Peraturan Walikota (Perwali) tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Daerah, Staf Ahli Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan
Walikota Pekalongan Nomor 47 Tahun 2013
tentang tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, Staf
Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Pekalongan, maka perlu untuk
menjabarkan lebih lanjut dalam rincian tugas
jabatan struktural di lingkungan Sekretariat
Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan
dengan Peraturan W alikota;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2014.
58 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 49 Tahun 2013
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tugas Dan Fungsi Dinas Daerah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan basil evaluasi atas pelaksanaan
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 21 Tahun
2011 ten tang tugas dan fungsi Dinas Daerah Kota
Pekalongan, maka perlu mengatur kembali tugas
dan fungsi Dinas Daerah Kota Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang tugas dan fungsi Dinas
Daerah Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2011;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang dinas pendidikan, pemuda dan olah raga, dinas kesehatan, dinas kependudukan dan pencatatan sipil, dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, dinas perhubungan, pariwisata dan kebudayaan, dinas komunikasi dan informatika, dinas pekerjaan umum, dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, dinas pertanian, peternakan dan kelautan, dinas pendapatan, pengewlaan keuangan dan aset daerah, tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2014.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2011 dicabut.
164 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 48 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Uraian Tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub Bidang Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran
pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Banjarbaru sehingga dapat berdaya guna
dan berhasil guna secara maksimal, dipandang perlu
adanya uraian tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala
Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub Bidang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan
Peraturan Walikota tentang Uraian Tugas Kepala
Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian,
dan Kepala Sub Bidang pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-UndangNomor 9 Tahun 1999; Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006; PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 57
Tahun 2008; PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 53
Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6
Tahun 2013; Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 38 Tahun 2013.
Peraturan Walikota tentang Uraian Tugas Kepala
Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian,
dan Kepala Sub Bidang pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru yang berisi; Ketentuan Umum; Uraian Tugas Kepala
Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian,
dan Kepala Sub Bidang pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah;Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
15
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bitung No. 48 Tahun 2013
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tugas Dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas
pelaksanaan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor
20 Tahun 2011 tentang tugas dan fungsi Lembaga
Teknis Daerah Kota Pekalongan, maka perlu
mengatur kembali tugas dan fungsi Lembaga
Teknis Daerah Kota Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dirnaksud dalam huruf a, perlu rneneta:pkan
Peraturan Walikota tentang Togas dan Fungsi
Lembaga Teknis Daerah Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2011;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah, badan pemberdayaan masyarakat, perempuan, perlindungan ana.k dan keluarga berencana, badan kepegawaian daerah, kantor lingkungan hidup, kantor kesatuan bangsa dan politik, kantor perpustakaan dan arsip daerah, kantor ketahanan pangan, rumah sakit umum daerah (RSUD), tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional, tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2014.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 20 Tahun 2011 dicabut.
81 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 47 Tahun 2013
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tugas Dan Fungsi Sekretariat Daerah, Staf Ahli Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil evaluasi ata~
pelaksanaan Peraturan W alikota Pekalongan
Nomor 19 Tahun 2011 ten tang tugas dan fungsi
Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Pekalongan, maka perlu mengatur kembali tugas
dan fungsi di lingkungan Sekretariat Daerah, staf
Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
kembali Peraturan Walikota tentang Tugas dan
Fungsi Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;·Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2011;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang sekretariat daerah, asisten pemerintahan dan administrasi, bagian tata pemerintahan, bagian organisasi dan kepegawaian, bagian umum dan keuangan, asisten ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat, bagian perekonomian, bagian hubungan masyarakat dan protokol, bagian kesejahteraan rakyat, staf ahli, sekretariat DPRD, tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional, tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2014.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2011 dicabut.
48 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bitung No. 46 Tahun 2013
Peraturan Walikota Bitung No. 32 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 32 TAHUN 2012 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2013.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 45 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BITUNG
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2013.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
