Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 25.054 peraturan dalam 0,091 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 174/PMK.01/2012

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Diubah dengan

PMK No. 165/PMK.01/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak

Download file:

PMK Nomor 174 Tahun 2012.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 171/PMK.01/2012

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PMK No. 167/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan

Mengubah

PMK No. 132/PMK.01/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan

Download file:

PMK Nomor 171 Tahun 2012.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 30.A.1 Tahun 2008

Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Purworejo

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi

Download file:

PERBUP 30.A.1 TAHUN 2008.pdf

KELURAHAN - PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA

2008

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30.A.1, BD.2008/No.21.ai Seri D Nomor 27

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Purworejo

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan dilingkungan Kabupaten Purworejo;
Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi, tata kerja, kepegawaian.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2008.
8 hal

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2010 Tahun 2010

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permen BUMN No. PER-06/MBU/2014 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Mencabut

Permen BUMN Nomor PER-01/MBU/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Download file:

Permen BUMN Nomor 5 Tahun 2010.pdf

ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

2010

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara NO. PER-05/MBU/2010, jdih.bumn.go.id : 58 hlm.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara

ABSTRAK:

bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan clan Organisasi Kementerian Negara clan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, clan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, clan Fungsi Eselon I Kementerian Negara serta dalanl rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas Kementerian Badan Usaha Milik Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara tentang Organisasi clan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297); 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas clan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) clan Perusahaan Jawatan (PERJAN) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara; 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan clan Organisasi Kementerian Negara; 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, clan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, clan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Susunan Organisasi; Sekretariat Kementerian; Deputi Bidang Usaha Industri Primer; Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur; Deputi Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik; Deputi Bidang Usaha Jasa; Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis Badan Usaha Milik Negara; Inspektorat; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Eselon, Pengangkatan dan Pemberhentian; Ketentuan lain-lain; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2010.
Mencabut Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-OI/MBU/2005 tentang Organisasi clan Tata Kerja Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara,
69 halaman

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.47/MEN/2011 Tahun 2011

Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan

Abstrak

Perikanan dan Kelautan Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permen KKP No. 27/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pelatihan Dan Penyuluhan Perikanan

Mencabut

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.26K/MEN/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan

Download file:

Permen KKP Nomor 47 Tahun 2011.pdf

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017

Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.40/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan

Abstrak

Perikanan dan Kelautan Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permen KKP No. 85/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan

Mengubah

Permen KKP No. PER.40/MEN/2011 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan

Download file:

Permen KKP Nomor 21 Tahun 2017.pdf

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 87/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020

Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pelatihan Dan Penyuluhan Perikanan

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

Permen KKP No. 27/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pelatihan Dan Penyuluhan Perikanan

Download file:

87 PERMEN-KP 2020. O...uluhan Perikanan.pdf

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.34/MEN/2011 Tahun 2011

Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Observasi Laut

Abstrak

Perikanan dan Kelautan Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.10/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Observasi Kelautan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.23/MEN/2009

Download file:

Permen KKP Nomor 34 Tahun 2011.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 172/PMK.01/2012

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PMK No. 166/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan

Mengubah

PMK No. 133/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan

Download file:

PMK Nomor 172 Tahun 2012.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62/PMK.01/2009

Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PMK No. 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak

Diubah dengan

PMK No. 29/PMK.01/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
PMK No. 167/PMK.01/2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak

Mencabut

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak

Download file:

PMK Nomor 62 Tahun 2009.pdf

PMK Nomor 62 Tahun 2009-Lampiran.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2012.