Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 252.234 peraturan dalam 1,499 detik

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2012 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Pedoman Pengelolaan Aset Irigasi
Abstrak
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Air, Sistem Penyediaan Air Minum Standar/Pedoman
Download file:
PermenPU13-2012.pdf
PermenPU13-2012.zip
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2012 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum
Abstrak
Kepegawaian, Aparatur Negara Sistem Pengendalian Intern
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen PUPR No. 09/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi LAKIP Unit Organisasi Eselon I di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum
Download file:
PermenPU09-2012.pdf
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2011 Tahun 2011
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan
Abstrak
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Lalu Lintas, Jalan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen PUPR No. 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan
Download file:
PermenPU19-2011.pdf
PermenPU19-2011 - Lamp.pdf
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2011 Tahun 2011
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Standar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Nomor 02/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Departemen Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri
Download file:
PermenPU14-2011.pdf
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2011 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional
Abstrak
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional
Download file:
PermenPU04-2011.pdf
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2011 Tahun 2011
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Pedoman Teknis Sistem Pengelolaan Database Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Abstrak
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Lalu Lintas, Jalan Standar/Pedoman
Download file:
PermenPU18-2011.pdf
PermenPU18-2011 - Lamp.pdf
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2011 Tahun 2011
Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi
Abstrak
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permen PUPR No. 19/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi
Download file:
PermenPU08-2011.pdf
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2011 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan
Abstrak
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Lalu Lintas, Jalan Standar/Pedoman
Download file:
PermenPU13-2011.pdf
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2011 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi
Abstrak
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pengadaan Barang/Jasa Standar/Pedoman
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permen PUPR No. 31/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi
  2. Permen PUPR No. 19/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build)
  3. Permen PUPR No. 07/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi
  4. Permen PUPR No. 14/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 43/PRT/M/2007 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultansi
Download file:
PermenPU07-2011.pdf
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2011 Tahun 2011
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Abstrak
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen Agraria/Kepala BPN No. 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Download file:
PermenPU20-2011.pdf
PermenPU20-2011 - Lamp..pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan