PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 247.339 peraturan dalam 1,031 detik

Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 Tahun 2013
Perbankan, Lembaga Keuangan
Status Peraturan
Dicabut dengan
Mengubah
  1. Peraturan BI No. 14/6/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
  2. Peraturan BI No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah
Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009
Perbankan, Lembaga Keuangan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Peraturan BI No. 12/7/PBI/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum
Mencabut
  1. Peraturan BI No. 8/9/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/25/PBI/2005 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum
  2. Peraturan BI No. 7/25/PBI/2005 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum
Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/24/PBI/2001
Perbankan, Lembaga Keuangan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Peraturan BI No. 7/34/PBI/2005 tentang Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat dalam Status Pengawasan Khusus
Mengubah
  1. Peraturan BI No. 3/15/PBI/2001 tentang Penetapan Status Bank Perkreditan Rakyat dalam Pengawasan Khusus dan Pembekuan Kegiatan Usaha
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2009 Tahun 2009
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Standar/Pedoman
Download file:
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 24/KMK.01/2004
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 206.1/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 459/KMK.01/1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27/P/M.KOMINFO/6/2007 Tahun 2007
Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permenkominfo No. 29/P/M.KOMINFO/6/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 27/P/M.KOMINFO/6/2007 tentang Dokumen Seleksi Penyelenggara Jaringan Tetap Sambungan Internasional
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 87/Permentan/PD.410/9/2013 Tahun 2013
Pangan, Pertanian dan Peternakan
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permentan No. 97/PERMENTAN/PD.410/9/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 85/Permentan/Pd.410/8/2013 Tentang Pemasukan Sapi Bakalan, Sapi Indukan, Dan Sapi Siap Potong Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
Mengubah
  1. Permentan No. 85/Permentan/PD.410/8/2013 Tahun 2013 tentang Pemasukan Sapi Bakalan, Sapi Indukan, Dan Sapi Siap Potong Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/OT.140/9/2010 Tahun 2010
Pangan, Pertanian dan Peternakan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 74/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016
Perikanan dan Kelautan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen KKP No. 58/PERMEN-KP/2018 Tahun 2018 tentang Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan Selain sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri
Mencabut
  1. Permen KKP No. 32/PERMEN-KP/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 46/PERMEN-KP/2014 Tentang Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Yang Masuk Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
  2. Permen KKP No. 46/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan