Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2010 Tahun 2010

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Susunan Organisasi; Sekretariat Kementerian; Deputi Bidang Usaha Industri Primer; Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur; Deputi Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik; Deputi Bidang Usaha Jasa; Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis Badan Usaha Milik Negara; Inspektorat; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Eselon, Pengangkatan dan Pemberhentian; Ketentuan lain-lain; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2010 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara

T.E.U.

Indonesia, Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Nomor

PER-05/MBU/2010

Bentuk

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara

Bentuk Singkat

Permen BUMN

Tahun

2010

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

27 September 2010

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

27 September 2010

Sumber

jdih.bumn.go.id : 58 hlm.

Subjek

STRUKTUR ORGANISASI

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Bidang

Halaman ini telah diakses 834 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Permen BUMN Nomor 5 Tahun 2010.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

Permen BUMN No. PER-06/MBU/2014 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Mencabut :

Permen BUMN Nomor PER-01/MBU/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara

ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
2010
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara NO. PER-05/MBU/2010, jdih.bumn.go.id : 58 hlm.
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara TENTANG Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara
ABSTRAK:	bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan clan Organisasi Kementerian Negara clan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, clan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, clan Fungsi Eselon I Kementerian Negara serta dalanl rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas Kementerian Badan Usaha Milik Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara tentang Organisasi clan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297); 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas clan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) clan Perusahaan Jawatan (PERJAN) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara; 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan clan Organisasi Kementerian Negara; 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, clan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, clan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Susunan Organisasi; Sekretariat Kementerian; Deputi Bidang Usaha Industri Primer; Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur; Deputi Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik; Deputi Bidang Usaha Jasa; Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis Badan Usaha Milik Negara; Inspektorat; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Eselon, Pengangkatan dan Pemberhentian; Ketentuan lain-lain; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2010. Mencabut Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-OI/MBU/2005 tentang Organisasi clan Tata Kerja Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara, 69 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521