PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 24.947 peraturan dalam 0,092 detik

Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor PER-001/KEPALA/BAKAMLA/V/2015 Tahun 2015
Organisasi dan Tata Kerja Badan Keamanan Laut

Struktur Organisasi

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Peraturan Kepala Bakorkamla Nomor : PER-01/Ketua/Bakorkamla/10/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bakorkamla
Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor PER-002/KEPALA/BAKAMLA/V/2015 Tahun 2015
Organisasi dan Tata Kerja Unit Penindakan Hukum

Struktur Organisasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Peraturan Bakamla No. 5 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Penindakan Hukum
Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor PER-005/KEPALA/BAKAMLA/2015 Tahun 2015
Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Bumi

Struktur Organisasi

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.48/MEN/2011 Tahun 2011
Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur

Perikanan dan Kelautan Struktur Organisasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permen KKP No. 25/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur
Mencabut :
  1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.30/MEN/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 89/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020
Organisasi Dan Tata Kerja Akademi Komunitas Kelautan Dan Perikanan Wakatobi

Struktur Organisasi

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Permen KKP No. 19/PERMEN-KP/2018 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Akademi Komunitas Kelautan Dan Perikanan Wakatobi
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2010 Tahun 2010
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum

Struktur Organisasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permen PUPR No. 15/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Mencabut :
  1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 01/PRT/M/2008
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER/M.KOMINFO/4/2007 Tahun 2007
Organisasi dan Tata Kerja Museum Penerangan

Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Struktur Organisasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permenkominfo No. 5/PER/M.KOMINFO/3/2011 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Penerangan
Mencabut :
  1. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 88/KEP/M/KOMINFO/ 10/2005 tentang Organisasi dan Tata kerja Museum Penerangan
Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 130/PER/BSN/7/2006 Tahun 2006
Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 965/BSN-I/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional

Struktur Organisasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Peraturan BSN No. 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional
Diubah dengan :
  1. Perka BSN No. 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor: 965/BSN-I/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional
Mengubah :
  1. Keputusan Kepala BSN No. 965/BSN-I/HK.35/05/2001 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35/PER/M.KOMINFO/11/2006 Tahun 2006
Organisasi dan Tata Kerja Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan

Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Struktur Organisasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permenkominfo No. 18/PER/M.KOMINFO/11/2010 Tahun 2010 tentang Organlsasl dan Tata Kerja Balal Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan