Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 247.130 peraturan dalam 1,219 detik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 Tahun 2017
Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan

Kebijakan Akuntansi

Abstrak
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 Tahun 2014
Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Perbankan, Lembaga Keuangan Perekonomian Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Peraturan OJK No. 2/POJK.03/2022 Tahun 2022 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah
Diubah dengan :
  1. Peraturan OJK No. 19 /POJK.03/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan atas POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
Abstrak
Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/28/PBI/2016 Tahun 2016
Pengeluaran Uang Rupiah Logam Pecahan 200 (Dua Ratus) Tahun Emisi 2016

Perbankan, Lembaga Keuangan Perekonomian

Abstrak
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 87A Tahun 2019
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Abstrak
Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 Tahun 2013
Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional

Perbankan, Lembaga Keuangan Perekonomian

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. Peraturan BI No. 20/4/PBI/2018 Tahun 2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial Dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Dan Unit Usaha Syariah
  2. Peraturan BI No. 19/6/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional
  3. Peraturan BI No. 18/3/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional
  4. Peraturan BI No. 18/14/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional
  5. Peraturan BI No. 17/21/PBI/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional
  6. Peraturan BI No. 17/11/PBI/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional
Mencabut :
  1. Peraturan BI No. 15/7/PBI/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/19/PBI/2010 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing
  2. Peraturan BI No. 13/10/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/19/PBI/2010 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing
  3. Peraturan BI No. 12/19/PBI/2010 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing
Abstrak
Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/36/PBI/2008
Operasi Moneter Syariah

Perbankan, Lembaga Keuangan Perekonomian

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Peraturan BI No. 16/12/PBI/2014 tentang Operasi Moneter Syariah
Diubah dengan :
  1. Peraturan BI No. 13/24/PBI/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/36/PBI/2008 tentang Operasi Moneter Syariah
  2. Peraturan BI No. 12/17/PBI/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/36/PBI/2008 tentang Operasi Moneter Syariah
Abstrak
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2010 Tahun 2010
Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan (Dekonsentrasi) Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2010 Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Perikanan dan Kelautan

Abstrak
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014
Pedoman Pengawasan Intern Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Perikanan dan Kelautan Sistem Pengendalian Intern Standar/Pedoman

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Permen KKP No. PER.04/MEN/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengawasan Intern Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan
Abstrak
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017
Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Melalui Penyesuaian/Inpassing

Perikanan dan Kelautan

Abstrak
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14/PERMEN-KP/2019 Tahun 2019
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2017 Tentang Jabatan Dan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permen KKP No. 27/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Jabatan Dan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan
Mengubah :
  1. Permen KKP No. 12/PERMEN-KP/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2017 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
  2. Permen KKP No. 58/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017 tentang Jabatan Dan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan
Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan