Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 246.282 peraturan dalam 1,22 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 97/PMK.02/2022

Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Subsidi Penyelenggaraan Kereta Api Ringan (Light Rail Transit) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi

Subsidi, PSO

Download :
97_PMK.02_2022.pdf

Abstrak

PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI - KERETA API RINGAN (LIGHT RAIL TRANSIT) TERINTEGRASI-TATA CARA

2022

Peraturan Menteri Keuangan NO. 97/PMK.02/2022, BN.2022/NO. 575; https:jdih.kemenkeu.go.id : 11 Hlm

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Subsidi Penyelenggaraan Kereta Api Ringan (Light Rail Transit) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi

ABSTRAK:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8C dan Pasal 16C. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2017 dan ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Subsidi Penyelenggaraan Kereta Api Ringan (Light Rail Transit) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok,. dan Bekasi.
Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), PP 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 103, TLN No. 5423) sebagaimana telah diubah dengan PP 50 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 229, TLN No. 6267), Perpres 98 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 205) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres 49 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No. 92), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020No. 98), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031).
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Dalam rangka penyelenggaraan LRT Jabodebek, Pemerintah memberikan dukungan berupa Subsidi Penyelenggaraan LRT Jabodetabek terdiri atas subsidi penyelenggaraan prasarana yang besarannya mempertimbangkan seluruh pendapatan dan subsidi penyelenggaraan sarana untuk meningkatkan keterjangkauan tarif dalam rangka penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik (public services obligation). Subsidi Penyelenggaraan LRT Jabodebek dialokasikan dalani anggaran pendapatan dan belanja negara. Pelaksanaan kegiatan Subsidi Penyelenggaraan LRT Jabodebek dan laporan pertanggungjawaban PT Kereta Api Indonesia (Persero) kepada KPA BUN mengacu pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi. Peraturan Menteri ini mulai berlaku sepanjang Subsidi Penyelenggaraan LRT Jabodebek dialokasikan anggaran pendapatan dan belanja negara

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2022.
11 HLM

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 63/PMK.01/2018

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/Pmk.01/2008 Tentang Pedoman Dan Pentahapan Dalam Rangka Pembangunan Dan Penerapan Indonesia National Single Window

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Diubah dengan :

PMK No. 220/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2008 Tentang Pedoman Dan Pentahapan Dalam Rangka Pembangunan Dan Penerapan Indonesia National Single Window

Mengubah :

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2008 Tentang Pedoman Dan Pentahapan Dalam Rangka Pembangunan Dan Penerapan Indonesia National Single Window

Download :
PMK Nomor 63 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 228/PMK.03/2017

Rincian Jenis Data Dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan

Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Perpajakan

Status Peraturan

Mencabut :

PMK No. 39/PMK.03/2016 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan
PMK No. 191/PMK.03/2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan
PMK No. 95/PMK.03/2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan
PMK No. 79/PMK.03/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan
PMK No. 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan
PMK No. 132/PMK.03/2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan

Download :
PMK Nomor 228 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49/PMK.07/2016

Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota Dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa

Mencabut :

PMK No. 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

Download :
PMK Nomor 49 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 85/PMK.010/2016

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.011/2012 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean-Korea Free Trade Area (Akfta)

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan

Mengubah :

PMK No. 118/PMK.011/2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean-Korea Free Trade Area (AKFTA)

Download :
PMK Nomor 85 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 187/PMK.03/2015

Tata Cara Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang

Perpajakan

Status Peraturan

Mencabut :

PMK No. 10/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang

Download :
187~PMK.03~2015Per.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 208/PMK.02/2014

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.02/2013 Tentang Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 231/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara

Mengubah :

PMK No. 171/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Download :
2014 PMK 208.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 153/PMK.010/2019

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Aluminium Foil

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Download :
153~PMK.010~2019Per.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76/PMK.03/2013

Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perpajakan

Status Peraturan

Diubah dengan :

PMK No. 131/PMK.03/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2013 Tentang Penatausahaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, Dan Panas Bumi
PMK No. 26/PMK.03/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2013 Tentang Penatausahaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, Dan Panas Bumi

Download :
PMK Nomor 76 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 166/PMK.02/2013

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2013

APBN

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 7/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2014

Mengubah :

PMK No. 32/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2013
PMK No. 117/PMK.02/2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2013

Download :
PMK Nomor 166 Tahun 2013.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2016.