Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 246.958 peraturan dalam 1,031 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ternate Nomor 27.A Tahun 2020

Perubahan Atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 26.A Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate

Arsip

Download :
peraturan_walikota_ternate_no_27.a_tahun_2020.pdf

Abstrak

PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TERNATE

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 27.A, BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2020 NOMOR 427.A

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 26.A Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pengelolaan arsip dinamis dan kemudahan akses arsip bagi publik dan perlindungan terhadap keamanannya, perlu adanya klasifikasi atau pembatasan terhadap akses arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Kota Ternate.
Dasar hukum peraturan daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016.
mengatur tentang pedoman sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Kota Ternate.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2020.
Peraturan Walikota Ternate Nomor 26.A tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate.
-
3

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 15J Tahun 2011

Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Surakarta

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
5010PERWALI_NO_15-J_TAHUN_2011.pdf

Abstrak

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA - PENJABARAN

2011

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 15J, BD.2011/No. 40

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Surakarta

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 72 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Surakarta;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi, tata kerja, kepegawaian.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2011.
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 20 Tahun 2008 dicabut.
12 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 7.1 Tahun 2018

Tahapan Pemberian Izin

Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut :

PERBUP Kab. Sleman No. 17 Tahun 2012 tentang Tahapan Pemberian Izin

Download :
Perbup Sleman No. 7.1 Tahun 2018 ttg Tahapan Pemberian Izin.pdf

Abstrak

izin - pemberian

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7.1, BD.2018/NO.7.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tahapan Pemberian Izin

ABSTRAK:

Bahwa untuk mewujudkan ketertiban dan keterpaduan pelayanan perizinan, perlu diatur tahapan pemberian izin kepada orang pribadi atau badan. Bahwa untuk meningkatkan perekonomian daerah, perlu memberikan dispensasi dalam pelayanan izin tertentu kepada orang pribadi atau badan
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 7 Tahun 2018
Materi Pokok: Tahapan Pemberian Izin bagi setiap orang pribadi atau badan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tertentu, Pemberian dispensasi perizinan, Pengendalian dan Evaluasi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2018.
Mencabut Peraturan Bupati Sleman Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tahapan Pemberian Izin (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 5 Seri D)
Jumlah Halaman: 9 HLM; Lampiran : 2 halaman

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2018 Tahun 2018

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/Prt/M/2008 Tentang Pedoman Teknis, Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara

Standar/Pedoman Perumahan, Permukiman

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/Prt/M/2008 Tentang Pedoman Teknis, Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara

Download :
PermenPUPR17-2018.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Timur Nomor 18.a Tahun 2018

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN DANA HIBAH BAGI PENYEDIAAN JASA LISTRIK PESANTREN/DAYAH, BALAI PENGAJIAN DAN MASJID

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Abstrak

DANA HIBAH BAGAI PENYEDIA JASA LISTRIK PESANTREN, BALAI PENGAJIAN DAN MASJID

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18.a, BD. 2018/ No. 18.a

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN DANA HIBAH BAGI PENYEDIAAN JASA LISTRIK PESANTREN/DAYAH, BALAI PENGAJIAN DAN MASJID

ABSTRAK:

Bahwa seiring dengan semangat penerapan syariat Islam secara kaffah dan telah diakuinya Aceh sebagai daerah yang diberi kewenangan untuk penyelenggaraan keistimewaan yang meliputi bidang agama, adat istiadat dan pendidikan, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh serta ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka bupati/ walikota diberi kewenangan untuk mengembangkan dan mengatur keistimewaan dalam bidang agama termasuk di dalamnya menetapkan petunjuk teknis dan menyediakan dana untuk menunjang jasa penyediaan listrik secara terus-menerus bagi pesantren/ dayah, balai pengajian dan masjid.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 7 Drt Tahun 1956; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 55 Tahun 2007; PP Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000; Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002; Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014; Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 11 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Jumlah dan Kriteria Penerima Dana Hibah; BAB III Prosedur Pengajuan dan Realisasi Hibah; BAB IV Monitoring dan Evaluasi; BAB V Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2018.
9 halaman

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.04/2016 Tahun 2016

Laporan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Status Peraturan

Mencabut :

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-182/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Laporan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, beserta Peraturan Nomor X.C.1

Download :
POJK Nomor 44 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.03/2016 Tahun 2016

Kepemilikan Saham Bank Umum

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan BI No. 14/8/PBI/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum

Download :
POJK Nomor 56 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 58 /POJK.04/2015 Tahun 2015

Pemeliharaan Dokumen oleh Perusahaan Pemeringkat Efek

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan OJK No. 24/POJK.04/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Kegiatan Perusahaan Pemeringkat Efek

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2017 Tahun 2017

Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek untuk Kepentingan Nasabah secara Individual

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Download :
SAL POJK 21(1).pdf

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 Tahun 2014

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Perbankan, Lembaga Keuangan

Download :
pojk 8-2014.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2016.