Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 870 peraturan dalam 0,009 detik

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2015

Hakim Khusus dalam Tindak Pidana Pemilihan

Hukum Acara dan Peradilan Partai Politik dan Pemilu Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
Perma Nomor 6 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 6 Tahun 2014

Pembentukan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong Dan Pengadilan Negeri Merauke

Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
Keppres Nomor 06 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2022

Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download :
PERDA NO. 6 TAHUN 2022.pdf

Abstrak

pembentukan produk hukum

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2022/NOMOR.6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang aman, tertib, sejahtera dan berkeadilan serta dalam rangka menjamin kepastian penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan dan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Daerah membentuk Peraturan Daerah dan peraturan teknis serta penetapan turunannya, yang disusun berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar, sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan; bahwa produk hukum daerah merupakan landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas dan wewenang setiap unsur penyelenggara pemerintahan daerah, sehingga pembentukannya harus selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah; bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pembentukan peraturan perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya, pengaturannya masih bersifat umum, sehingga perlu disusun peraturan yang lebih teknis sebagai pedoman dalam pembentukan produk hukum Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Produk Hukum Daerah Bab III Perencanaan Bab IV Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan Bab V Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbentuk Penetapan Bab VI Pembahasan Produk Hukum Daerah Bab VII Pembinaan terhadap Rancangan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan Bab VIII Evaluasi Raperda Bab IX Noreg Bab X Penetapan, Penomoran, Pengundangan dan Autentifikasi Bab XI Pembatalan Peraturan Bupati dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bab XII Klarifikasi Perda Bab XIII Penyebarluasan Bab XIV Partisipasi Masyarakat Bab XV Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah Bab XVI Ketentuan Lain-Lain Bab XVII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2022.
134 hlm

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018

Pedoman Penanganan Ekstradisi

Hukum Acara dan Peradilan Standar/Pedoman

Download :
Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2005

Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo

Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
UU Nomor 6 Tahun 2005.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 6 Tahun 2006

Pembentukan Pengadilan Negeri Tanjung Selor

Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
Kep_Pres No. 6 Tahun 2006.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2021

Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Pada Pemerintah Kota Banjarbaru

Hukum Acara dan Peradilan Struktur Organisasi

Download :
Perwal 6 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan - Struktur Organisasi

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 6, BD.2021/No.6

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Pada Pemerintah Kota Banjarbaru

ABSTRAK:

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden dengan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah, maka perlu dilakukan penyediaan dokumentasi dan informasi Hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses dengan cepat dan mudah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Jaringan dan Informasi Hukum Kota Banjarbaru.
Dasar Hukum: UU Nomor 9 Tahun 1999; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; PP Nomor 61 Tahun 2010; Perpres Nomor 1 Tahun 2007; Perpres Nomor 33 Tahun 2012; Permenkum HAM Nomor 2 Tahun 2013; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Pada Pemerintah Kota Banjarbaru. JDIH Kota Banjarbaru dapat diakses melalui Website http://jdih.banjarbarukota.go.id. JDIH Kota Banjarbaru berfungsi : a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumentasi hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah; b. pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDIHN; c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) pengelolaan JDIH Kota Banjarbaru; d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Kota Banjarbaru; e. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan JDIH Kota Banjarbaru paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. JDIH Kota Banjarbaru terdiri dari Pusat Jaringan yaitu Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan Anggota Jaringan yaitu seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2021.
5 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2017

Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Hukum Acara dan Peradilan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download :
Perda No. 6 tahun 2017 OCR.pdf

Abstrak

penyelenggaraan bantuan hukum

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2017/No.6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat (2) UU No. 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum dan pasal 19 ayat (3) peraturan pemerintahan nomor 43 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum , perlu menetapkan peraturan daerah tentang penyelenggaraan bantuan hukum;
1.Pasal 18 (6) UUD 1945;2.UU No. 51 TAHUN 2008;3.UU No.16 TAHUN 2011 ;4.UU No. 23 tahun 2014;5.PP No. 42 tahun 2013;6.PMK dan HAM RI No.10 tahun 2015
1.ketentuan umum;2.ruang lingkup bantuan hukum;3.bantuan hukum secara litigasi ;4.bantuan hukum secara nonlitigasi;5.pelaksanaan bantuan hukum;6.anggaran bantuan hukum;7.pengawasan;8.pendanaan;9.larangan;10.ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
20 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Metro Nomor 6 Tahun 2013

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
Perda METRO No.062013_opt.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1978

Pembentukan Pengadilan Tinggi Kupang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
UU Nomor 6 Tahun 1978.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2006.