Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 247.339 peraturan dalam 1,024 detik

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/PERMENTAN/KR.120/6/2018 Tahun 2018

Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan Dan Pengeluaran Kuda Untuk Perlombaan

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

Permentan Nomor 28 Tahun 2018.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor BD 2013/38 Tahun 2013

Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan di Lingkungan Kabupaten Karawang

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Download file:

PERBUP NOMOR 38 TAHUN 2013.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 21A Tahun 2010

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS Di Kota Bekasi

Abstrak

Kesehatan Standar/Pedoman

Download file:

BD Perwal Nomor 21.A Tahu...009 ttg HIV_AIDS.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4.A Tahun 2016

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Download file:

RNCANA PEMBANGUNAN JANGKA... TAHUN 2016-2017.pdf

(RPJUDI)- rencana pembangunan jangka menengah daerah

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4.A, Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016 Nomor Seri 4.A

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

ABSTRAK:

Dasar pertimbangan peraturan daerah ini antara lain dalam rangka untuk mencapai visi dan misi pemerintah kabupaten halmahera barat yaitu; mewujudkan masyarakat halmahera barat yang cerdas, religius, berbudaya, sehat sejahtera, yang bermoral dan berintegritas, sebagai penjabaran dari rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) kab. halmahera barat, maka perlu disusun rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) kab. halmahera barat tahun 2016-2021, dengan terpilih dan dilantiknnya bupati dan wakil bupati halmahera barat masa bhakti periode 2016-2021 perlu disusun RPJMD tahun 2016-2021 yang merupakan penjabaran RPJPD dan visi misi bupati dan wakil bupati terpilih, sesuai dengan peraturan pemerintah no 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang di maksud perlu menetapkan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) kabupaten halmahera barat tahun 2016-2021.
Dasar hukum peraturan daerah ini terdiri dari UU No.60 Tahun 1958, UU No.1 Tahun 2003, UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU no.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.17 Tahun 2007, UU No.26 Tahun 2007, UU No.39 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, UU No.58 Tahun 2005, UU No.79 Tahun 2005, UU No.39 Tahun 2006, UU No.40 Tahun 2006, UU No.38 Tahun 2007.
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan umum; Kedudukan; Maksud dan tujuan; sistematika; visi, misi dan tujuan; Prioritas pembangunan; Pengendalian dan evaluasi; Perubahan RPJMD; Peran serta masyarakat; Ketentuan lain-lain; Ketentuan peralihan; Ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2016.
17 Halaman.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4a Tahun 2009

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2008

Abstrak

APBD

Download file:

200910004a.pdf

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56 /POJK.04/2015 Tahun 2015

Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal

Abstrak

Kebijakan Akuntansi

Download file:

SALINAN-POJK 56. Pembent...t Audit Internal.pdf

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38 /POJK.05/2015 Tahun 2015

Pendaftaran dan Pengawasan Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai yang Melakukan Kegiatan di Industri Keuangan Non-Bank

Abstrak

Kebijakan Akuntansi

Download file:

POJK 38-2015 pendaftaran ...san profesi IKNB.pdf

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.04/2016 Tahun 2016

Tata Cara PembuatanPeraturan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

Abstrak

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Status Peraturan

Mencabut

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-13/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, beserta Peraturan Nomor III.C.2 yang merupakan lampirannya

Download file:

POJK Nomor 48 Tahun 2016.pdf

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/2/PBI/2008 Tahun 2008

Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan BI No. 17/18/PBI/2015 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, Dan Setelmen Dana Seketika

Diubah dengan

Peraturan BI No. 12/12/PBI/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/2/PBI/2008 tentang Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System

Mencabut

Peraturan BI No. 6/2/PBI/2004 tentang Bank Indonesia - Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS)

Download file:

Peraturan BI No. 10-2-PBI-2008.pdf

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/22/PBI/2016 Tahun 2016

Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 50.000 (Lima Puluh Ribu) Tahun Emisi 2016

Abstrak

Perekonomian

Download file:

Peraturan BI No. 18-22-PBI 2016.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2010.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2008.