Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Pada Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Sanggar
Kegiatan Belajar (SKB) pada Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru sehingga
dapat berdaya guna dan berhasil guna secara maksimal, dipandang perlu
adanya tugas pokok, fungsi dan tata kerja;bahwa untuk maksud huruf a konsideran ini perlu ditetapkan dengan
Peraturan Walikota Banjarbaru.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2008.
Peraturan Walikota tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Pada Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru yang berisi; Ketentuan Umum; Kedudukan, Tugas Pokok, Dan Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB); Tugas Pokok Dan Fungsi Unsur-Unsur Organisasi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB); Tata Kerja; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2009.
7
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 46 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Uraian Tugas Lurah, Sekretaris, dan Kepala Seksi Pada Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas
Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, agar lebih berdayaguna
dan berhasil guna secara optimal, dipandang perlu menetapkan Uraian Tugas
Lurah, Sekretaris, dan Kepala Seksi pada Kelurahan di Lingkungan Pemerintah
Kota Banjarbaru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu
ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2008.
Peraturan Walikota tentang Uraian Tugas Lurah, Sekretaris, Dan Kepala Seksi Pada Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang berisi;Ketentuan Umum; Uaraian Tugas Lurah, Sekretaris , Dan Kepala Seksi Pada Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2009.
6
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 45 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Uraian Tugas Camat, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi Pada Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas
Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru agar lebih berdayaguna
dan berhasil guna secara optimal, dipandang perlu menetapkan Uraian Tugas
Camat, Sekretaris, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Kecamatan di
lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu
ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2008.
Peraturan Walikota tentang Uraian Tugas Camat, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Dan Kepala Seksi Pada Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbar yang berisi; Ketentuan Umum; Uaraian Tugas Camat, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Dan Kepala Seksi Pada Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2009.
7
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 45 Tahun 2009
Kecamatan Dan Kelurahan - Uraian Tugas Jabatan Struktural
2009
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 45, BD.2009/No.
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dilingkungan Kecamatan Dan Kelurahan Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor 37 Tahun 2008 tentang tugas dan fungsi Kecamatan dan
Kelurahan Kota Pekalongan, maka perlu untuk menjabarkan lebih
lanjut dalam uraian tugas jabatan struktural dilingkungan Kecamatan
dan Kelurahan Kota Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 37 Tahun 2008 ;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang kecamatan, kelurahan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2009.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 31 Tahun 2007 dicabut.
14 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 44 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Dan Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Mekanisme Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa
ABSTRAK:
Bahwa Susunan Organisas, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pontianak telah diteetapkan dengan Peraturan Walikota N0. 26 Tahun 2006.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 5 Tahun 1962, UU No. 32 Tahun 2004, Perda Kotamadya Dati II No. 3 Tahun 1975, Perda No. 3 Tahun 2009, Perda No. 4 Tahun 2009, Perda No. 8 Tahun 2008, Permendagri No. 1 Tahun 1983, Peraturan Bersama Mendagri dan Men-PU No. 5 Tahun 1984 dan No. 28/KPTS/1984, Permendagri No. 4 Tahun 1990, Permendagri No. 800.690-154 Tahun 1996, Permendagri No. 2 Tahun 2007, Keputusan Meneg Otda No. 8 Tahun 2000.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Dasar Pebentukan Organisasi, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Mekanisme Kerja, Pelaporan, Penganggaran, Ketentuan Lain-Lain, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2009.
25 halaman, 1 halaman lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 44 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Uraian Tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru, agar lebih berdaya
guna dan berhasil guna dipandang perlu menetapkan Uraian Tugas Kepala
Dinas, Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi pada
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu
ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008.
Peraturan Walikota tentang Uraian Tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian Dan Kepala Seksi Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Banjarbaru yang berisi; Ketentuan Umum; Uraian Tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian Dan Kepala Seksi Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Banjarbaru; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2009.
11
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 44 Tahun 2009
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor 36 Tahun 2008 tentang tugas dan fungsi Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Pekalongan, maka perlu untuk
menjabarkan uraian tugas jabatan struktural Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kota Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 36 Tahun 2008; Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2009.
12 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 43 Tahun 2009
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Uraian Tugas ,Jabatan Struktural Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diterapkannya Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor 35 Tahun 2008 tentang tugas dan fungsi Dinas Daerah Kota
Pekalongan, maka perlu untuk menjabarkan lebih lanjut dalam
uraian tugas jabatan struktural dilingkungan Dinas Daerah Pemerintah Kota Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota:
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerinmh Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2008; Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 33 Tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang dinas pendidikan., pemuda dan olah raga, dinas kesehatan, dinas kependudukan dan pencatatan sipil, dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, dinas perhubungan,komunikasi informatika, pariwisata dan kebudayaan, dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, dinas pertanian, peternakan dan kelautan, dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2009.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 27 Tahun 2007 dicabut.
163 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 42 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Uraian Tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi Pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahria r.talam ranglia meninghaban kelancaan petaisaman ragas Limas
Ponclapatan, Pence:Kw Xeuangan clan Asset Data)? Kota Sarkarbaru, agar kkbh
berdaya guns, dpandang perk' rnenetapkan thaw iugas Kabala Dings.
Seuetahs, Kepas Wang, Kabala Sub Babied clan Kepata Seksi pada Dina:
Pentlapaan.Pengdotaan Keuan9an dan Asset Daeah Koh Barearbat; bahyra berdasakiri pertintacgan sebagandna Ornalisud hind a di aas pelu
dietaplum dermal Pe:San Walkota.
Ungeng-Undang None 9 Tabun 1999; Undang-Undang Now 8 Tahun 1974; Unbang-Unuang Noma 10 Tahun 2004; UndancrUrkiang Nam 32 Tatum 2004; Unciang•Undang Non 33 TSiun 2004; Peraturan Pernenntah Nomcr 38 tabu' 20D; Peraturan Pernenntah Noma 9 Tabun 2003; Peraturan Pemonntan Nomor 41 Tahun 2037; Peraturan Mergen Dann Negen Noma 57 Talbot 2008; Peratwan Dave KOta Barearbau Nava 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Ilareareau hkvnor 1I Tahun 2008.
Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Uraian Tugas Kepala Dinas, Sekrtaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Dan Kepala Seksi Pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Banjrabaru yang berisi; Ketentuan Umum; Uraian Tugas Kepala Dinas, Sekrtaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Dan Kepala Seksi Pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Banjrabaru; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2009.
13
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 42 Tahun 2009
Lembaga Teknis Daerah - Uraian Tugas Jabatan Struktural
2009
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 42, BD.2009/No.
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor 34 Tahun 2008 tentang tugas dan fungsi Lembaga Teknis
Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan, maka
perlu untuk menjabarkan lebih lanjut dalam uraian tugas jabatan
struktural Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja
Kota PekaJongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2008; Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 32 Tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang inspektur, badan perencanaan pembangunan daerah, badan pemberdayaan masyarakat, perempuan, keluarga berencana dan ketahanan pangan, kantor kepegawaian daerah, kantor kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, kantor lingkungan hidup, kantor perpustakaan dan arsip daerah, rumah sakit umum daerah, satuan polisi pamong praja.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2009.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 29 Tahun 2007 dicabut.
83 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
