan
  1. PMK No. 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
  2. PMK No. 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
Mengubah
  1. PMK No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
Download file:
PMK Nomor 112 Tahun 2017.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan