TUGAS - POKOK - FUNGSI - DAN - RINCIAN - TUGAS - UNIT - SEKRETARIAT - DEWAN - PERWAKILAN - RAKYAT - DAERAH - KOTA - TASIKMALAYA
2008
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 20, BD Tahun 2008 No.205
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas Unit Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas unit sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah Kota Tasikmalaya.
UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 16 Tahun 1994; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Keppres No. 87 Tahun 1999; Permendagri No. 4 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Kepmenpan No. Kep/61/M.PAN/6/2004; Perda Kota Tasikmalaya No. 3 Tahun 2008; Perda Tasikmalaya No. 8 Tahun 2008; Perda Kota Tasikmalaya No. 9 Tahun 2008; Perda Kota Tasikmalaya No. 15 Tahun 2008.
Peraturan ini mengatur tentang tugas pokok, fungsi dan rincian tugas unit sekretairat dewan perwakilan rakyat daerah Kota Tasikmalaya yang meliputi ketentuan umum, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas unit di lingkungan sekretarian DPRD, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2008.
UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007.
15 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 003 Tahun 2008
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Sebagaimana Telah Diubah Untuk Kedua Kali Dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2007
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2007.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2007
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan, maka perlu
menjabarkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Pekalongan agar berdaya guna dan berhasil guna; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a tersebut, maka perlu ditetapkan dalam
Peraturan Walikota Pekalongan;
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2005;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang susunan organisasi, uraian tugas, tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2007.
7 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 29 Tahun 2007
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan
Lembaga Teknis Daerah Kota Pekalongan, maka perlu
menjabarkan uraian tu~as Lembaga Teknis Daerah Kota
Pekalongan agar berdaya guna dan berhasil guna; bahwa berdasarkan pentimbangan sebagalmana dimaksud
dalam huruf a tersebut, maka pertu ditetapkan dalam
Peraturan Walikota Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kata Pekalongan Nomor 2 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2005;
Peraturan walikota ini mengatur tentang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengawas Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga Berencana, Badan Arsip, Data Elektronik Dan Perpustakaan, Kantor Kependudukan Catatan Sipil, Kantor Pariwisata Dan Kebudayaan, Kantor Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat, Kantor Kesejahteraan Sosial, Tugas Dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional, tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2007.
48 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 27 Tahun 2007
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Uraian Tugas Dinas Daerah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas di llngkungan
Dinas D<lerah Kota Pekalongan, maka perlu menjabarkan
tugas dan fungsi Dlnas Daerah Kota Pekalongan agar
berdaya guna dan berhasll guna; bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dalam
Peraturan Walikota Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2005;
Peraturan walikota ini mengatur tentang dinas pekerjaan umum, dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas pertanian, peternakan dan kelautan, dinas perindustrian, perdagangan dan koperasi, dinsa tenaga kerja dan transmigrasi, dinas perhubungan, dinas penataan kota dan lingkungan hidup, dinas pendapatan daerah, dinas pasar dan pedagang kaki lima, tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2007.
106 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2007
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Uraian Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan
Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Pekalongan,
maka perlu menjabarkan tugas dan fungsi Sekretariat
Dewan Perwakilan Daerah Kota Pekalongan, agar berdaya
guna dan berhasil guna; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dalam Peraturan
Walikota Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2005;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang susunan organisasi, tugas dan uraian, tata kerja,.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2007.
9 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 16 Tahun 2007
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang
ABSTRAK:
a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Semarang
Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang dan sebagai pelaksanaan
pasal 7 ayat (3), maka perlu segera menetapkan Penjabaran Tugas dan
Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan
Peraturan Walikota Semarang tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang.
Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992, Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004,Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 983/MENKES/SK/XI/1992, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2006
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, organisasi, penjabaran tugas dan fungsi, komite medik, komite keperawatan dan instalasi dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2007.
17 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2007
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas Dan Fungsi Dinas Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan
Dinas Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal
Kota Pekalongan, maka perlu menjabarkan tugas dan fungsi
Dinas Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal
Kota Pekalongan; bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota
Pekalongan tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pelayanan
Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Oaerah Kota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2006;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2007.
11 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
