Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 246.218 peraturan dalam 1,164 detik

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016

Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen KKP No. 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Mencabut :

Permen KKP No. 53/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014 tentang Sistem Pemberkasan Arsip Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan
Permen KKP No. 50/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014 tentang Penyusutan Arsip Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Download :
Permen KKP Nomor 67 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017

Pemberian, Penambahan, Dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Mencabut :

Permen KKP No. 15/PERMEN-KP/2015 Tahun 2015 tentang Pemberian, Penambahan, Dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Download :
Permen KKP Nomor 59 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/PERMEN-KP/2018 Tahun 2018

Statuta Akademi Komunitas Kelautan Dan Perikanan Wakatobi

Perikanan dan Kelautan

Download :
Permen KKP Nomor 50 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/KEPMEN-KP/2014 Tahun 2014

Pelepasan Benih Sebar Ikan Lele Mandalika

Perikanan dan Kelautan

Download :
Kepmen KKP Nomor 42 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/SM.240/8/2015 Tahun 2015

Pedoman Pengembangan Karya Ilmiah Bagi Tenaga Pendidik

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 62/Per/SM.140/J/06/14

Download :
Permentan Nomor 45 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.010/08/2016 Tahun 2016

Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Bidang Pertanian

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
Permentan Nomor 40 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 120/Permentan/OT.140/11/2013 Tahun 2013

Pedoman Pengelolaan Kerjasama Dalam Negeri Di Bidang Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permentan No. 07/PERMENTAN/OT.140/2/2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Kerjasama Bidang Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

Download :
Permentan Nomor 120 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 327.1/Kpts/KP.330/2/2014 Tahun 2014

Penunjukan dan Penugasan Tenaga Ahli Menteri Pertanian

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
Kepmentan Nomor 327.1 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 28a Tahun 2013

Tugas Pokok, FUngsi Dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
Peraturan Bupati No 28a Th 2013.pdf

Abstrak

TUGAS-POKOK-FUNGSI-DAN-RINCIAN-TUGAS-JABATAN-STRUKTURAL-PADA-INSPEKTORAT-KABUPATEN-MAMUJU-UTARA

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28a, LD.2013/NO.28

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, FUngsi Dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran tugas dan fungsi Pejabat Struktural lingkup Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara, maka dipandang perlu mengatur Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian tugas jabatan struktural pada Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 3. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8234); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Kepangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741). 11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 24); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. 14. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 22 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013.
Inspektorat Kabupaten dipimpin oleh Inspektur yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan di bidang pengawasan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2013.
11 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pamekasan No. 19c Tahun 2012

Standar Pelayanan Publik Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pola Mandiri (Matching Grant)

Pers, Pos, dan Periklanan

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2014.