Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 247.339 peraturan dalam 1,114 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar No. 19.a Tahun 2014

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BANJAR

Abstrak

APBD

Status Peraturan

Mengubah

PERWALI Kota Banjar No. 32 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjar

Download file:

PERWAL NOMOR 19.a TAHUN 2...HIBAH DAN BANSOS.pdf

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 5.b Tahun 2016

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Maluku Nomor 3.a Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2016 Atas Kegiatan Mendesak Yang Belum Dianggarkan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2016

Abstrak

APBD

Status Peraturan

Mengubah

PERGUB Prov. Maluku No. 3.a Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Penjabaran APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2016 Atas Kegiatan Mendesak Yang Belum Dianggarkan Dalam APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2016

Download file:

PERGUB NO 5.b TAHUN 2016-...egiatan Mendesak.pdf

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR MALUKU NOMOR 3.a TAHUN 2016 - PERUBAHAN ATAS PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN - BELANJA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN ANGGARAN 2016 - KEGIATAN MENDESAK YANG BELUM DIANGGARKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN - BELANJA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN ANGGARAN 2016

2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 5.b, BD.2016/NO.5.b, TLD No. , LL. PROVINSI MALUKU: 5 HLM

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Maluku Nomor 3.a Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2016 Atas Kegiatan Mendesak Yang Belum Dianggarkan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2016

ABSTRAK:

Berdasarkan ketentuan pasal 162 ayat (2), ayat (5) dan ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk kegiatan mendesak Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam Perubahan APBD. Sesuai dengan surat Kepala BAPPEDA Provinsi Maluku Nomor : 050.216/BAPP-X/2016 Tanggal 25 Oktober Tahun 2016 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Cq. Kepala BPPKAD Provinsi Maluku perihal Usulan Perubahan Lampiran Peraturan Gubernur Maluku Nomor 3.a Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Penjabaran APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2016.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU Nomor 20 Tahun 1958; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 01 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 20 Tahun 2001; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 65 Tahun 2010; PP Nomor 66 Tahun 2016; PEPRES Nomor 70 Tahun 2012; PERDAMALUKU Nomor 22 Tahun 2014; PERDAMALUKU Nomor 4 Tahun 2015.
Kegiatan mendesak yang belum dianggarkan dalam APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2016 akan ditampung pada APBD Tahun 2017, sehingga Lampiran Peraturan Gubernur Maluku Nomor 3.a Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Penjabaran APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2016 Atas Kegiatan Mendesak Yang Belum Dianggarkan Dalam APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2016 di ubah.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2016.
Lampiran Peraturan Gubernur Maluku Nomor 3.a Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Penjabaran APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2016 Atas Kegiatan Mendesak Yang Belum Dianggarkan Dalam APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2016 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
5 hlm

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 Tahun 2016

Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permen PUPR No. 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Mencabut

Permen PUPR No. 11/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum

Download file:

PermenPUPR28-2016.zip

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2014 Tahun 2014

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4/PRT/M/2007 tentang Tata Cara Penggunaan Dana Bergulir pada Badan Layanan Umum-Badan Pengatur Jalan Tol untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol

Abstrak

Badan Layanan Umum Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Lalu Lintas, Jalan

Status Peraturan

Mengubah

Permen PUPR No. 04/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penggunaan Dana Bergulir pada Badan Layanan Umum Badan Pengatur Jalan Tol Untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol

Download file:

PermenPUPR23-2014.pdf

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 Tahun 2017

Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway)

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan

Download file:

Peraturan BI No. 19-8-PBI 2017.pdf

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/19/PBI/2010

Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan BI No. 15/15/PBI/2013 Tahun 2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional

Diubah dengan

Peraturan BI No. 15/7/PBI/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/19/PBI/2010 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing
Peraturan BI No. 13/10/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/19/PBI/2010 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing

Mencabut

Peraturan BI No. 10/25/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/19/PBI/2008 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing
Peraturan BI No. 10/19/PBI/2008 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valutas Asing

Download file:

Peraturan BI No. 12-19-PBI-2010.pdf

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/16/PBI/2010

Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi Perekonomian

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan BI No. 23/5/PBI/2021 tentang Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah

Download file:

Peraturan BI No. 12-16-PBI-2010.pdf

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15/PER/M.KOMINFO/6/2011 Tahun 2011

Penyesuaian Kata Sebutan pada Sejumlah Keputusan dan/atau Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi Serta Keputusan dan/atau Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet

Download file:

Kemen Kominfo Nomor 15 Tahun 2011.pdf

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017

Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.40/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan

Abstrak

Perikanan dan Kelautan Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permen KKP No. 85/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan

Mengubah

Permen KKP No. PER.40/MEN/2011 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan

Download file:

Permen KKP Nomor 21 Tahun 2017.pdf

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/KEPMEN-KP/2014 Tahun 2014

Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat Kabupaten Raja Ampat Di Provinsi Papua Barat

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan Perikanan dan Kelautan Sumber Daya Alam

Download file:

Kepmen KKP Nomor 36 Tahun 2014.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2017.